Siapkah kita?

Entahlah ~
Karya Entahlah ~ Kategori Politik
dipublikasikan 02 Februari 2016
Siapkah kita?

Sudah 44 tahun aktivitas pertambangan emas PT Freeport-McMoran Indonesia (Freeport) bercokol di tanah Papua. Namun selama itu pula kedaulatan negara ini terus diinjak-injak oleh perusahan asing tersebut. Pada Kontrak Karya (KK) pertama pertambangan antara pemerintah Indonesia dan Freeport yang dilakukan tahun 1967 memang posisi tawar pemerintah RI masih kecil, yaitu hanya sekedar pemilik lahan.

Mengacu pada UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk melakukuan renegosiasi kontrak seluruh perusahaan tambang asing yang ada di negeri ini. UU ini menggantikan UU Nomor 11 tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967 atau delapan bulan pasca penandatanganan KK. Berdasarkan data Kementrian ESDM, sebanyak 65 persen perusahaan tambang sudah berprinsip setuju membahas ulang kontrak yang sudah diteken. Akan tetapi sebanyak 35 persen dari total perusahaan tersebut masih dalam tahap renegosiasi, salah satunya adalah pengelola tambang emas terbesar di dunia yaitu Freeport.

???????????????-

14 Januari 2016 Freeport Serahkan Harga Divestasi Saham US$1,7 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia ? Manajemen PT Freeport Indonesia telah menyerahkan harga penawaran divestasi 10,64 persen saham senilai US$1,7 miliar kepada pemerintah di batas waktu terakhir yang jatuh hari ini, Kamis (14/1).

Jakarta, CNN Indonesia ? Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memastikan pemerintah pusat tidak memiliki anggaran untuk membeli saham PT Freeport Indonesia yang harga divestasi sahamnya telah diajukan beberapa hari lalu kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Divestasi adalah penjualan Surat berharga (saham dan/atau surat utang) dan/ atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.?Divestasi yang dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah mencakup:

  1. Penjualan Surat Berharga (mencakup penjualan saham dan/atau penjualan Surat utang.); dan/atau
  2. Penjualan kepemilikan Investasi Langsung, meliputi penjualan kepemilikan atas Penyertaan Modal dan Pemberian Pinjaman yang dilakukan dengan pola Public Private Partnership dan pola Non-Public Private Partnership. Kepemilikan atas Pemberian Pinjaman tersebut berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Persyaratan Divestasi

Penjualan Saham

Divestasi dalam bentuk penjualan saham dapat dilakukan dalam hal:

a) harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi (dilaksanakan setelah dilakukan analisis penilaian saham);

b) terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan (dilaksanakan setelah dilakukan analisis portofolio); atau

c) terjadi penurunan harga secara signifikan.

Penjualan saham pada huruf (a) dan (b) di atas wajib mempertimbangkan nilai divestasi dan nilai tambah yang diperoleh dari investasi tersebut lebih besar atau sama dengan nilai riil harga perolehan investasi saham pada saat dilakukannya divestasi.

Penjualan Surat Utang

Divestasi dalam bentuk penjualan Surat utang dapat dilakukan dalam hal:

  1. imbal hasil (yield) diperkirakan turun;
  2. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; dan/atau
  3. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Penjualan surat utang dilaksanakan setelah dilakukan analisis penilaian surat utang, analisis portofolio, dan/atau analisis risiko.

Penjualan Kepemilikan atas Penyertaan Modal

Divestasi dalam bentuk penjualan kepemilikan atas Penyertaan Modal dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan, dalam hal:

  1. pelaksanaan investasi tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Investasi;
  2. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan;
  3. tidak sesuai dengan strategi investasi Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
  4. terdapat kondisi tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Komite Investasi Pemerintah.

Dalam hal Badan Investasi Pemerintah memerlukan likuiditas, penjualan kepemilikan atas Pemberian Pinjaman dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri keuangan Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan TataCara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah. Kementerian Keuangan. Jakarta.

???????????????-

Pada 1958, pemerintah menerbitkan UU Nomor 86 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di Indonesia. Diterbitkannya UU itu merupakan lanjutan atas proses nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, dimulai dari perusahaan-perusahaan Belanda, yang telah dimulai sejak 1956. Proses nasionalisasi itu merupakan usaha untuk merealisasikan salah satu dari tujuan pokok Proklamasi: kemerdekaan ekonomi.
?
Gelombang nasionalisasi terjadi begitu kuat di paruh kedua dasawarsa pertama abad ke-21 di berbagai Negara penghasil minyak, misalnya Bolivia, Ekuador, Rusia, dan Venezuela. Mengutip laporan untuk Kongres Amerika, (Pirog, 2007): ?Pada bulan Juni 2007, ExxonMobil Corporation dan ConocoPhillips, dua perusahaan minyak terbesar di Amerika Serikat melepas proyek investasi minyak jutaan dollar mereka di Orinoco, Venezuela.
?

Ditinjau dari sudut pandang penghasilan negara, ide nasionalisasi seperti yang dilakukan Venezuela adalah ide yang sangat menggiurkan. Banyak pihak menganjurkan ide ini sebagai solusi masalah utang Republik Indonesia. Singkat kata, akuisisi saham tambang-tambang dan BUMN yang sahamnya dimiliki negara-negara asing akan memperbesar pendapatan RI di masa datang dapat digunakan untuk selekas mungkin melunasi hutang.

Tindakan nasionalisasi atas perusahaan asing di satu pihak dengan kegiatan investasi
pada lain pihak, merupakan dua variabel yang saling bertentangan. Pada variabel kegiatan
investasi para investor memerlukan adanya suatu kepastian hukum demi ketenangan untuk berusaha, dan di lain pihak negara penerima modal dengan dalih adanya kesenjangan ekonomi, dan alasan politis lainnya dapat melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing di negaranya.
?
Hal ini menjadikan problematika diseputar kegiatan investasi di suatu negara berkembang termasuk Indoneisa, mengapa perlu diadakan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing, dan apakah perbuatan itu tidak menghambat arus investasi ke negara penerima modal asing. Istilah nasionalisasi paling tidak mencakup tiga pengertian ?Konfiskasi?;
?Onteigening? dan ?Pencabutan Hak?. L. Erades memberikan arti nasionalisasi, yakni suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima (dwingt te godegen), bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara (Readers,1954; Siong,1960:6) . Dengan demikian nasionalisasi adalah suatu cara peralihan hak dari pihak partekelir kepada negara secara paksa.
?
Kebijakan Venezuela dalam Menasionalisasi Perusahaan Minyak Swasta di Venezuela terhadap Kawasan Amerika Latin (2012-2013)
?
Venezuela merupakan salah satu negara di kawasan Amerika Latin dengan sumber?kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam komoditi minyak bumi. Minyak bumi menjadi salah satu sumber pendapatan devisa terbesar bagi Venezuela. Pada tahun 2003, Venezuela menjadi negara pengekspor minyak bumi terbesar ke lima di dunia dan terbesar ketiga bagi Amerika Serikat. Selama dua dekade pelaksanaan agenda neoliberalisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Venezuela berdampak terhadap semakin terpuruknya perekonomian Venezuela. Hal tersebut berdampak terhadap semakin meningkatnya pengangguran akibat dari?banyaknya perusahaan yang bangkrut dan melakukan PHK besar-besaran.
?
Chavez juga menerapkan kebijakan yang controversial yaitu dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan minyak PDVSA (Petroleos de Venezuela SA) yang merupakan salah satu asset negara yang sebelumnya dikuasai oleh pemodal asing khususnya Amerika Serikat. Venezuela menaikkan royalti terhadap setiap barel minyak yang diekspor?Venezuela dari 1% menjadi 17%, dan juga pajak atas laba yang sebelumnya hanya 34% dinaikkan menjadi 50% serta mengajukan tagihan pajak yang belum dibayar kepada perusahaan minyak asing.
Swhartz, Nelson D. ?Oil?s Mr. Big?, 3 Oktober, 2005. Hal. 55-60

Selain itu, Pemerintahan Hugo Chavez juga mengharuskan beberapa puluh perusahaan asing yang beroperasi di Venezuela untuk meninjau kembali atau memperbaharui kontraknya.Chavez mengancam, apabila maskapai-maskapai asing tersebut tidak menyetujui perubahan?perubahan kontrak yang diusulkan oleh pemerintah, maka maskapai maskapai tersebut lebih baik?mencari keuntungan di negara lain. Sumber-sumber energi di Venezuela mulai dicengkram secara ketat oleh Pemerintahan Hugo Chavez, dan juga mengancam para maskapai internasional yang melawan kontrol pemerintah atas sumber-sumber minyak yang menjadi milik bangsa,sehingga menyebabkan tidak satupun perusahaan asing yang memiliki saham mayoritas.

Langkah nasionalisasi yang dilakukan Chavez merupakan upayanya dalam mengembalikan semua aset strategis negara yang dijual melalui proyek privatisasi oleh rezim?pemerintahan pro-liberalisme sebelum Chavez. Pada masa pemerintahan sebelum Chavez, Venezuela dikenal sebagai negara yang sangat kooperatif dengan negara negara maju, khususnya dengan Amerika Serikat (AS). Dalam menjalankan politik luar negerinya yang anti-amerikanisme Presiden Hugo Chavez menggariskan politik luar negeri dengan prinsip independensi Venezuela dan melawan campur tangan Amerika Serikat dan turut berpartisipasi dalm pembentukan dunia yang berdasar?multipolar yaitu pendekatan dengan Eropa
?
Untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya tersebut, Pemerintah Venezuela siap menghadapi berbagai konfrontasi dan kecaman dari berbagai perusahaan-perusahaan asing yangtidak menyetujui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Venezuela.
?

Siapkah kita?

Nasionalisasi seringkali dipandang sebagai suatu solusi yang menggiurkan untuk menaikan pendapatan negara dalam tenggang waktu yang singkat dan tidak jarang dianggap sebagai pemecahan dalam masalah hutang luar negeri. Namun di sisi lain dampak nasionalisasi, dari segi makro-ekonomi bisa menjadi bumerang bagi perekonmian negara: resesi di sektor-sektor non-booming dan naiknya kesenjangan sosial sebagai dampak dari terciptanya lapisan masyarakat miskin yang baru.
?
Atau siapkah kita menghadapi serangan internal dan exsternal dari oknum yang merasa dirugikan?

  • view 87