Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Renungan 20 November 2016   19:40 WIB
#KurinduITD Menengok Kehidupan Mahasiswa Papua di Yogyakarta

“Jangan lihat kami dari luarnya. Jangan menilai kami dari apa yang kalian tahu, kalian dengar. Dekati kami dahulu, kenali kami dengan baik, karena kami tidak semuanya sama”.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak yang dilindungi meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, serta hak sosial budaya. Dari ketiga hak utama tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa hak yang lebih spesifik, salah satunya yaitu mengenai hak anti diskriminasi rasial. Hak anti diskriminasi rasial ini telah diatur dalam sebuah konvensi yang bernama International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).

Indonesia memiliki masyarakat yang multikultur, terdiri dari beragam ras, suku, dan etnis, sehingga untuk menjamin hak-hak kelompok minoritas. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Antidiskriminasi Rasial tersebut pada tahun 1999. Walaupun sudah diratifikasi, namun masih ada saja stereotip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Contohnya berbagai stereotip yang disematkan kepada orang-orang dari Papua. Stereotip itu berupa pemberian label bahwa orang-orang dari Papua senang membuat onar, suka mabuk, kasar dan emosinya mudah tersulut. Stereotip ini sering dijadikan alasan sebagian pihak untuk melakukan diskriminasi terhadap orang-orang Papua.

Predikat Yogyakarta sebagai Kota Pelajar menjadikan kota ini sebagai destinasi mahasiswa Papua untuk menimba ilmu. Mahasiswa Papua tersebar di berbagai universitas baik negeri maupun swasta. Meski jumlahnya banyak, mahasiswa asal Papua jarang terlihat mengikuti kegiatan kampus, mereka lebih sering terlihat hidup berkelompok dengan komunitasnya, yaitu dengan orang-orang yang asalnya sama-sama dari Papua. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Lantas, apakah yang sebenarnya terjadi kepada mahasiswa asal Papua? Apakah mereka terdiskriminasi di Yogyakarta?

Tidak banyak mahasiswa asal Papua yang dapat merasa hidup tentram dan aman selama menjalani kehidupan perkuliahan di Yogyakarta. Kebanyakan dari mereka pernah menerima perlakuan tidak menyenangkan yang menjurus ke arah tindakan diskriminasi oleh masyarakat setempat. Jois, salah seorang mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, pernah mengalami tindakan diskriminasi langsung ketika mencari tempat tinggal di Yogyakarta. Pasalnya, Jois selalu ditolak oleh para pemilik rumah ketika mengetahui bahwa dirinya berasal dari Papua hingga dia jatuh sakit dan kembali ke kampung halamannya selama sebulan. Akhirnya, Jois mendapatkan tempat tinggal baru di Yogyakarta dengan bantuan temannya yang notabene orang asli Yogyakarta. Akan tetapi, pemilik rumah tetap melakukan tindakan diskriminasi dengan membedakan harga sewa tempat tinggal yang lebih mahal dibandingkan penghuni lainnya yang sebagian besar berasal dari Indonesia bagian barat.

Tindakan diskriminasi lainnya juga dialami oleh Alin, salah seorang mahasiswa Jurusan Budidaya Pertanian UGM, ketika masa orientasi mahasiswa baru berlangsung. Alin mengalami kekerasan verbal yang dilontarkan oleh seniornya karena identitas sebagai orang Papua, sedangkan teman-teman lainnya tidak mengalami hal yang sama. Begitu pula yang dialami oleh Zuzan. Mahasiswi Jurusan Kimia Fakultas MIPA ini sering mendapat ejekan dari teman-teman sepergaulannya. Stereotip negatif yang berkembang di masyarakat juga menyebabkan masih banyaknya mahasiswa yang segan atau takut bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Papua seperti Zuzan.

Beberapa contoh kasus diskriminasi yang tertuju pada mahasiswa asal Papua di Yogyakarta tidak sebatas tindakan kecil saja. Echon, mahasiswa Jurusan Perminyakan di Universitas Proklamasi (UP) 45 Yogyakarta, pernah terlibat dalam kasus yang lebih besar dan melibatkan sejumlah mahasiswa Papua lainnya yang tergabung ke dalam Ikatan Mahasiswa Manokwari Papua Barat (IMMABA). Kasus tersebut berupa wacana pencabutan hak atas tanah asrama mahasiswa Manokwari. Asrama itu hendak dicabut hak kepemilikan tanahnya sebab didasari anggapan masyarakat sekitar bahwa mahasiswa Papua sering ribut dan mengganggu ketentraman warga. Kasus serupa bukan yang pertama dan satu-satunya. Bahkan, selama tahun 2016 terdapat sejumlah konflik yang melibatkan mahasiswa Papua dengan aparat dan organisasi masyarakat di Yogyakarta.

Pada tanggal 26 April 2016 terjadi aksi pengepungan asrama Papua yang dilakukan oleh aparat polisi. Mahasiswa Papua berencana menyelenggarakan pentas seni dan budaya untuk memperingati hari kematian budayawan Papua, Arnold C. A. Akan tetapi, lokasi kegiatan justru mendapat pengamanan oleh sejumlah polisi bersenjata lengkap dan mobil-mobil besar yang membuat mahasiswa Papua menjadi terkepung. Kapolresta Yogyakarta berpendapat bahwa tindakan pengamanan tersebut dibutuhkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Konflik kian parah menjelang pertengahan tahun ketika isu Papua Barat kembali naik ke permukaan. Bahkan, tidak hanya aparat yang terlibat melainkan sejumlah organisasi masyarakat turut melakukan tindakan represif terhadap aktivitas mahasiswa Papua. Aksi kekerasan verbal dan struktural tersebut membuat mahasiswa Papua merasa tidak aman untuk hidup di Yogyakarta.

Diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta ini merupakan salah satu bahaya nyata yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Tindakan represif terhadap suatu kelompok tertentu berdasarkan perbedaan etnis semacam ini berpotensi menciptakan nasionalisme etnis. Dikutip dari buku Denny J. A. Yang berjudul Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, nasionalisme etnis adalah kesadaran kebangsaan yang dibangun atas dasar kesamaan etnis, kebudayaan, atau agama para warganya. Jika nasionalisme etnis kian berkembang di tengah masyarakat Papua, baik yang berada di tanah Papua maupun yang berada di luar Papua seperti Yogyakarta, beragam konflik primordial akan terus meningkat. Salah satu contoh nyata dari anaman bahaya nasionalisme etnis ini adalah adanya gerakan-gerakan yang mendukung Papua Barat untuk merdeka dan memisahkan diri dari Republik indonesia. Fenomena ini cukup rasional mengingat berapa besar kekayaan Bumi Papua yang dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia di bagian barat, namun kesenjangan dan ketimpangan masih dialami oleh saudara-saudara di tanah Papua sana. Bahkan, masyarakat Papua juga masih harus dihadapi oleh permasalahan sosial di tempat lain berupa tindakan-tindakan diskriminasi semacam ini. Di mana letak hati nurani dan rasa terima kasih kita sebagai bangsa Bhinneka Tunggal Ika?

Walaupun memiliki tampilan fisik yang ‘garang’, masyarakat Papua sebenarnya memiliki hati yang lembut dan jiwa yang tulus bagaikan ‘Mutiara Hitam dari Timur’. Masyarakat tidak dapat menggeneralisasikan watak suatu golongan tertentu berdasarkan perbedaan etnis begitu saja, tetapi diperlukan pendekatan secara individual untuk mengetahui karakter masing-masing orang sebab pada dasarnya setiap individu memiliki waak dan sifat yang berbeda. Masyarakat juga perlu mencari informasi yang bersifat positif agar dapat mengetahui lebih jauh karakter setiap suku bangsa dan ras di Indonesia, terutama masyarakat Papua. Tidak hanya melingkupi ruang sosiologis masyarakat seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan semacamnya saja, melainkan dukungan secara ekonomi dan politik oleh institusi berwenang sangat diperlukan dalam menciptakan Indonesia yang harmonis tanpa diskriminasi. Kita rindu Indonesia tanpa diskriminasi.

Karya : Jagad Samudro