Membangun Demokrasi Pancasila setelah Pilkada Jakarta 2017

M Rahardjo
Karya M Rahardjo Kategori Politik
dipublikasikan 07 Mei 2017
Membangun Demokrasi Pancasila setelah Pilkada Jakarta 2017

 

Jojo Rahardjo

Ilmu pengetahuan terus berkembang. Teknologi juga berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi saling mempengaruhi. Jika teknologi berkembang, maka ilmu pengetahuan juga akan terdorong untuk berkembang. Begitu juga neuroscience juga berkembang pesat karena teknologi untuk menganalisa kerja otak sudah berkembang jauh.

Electroencephalography (EEG), Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), dan Magnetoencephalography (MEG) adalah beberapa teknologi yang sudah berkembang lebih dahulu dan kemudian mendorong perkembangan neuroscience menjadi lebih jauh lagi.

 

Apa kaitan itu semua dengan Membangun Demokrasi Pancasila?

Baru-baru ini Denny JA melempar keprihatinannya tentang Indonesia yang tidak mustahil akan terkoyak dan tidak stabil. Denny dalam tulisannya yang berjudul Tentang “Perlunya Menegaskan Komitmen pada Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui” menyampaikan bahwa dalam waktu tak lama, bukan tak mungkin demokratisasi di Indonesia yang dimulai sejak Reformasi 1998 mengalami break-down dan kemunduran yang signifikan.

Sebagaimana kita tahu, Pilkada Jakarta yang baru saja berlalu adalah pilkada paling panas dan menyita waktu dan energi semua orang di negeri ini. Di bawah ini adalah beberapa peristiwa menonjol dalam pilkada Jakarta kemarin. Semua peristiwa ini mungkin akan berulang lagi pada pilkada lain atau pilpres berikutnya, sehingga perlu merenungkan tesis Denny di atas.

  1. Ujaran kebencian dan permusuhan bebas disebarkan baik secara langsung maupun melalui berbagai media oleh timses ataupun oleh siapa pun. Padahal sudah ada aturan yang melarang itu. Seorang paslon bisa disebut kafir saat kampanye atau saat dikaitkan dengan kampanye, padahal kata “kafir” memiliki konotasi negatif atau sebuah stigma. Mungkin kata kafir boleh saja disebut saat pengajian di mesjid yang dihadiri secara tertutup. Paslon tertentu juga sering disebut di tempat terbuka sebagai orang yang menghalangi masyarakat untuk masuk surga. Itu tentu juga ujaran kebencian dan permusuhan.
  2. Ancaman atau perbuatan kriminal bebas dilakukan. Paslon tertentu dianjurkan atau didorong untuk dibunuh muncul di berbagai tempat umum. Di hadapan polisi atau penegak hukum itu bisa dilakukan, juga termasuk di depan kamera yang merekamnya. Sangat mungkin perbuatan ini akan meluas dilakukan oleh masyarakat umum.
  3. Muncul pertentangan antara dalil agama dan hukum positif saat kampanye atau saat dikaitkan dengan kampanye. Dalil agama yang bertentangan dengan hukum positif bebas dikampanyekan, misalnya dalil agama yang mengatakan: “tidak boleh memilih kafir untuk menjadi pemimpin”.
  4. Penegakan hukum tidak dilaksanakan. Penegak hukum menunggu laporan dari masyarakat, karena nampaknya penegak hukum tidak memiliki “pegangan” yang pasti dalam kasus seperti di nomor 1, 2, dan 3.

Menurut Denny Ada 4 platform gagasan yang ikut bertarung dalam Pilkada Jakarta yang baru berlalu kemarin. Pertarungan 4 platform itu akan semakin mengemuka pada pilpres 2019 nanti. Empat gagasan itu adalah: 1. Demokrasi modern, 2. Sistem sebelum amandemen UUD 1945, 3. Konsep negara Islam, 4. Demokrasi Pancasila yang diperbaharui.

Keadaan yang memprihatinkan bakal terjadi jika para elit yang berpengaruh di negeri ini tidak meneguhkan komitmennya kembali pada demokrasi pancasila yang diperbaharui. Itu akan terbukti jika semakin tak ada aturan main bersama yang berwibawa, akomodatif, dan disepakati sebagai "the only game in town." Demikian tambah Denny.

Berdasarkan pada survey nasional yang dilakukan LSI Denny JA sejak 2005 sampai 2016 dan juga survei Jakarta yang dilakukan terakhir di bulan April 2017, Denny ingin mengajak para elit yang berpengaruh untuk menegaskan komitmen kembali pada Demokrasi Pancasila yang diperbaharui. Sejak 2005 sampai kini hasil survey itu tak banyak berubah. Yang meinginkan negara Islam selalu di bawah 10 persen. Yang inginkan demokrasi liberal juga selalu di bawah 10 persen. Yang inginkan Demokrasi Pancasila selalu  di atas 70 persen.

 

Apa yang Perlu Dilakukan?

Martin Seligman, pelopor neuroscience dalam 2 dekade lebih menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan kurang mempelajari apa yang positif atau potensi positif yang terpendam selama ini dari manusia. Neuroscientist yang lain seperti Shawn Achor menyebutkan, bahwa jika potensi positif itu ditumbuhkan maka kita bisa menjadi lebih kreatif, inovatif, lebih memiliki solusi, cenderung pada kebajikan, tidak mudah depresi, mudah pulih dari gangguan psikologi dan tubuh menjadi lebih sehat.

Potensi positif itu sangat berkaitan dengan kondisi di otak kita. Jika otak kita memiliki kondisi yang maksimal maka otak kita disebut memiliki positivity.

Dari berbagai penelitian neuroscience sepanjang 2 dekade lebih itu ditemukan adanya lima unsur positivity yang perlu ditumbuhkan oleh kita menurut Martin Seligman, yaitu PERMA: 1. Positive emotions, 2. Engagement, 3. Relationships, 4. Meaning, 5. Accomplishment. Jika kita memiliki semua 5 unsur positivity, maka kita disebut memiliki positivity atau kebahagiaan yang penuh.

Kelima unsur positivity ini dapat menjadi dasar bagi penjabaran dari 5 pasal dalam Pancasila, karena penjabaran Pancasila harus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini adalah neuroscience. Penjabaran itu sebagai berikut:

  1. Pasal 1, Ketuhanan yang maha esa menggambarkan perlunya memiliki sifat-sifat baik tuhan yang perlu dimiliki oleh manusia. Neuroscience menyebutkan bahwa kegiatan spirituality adalah kecenderungan paling mendasar dalam diri manusia yang menghasil positivity yang besar dan dapat bertahan untuk waktu yang lama.
  2. Pasal 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab dijabarkan oleh neuroscience dan Golden Rule: “Lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan pada kamu.” Neuroscience menjabarkannya sebagai perlunya melakukan kebajikan, karena menghasilkan positivity yang besar. Itu juga berarti: kita tidak bisa melakukan apa yang kita tidak ingin orang lain melakukan pada kita (kejahatan, permusuhan atau kebencian). Golden Rule dinyatakan oleh para antropolog sebagai dasar dari hukum positif. Kita tidak bisa menyatakan atau mengajarkan secara terbuka di muka umum (pada mereka yang berbeda-beda keyakinan) misalnya tentang orang lain sebagai kafir (punya konotasi buruk) atau orang lain tidak akan masuk surga atau agama tertentu lebih baik atau juga yang semacam itu. Alasannya sederhana, karena itu tidak mencerminkan Golden Rule. Itu juga tidak mencerminkan kebajikan yang idealnya dilakukan oleh kita untuk orang lain sebagaimana yang diajarkan oleh neuroscience.
  3. Pasal 3, Persatuan Indonesia dijabarkan oleh neuroscience sebagai perlunya bekerja sama secara terus-menerus sebagai makhluk sosial yang menghasilkan rasa secure yang menghasilkan positivity.
  4. Pasal 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dijabarkan dengan neuroscience, yaitu relationships menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan atau dalam menentukan kebijakan negara. Relationships dalam neuroscience berarti hubungan timbal-balik atau saling membutuhkan yang menghasilkan positivity. Semua sederajat dalam pengambilan keputusan atau bukan di tangan individu atau segolongan yang memiliki otoritas lebih tinggi. Cara pengambilan keputusan dan definisi perwakilan menjadi lebih dinamis selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan.
  5. Pasal 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut neuroscience adalah tercapainya tujuan akhir yang dicita-citakan manusia sejak awal peradaban manusia yang pertama kali, yaitu perasaan positif atau juga perasaan bahagia yang penuh. Pasal kelima ini ini menggambarkan tercapainya lima unsur positivity yang disebutkan di atas yang menjadi tujuan akhir untuk dicapai atau diperoleh bagi seluruh rakyat Indonesia.

 Dari penjabaran Pancasila di atas, maka setidaknya perlu dibuat aturan baru atau merevisi aturan yang sudah ada yang berkaitan dengan pilkada atau pilpres sebagaimana berikut ini:

  1. Mengatur soal-soal apa yang boleh dilakukan saat pilkada, meski itu bertentangan dengan dalil-dalil agama:
  2. Ada penegasan melalui UU, bahwa dalil-dalil agama derajatnya berada di bawah hukum positif.
  3. Tidak menggunakan dalil-dalil agama untuk mendiskreditkan calon.
  4. Tidak menggunakan dalil-dalil agama untuk menyebar kebencian atau permusuhan.
  5. Kegiatan keagamaan yang dikaitkan dengan politik hanya bisa dilakukan di tempat ibadah yang tertutup, bukan di tempat umum.
  6. Mengatur tentang bagaimana penegak hukum bertindak:
  7. Memproses hukum dengan cepat bagi mereka yang melakukan pelanggaran aturan nomor 1 agar pelanggaran tidak merebak atau tidak menghasilkan ekses yang berbahaya.
  8. Melarang penegak hukum menggunakan simbol atau atribut keagamaan dalam tugasnya sehari-hari, karena penegak hukum bekerja untuk semua, maka ia harus bebas dari pengaruh agama apa pun.
  9. Membuat tim khusus yang bertugas mencari pelanggaran yang disebut dalam pasal-pasal di huruf 1.
  10. Mengembangkan neuroscience sebagai program nasional untuk menumbuhkan positivity secara luas di masyarakat.
  11. Masuk ke sekolah dan universitas sebagai pelajaran ekstrakurikuler
  12. Sosialisasi melalui media elektronik dan media lainnya seperti program keluarga berencana dulu dilaksanakan.
  13. Pejabat pemerintah di tingkat atas dan wakil rakyat mendapat pembekalan positivity.

 

Penutup:

Positivity atau neuroscience adalah salah satu ilmu pengetahuan yang sedang berkembang pesat. Kehidupan modern sekarang ini terbentuk oleh ilmu pengetahuan yang berkembang. Sehingga idealnya demokrasi Pancasila juga dijabarkan dengan ilmu pengetahuan.

Neuroscience sejak 2 dekade lebih telah diaplikasi pada banyak aspek kehidupan. Salah satu yang paling populer adalah untuk menghasilkan produktifitas di perusahaan-perusahan besar. Badan dunia seperti PBB pun mulai mengkaitkan GDP, persoalan sosial, kesejahteraan atau kemajuan sebuah negeri dengan neuroscience. Sejak tahun 2013, World Happiness Report diterbitkan setiap tahun. Dalam laporan ini terlihat kaitan Positivity atau Happiness dengan pencapaian sebuah negeri dalam berbagai soal.

Inggris sudah menerapkan positivity untuk menjadi program nasional, yaitu di sekolah-sekolah. Setidaknya siswa mendapat ilmu pengetahuan tentang bagaimana memaksimalkan otaknya saat di sekolah dan nanti saat mereka bekerja untuk masyarakat. Demikian juga negeri-negeri maju lainnya sudah menerapkan neuroscience.

Bahkan neuroscience mengungkap perbuatan-perbuatan yang menghasilkan positivity ternyata sudah diajarkan oleh spirituality sejak ribuan tahun lalu. Spirituality harus terus dihidupkan karena berakar sangat kuat di Indonesia.

Neuroscience menyebut bahwa kebajikan akan menghasilkan positivity dan positivity akan menghasilkan kebajikan. Begitu seterusnya. Jika itu sebuah lingkaran, maka lingkaran itu akan semakin besar dan kuat setiap hari.

  • view 179