Moeldoko dan Sikap Arif Menyikap Urbanisasi

Lisa Satire
Karya Lisa Satire Kategori Politik
dipublikasikan 22 Juni 2018
Moeldoko dan Sikap Arif Menyikap Urbanisasi

Moeldoko menegaskan bahwa urbanisasi – termasuk urbanisasi dalam arus balik pasca lebaran – hendaknya disikapi secara bijaksana agar tidak jadi beban bagi pemerintah kota. Bijaksana dalam pengertian ini berarti menyikapi dengan baik dan tidak buru-buru mengambil tindakan untuk menolak urbanisasi.

Bijaksana dalam pernyataan Moeldoko juga berarti suatu penegasan agar tidak memandang sisi negatif saja dari urbanisasi. Jangan memandang urbanisasi sebagai membawa malapetaka. Sebab pandangan seperti ini – apabila tidak dibuang jauh-jauh – bisa menimbulkan kesan kurang baik dalam menyikapi urbanisasi secara (terus-menerus) sebagai negatif. Dampaknya adalah kita menjadi ‘ogah’ terhadap urbanisasi. Lebih jauh kebijakan mengenai urbanisasi nanti terkesan hendak melarang dan menolak.

Sebab itu, Moeldoko mengatakan sebaiknya lihat lebih baik urbanisasi. Ia bisa mengisi celah-celah yang kosong. Terimalah suatu fakta bahwa sebagian dari (warga) kita membutuhkan teman-teman dari daerah. Pandangan yang (lebih positif) seperti ini justru lebih baik. Ini dapat mengurangi beban yang dibuat kita sendiri dalam memandang urbanisasi. Dengan cara pandang yang positif, maka kebijakan yang mungkin diambil untuk menangangi urbanisasi justru bisa lebih manusiawi.

Sikap dan pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini muncul seiring dengan ramainya perbincangan mengenai urbanisasi saat ini terutama berkait dengan arus balik lebaran yang diyakini jumlahnya bisa lebih besar dari arus mudik. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno sebelumnya sudah menegaskan agar pemudik yang kembali ke Jakarta tidak perlu membawa serta (menambah) keluarga atau teman-teman baru ke Jakarta. Dengan kata lain, Sandi tak ingin ada pendatang baru yang dapat menambah populasi di Jakarta. Tapi nampaknya himbauan itu tak berarti apa-apa. Seperti angin lewat saja.

Bagi Moeldoko sebenarnya persoalan atau fenomena urbanisasi adalah sesuatu yang alamiah. Urbanisasi akan terus terjadi sepanjang masyarakat (masih) memandang perekonomian di kota – katakanlah dalam hal ini Jakarta – lebih baik ketimbang di daerah atau di desa. Keyakinan itu menjadi alasan masyarakat antusias untuk mengadu nasib ke kota-kota besar.

Urbanisasi – perpindahan penduduk dari desa ke kota – adalah sah-sah saja. Lagi pula tidak ada aturan yang menegaskan pelarangan masyarakat berpindah ke kota. Oleh sebab itu, Moeldoko menegaskan solusinya bukan penolakan atau melarang melainkan harus ada pendekatan-pendekatan lain.

Apa yang perlu dilakukan pemerintah? Moeldoko menegaskan bahwa pendekatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan menjadi pendatang agar tidak menjadi beban pemerintah. Ini merupakan cara yang elegan dan solutif. Dengan memberikan penekanan pada pendekatan memberikan pemahaman kepada masyarakat, hal itu dirasanya lebih efektif daripada melalui pendekatan yang terkesan memaksa: yakni menolak atau melarang orang-orang datang atau pindah ke kota (urbanisasi).

Moeldoko juga menegaskan solusi mitigasi. Apa itu? Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Moeldoko juga menegaskan bahwa sebaiknya perpindahan masyarakat desa atau daerah ke kota sejatinya tidak lagi didasarkan hanya untuk mengadu nasib. Taruhlah ini sebagai paradigma lama. Sebaliknya paradigma baru kita pegang teguh-teguh bahwa pergerakan ke wilayah kota harus memiliki kepastian akan pekerjaan dan tempat tinggal.

Maka yang perlu jadi fokus perhatian pertama apakah para urban yang datang ke kota memiliki keterampilan dan kemampuan tertentu yang mudah diserap oleh lahan pekerjaan di kota. Ini sangat penting. Sebab jangan sampai kedatangan mereka (para urban) kemudian tanpa tujuan apa pun dan sekedar terlantarkan di kota. Ini sungguh kasihan.

Lebih dari itu, kemampuan kota untuk menyediakan lapangan kerja sehingga para pendatang dapat terserap dengan melalui kemampuan dan keterampilan mereka itu juga harus menjadi fokus pemerintah dalam mengatasi persoalan dari urbanisasi ini.

“Kalau ada kepastian, akan ada sebuah pendapatan baru bagi keluarga mereka di desa, itu cukup positif. Tapi sangat tidak positif apabila pergerakan ke kota tanpa tujuan, misalnya tidak ada tujuan yang jelas bagaimana kehidupan mereka di kota”, tutur Moeldoko.

***

Pendapat Moeldoko juga sejalan dengan Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto. Dia mengatakan bahwa fenomena urbanisasi ini akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Persoalan pemerataan (yang belum) antara kota dan desa yang menjadi pendorong tingginya urbanisasi.

Dia juga mengatakan bahwa saat ini pola dan tujuan migrasi mengalami perubahan. Fakta bahwa masyarakat mulai berdatangan ke kota-kota menengah atau sekunder mulai terlihat. Hal ini disebabkan oleh pergeseran industri-industri yang mulai mengisi atau terbangun di kota-kota menengah tersebut.

Bagong menegaskan bahwa solusi efektif untuk menekan angka urbanisasi adalah melakukan pemerataan pembangunan di wilayah desa. Dia menegaskan agar program dana desa benar-benar dimaksimalkan dengan baik guna membantu proses penekanan angka urbanisasi ini dengan menyediakan lapangan kerja di desa. Dana desa menjadi kunci penting bagi peningkatan pembangunan dan ekonomi di desa.

“Kuncinya adalah pemerataan pembangunan wilayah desa. Diharapkan juga dana desa dapat bermafaat untuk membuka banyak lapangan kerja baru serta melakukan pemberdayaan masyarakat desa," kata Bagong.

***

Sejauh ini memang pemerintah pusat telah melakukan langkah penting untuk pembangunan desa. Melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, upaya pemerintah untuk membangun desa sedikit banyak telah menuaikan hasil yang baik. Seperti dikatakan oleh Eko Putro (Mendesa PDT) bahwa pembanguna yang dilaukan di kawasan pedesaan telah mampu mengurangi jumlah urbanisasi.

Dia menegaskan bahwa program yang dilakukan oleh Kemendesa PDT untuk pembangunan desa telah menuai hasil yang baik setidaknya terlihat dari makin banyak terciptanya lapangan pekerjaan di desa sehingga dapat memacu pemerataan ekonomi. “Dana desa dan pembangunan di desa mampu mengurangi angka urbanisasi. Seharusnya urbanisasi dapat terus ditekan karena banyak membentuk lapangan pekerjaan baru”, jelasnya.

  • view 27