Esensialisme dan Kibul-kibul Lainnya

Shah Priyanka Aziz
Karya Shah Priyanka Aziz Kategori Catatan Harian
dipublikasikan 19 Februari 2017
Esensialisme dan Kibul-kibul Lainnya

esensialisme ini memang sering berbahaya ..... "kemiskinan dekat dengan ketertutupan." kalau disalahpahami, ini bisa diartikan "tumpuklah kekayaan sebanyak-banyaknya." begitulah seharusnya. apapun yang terjadi, jadilah kaya. begitulah fitrahnya, mesti begitu, titik.

karena itu, lahirlah tindak mengakumulasi. jadi bila ada aturan yang berusaha mengontrol itu, regulasi yang mengharuskan itu semua terdistribusikan secara merata, tabrak dia. musuhi dia. itu mengingkari fitrah.

Mungkin akan banyak yang keberatan dengan coretan pendek saya itu. Bagaimana bisa dari esensialisme, ketemu agama, lalu ditukikkan ke palu-arit? Protes yang terbayang juga di pikiran saya saat menuliskannya, bahkan sejak khatib belum turun mimbar. Poin protesnya itu begini: “Bukankah dalam islam sudah ada aturan perihal ‘pendistribusian secara merata’? Itu ada dalam prinsip zakat, sedekah, wakaf, hibah, atau hal-hal sejenisnya, kan?” Betul. Tapi dalam kenyataan, tak habis-habisnya kita lihat saudara kita hidup sengsara dan tak pernah pula kekurangan potret saudara kita lainnya yang menumpuk-numpuk harta.

“Itu salah negara! Sistemnya kacau!” gugatan lain datang. Sambungannya, “Ganti dengan sistem anu.” Mudah saja menyodorkan jargon dan solusi abstrak bin gaib. Toh lagi-lagi, dalam kenyataan terekam sekian nakhoda negeri alim berangkulan dengan negeri rakus. Di negeri lain, minuman keras yang dilarang, justru beredar di bawah tanah. Yang memagari dan mengawasi peredarannya ya justru jejaring paramiliter yang gemar menyitir Tuhan—jika bukan jargon nasionalis.

Di negeri lain lagi, susu dituangkan ke kepala patung-patung besar, sesajian bertumpuk-tumpuk di depannya, sementara di seberang jalan, di sudut lain, ada orang-orang kelaparan mengais di tumpukan sampah.

Oleh sebab itu, berpaling ke yang abstrak dan gaib tapi lupa menyelami peliknya realitas materiil, justru tak berbuah apa-apa. Tidak ada itu pil sekali-telan-urusan-kelar. Tuhan tak akan mengubah keadaan bila ia tak pernah diusahakan berubah. Begitu, kan?

Meski tak kentara di interaksi keseharian, apa-apa yang diperlihatkan orang-orang di media sosial biar bagaimanapun adalah setitik bukti bahwa di sudut-sudut kecil ruang pikir mereka bersemayam kegilaan-kegilaan. Karenanya, saya sering mengamati sejauh mana kawan-kawan saya memendam kegilaan tersebut. Dari amatan itulah saya mengukur sudah serupa apa lingkup sosial terdekat saya.

Bila ditagih penjelasan, coretan pendek saya itu berangkat dari tiga cerita—yang dilengkapi kibul-kibul yang seolah-olah teori. Dan karena ia cerita, pembaca sekalian berhak menganggapnya fiksi saja.

1/

Sewaktu di kampus dulu saya ketemu dengan banyak orang tua. Ada yang bergamis, bersongkok, dan hitam jidat tapi gemar memaki anak-anak muda yang cuma merokok; ada yang salatnya rapi tapi enteng saja menandatangani surat skorsing anak-anaknya; dan ada pula yang gemar bicara soal Tuhan sehingga dikira saleh bukan main, menganjur anak-anak muda yang ia temui agar ‘jangan jadi orang miskin’, tapi gemar sekali menggiring mahasiswa masuk ruang komisi disiplin.

Akan ada dua respon arus utama terkait gambaran yang saya berikan di atas. Pertama: “Ya memang begitu. Kesalehan ritual tidak menjamin beresnya laku-laku lainnya.” Kedua: “Wah, Anda sedang menstigmatisasi dan menggiring pemahaman orang-orang perihal islam ke arah yang tidak-tidak.”

Ketimbang itu, saya sebenarnya lebih suka menyasar konteks di baliknya. Ilustrasinya kurang lebih begini.

Kampus, dengan segenap cita-cita meraup akreditasi dan imej ‘mendunia’, bagaimanapun caranya akan mencari jalan untuk sampai ke sana. Belukar diterabas, batu-batu dibetel. Penggenjotan modernisasi meniscayakan satu: modal. Karena tak punya mesin cetak uang sendiri atau pohon berdaun-berbuah uang, mereka butuh satu lainnya: investor. Sebagaimana kita tahu, investasi butuh aklimatisasi, penyesuaian iklim. Modal akan dikucurkan bila iklim sesuai. Itu bisa berupa regulasi perundang-undangan, kebijakan tertentu, kontrak yang sesuai, juga kalau perlu pensituasian tatanan sosial-budaya. Syarat struktural dan kultural.

Poin yang disebut terakhir memegang peranan penting. Di kampus, objek yang perlu disituasikan adalah mahasiswa. Di bekas kampus saya, jalan pensituasian itu bisa macam-macam. Pelemahan lembaga kemahasiswaan dengan aturan-aturan tertentu; menciptakan agen-agen pemantau di bawah (teman yang satu memata-matai teman yang lain); mengindoktrinasi paham ‘budaya kalian itu ketinggalan zaman, yang modern itu yang begini lho’; pengetatan mekanisme sanksi (skorsing dan DO) sekaligus pengaburan akses advokasinya; penyumbatan kritisisme; penguatan perangkat-perangkat represif (satpam kampus, misalnya), dll.

Pihak-pihak yang berpotensi mengganggu mesti dibuat pasif. Yang tetap ngotot ya digebuk.

Para orang tua yang berada dalam lintasan ini mau tidak mau, setuju tidak setuju, mesti bergabung dalam gerbong yang gaduh. Yang pro-investasi tentu ikut bergabung dalam upaya pensituasian tersebut sebagai sukarelawan yang militan. Sedang yang kontra, menjalani dengan sedikit terpaksa. Bagaimana bisa menghindar dan menolak kalau sumber penghidupan mereka di situ? Mana bisa dapur mengepul kalau tak kerja?

Di situlah persisnya kesalehan itu diuji. Di soal-soal perut, perihal penghidupan. Namun idealnya, selapar apapun kita, tak semestinya kita mengunyah daging saudara sendiri.

Bila sulit mengerti soal-soal ini di konteks kampus (sebab tak pernah mengalaminya langsung lantaran tergabung dalam gerbong mahasiswa pasif dan apatis, atau kampus memang lihai mengilusi mahasiswanya untuk abai), cobalah tengok konflik antar petani Kendeng berhadapan dengan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

Pihak yang pro-semen melakukan banyak cara guna meloloskan inginnya. Mulai dari mengadu-domba warga, menubrukkanya dengan kelompok lain, mengerahkan perangkat represif untuk mengamankan protes warga, hadir pula akademisi-akademisi yang merilis pembolehan ilmiah pengerukan alam tersebut, akal-akalan di tataran birokrasi dan hukum, dll.

2/

Beberapa waktu lalu, seorang kawan membagikan satu postingan bagus. Kiriman itu tak hanya berisi teks tapi juga disertai gambar. Gambarnya adalah deretan patung para pemimpin negara sosialis/komunis—beserta nama negaranya terpahat di bawahnya. Patung-patung itu satu per satu sudah hancur kecuali tiga yang di ujung: Castro, Mao, dan Kim Il-sung—kalau tak salah ingat. Barangkali ia sengaja tak menggambar Lenin atau Stalin. Muka patung-patung yang tersisa itu pun digambar seakan cemas, seolah-olah tegar menanti kehancuran yang suatu kapan mungkin tiba.

Dengan pelampiran gambar yang begitu, kawan-kawan pembaca mungkin bisa menduga isi teksnya. Lampiran teksnya yang tak seberapa banyak itu—jadi tentu hanyalah simplifikasi—bercerita tentang sesungguhnya Cina lebih kapitalis dari Amerika, ya kalau ia komunis maka tak mungkin jadi besar seperti sekarang; betapa despotik dan otoriternya rezim sosialis/komunis di negeri-negeri tersebut, yang mengekang kepemilikan, mengontrol konsumsi, yang karena itu justru memiskinkan rakyatnya; dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan maha-dahsyat: negara sosialis/komunis adalah negara-negara miskin yang tak bisa maju, rakyat-rakyatnya tak mungkin bisa—tak diizinkan—bercita-cita tinggi.”

Mungkin pemaparan itu benar. Era Mao diceritakan secara horor dengan banyaknya rakyat yang mati kelaparan. Sedang di Rusia, Stalin menyeleweng banyak dari warisan pendahulunya, Lenin. Bahkan salah satu penerus mereka, Gorbachev, menyatakan ‘Tak ada yang berutang kepada Stalin’ saking bengisnya Si Besi itu ketika memimpin. Untuk Lenin sendiri, bisa kita baca gugatan-gugatan atasnya, misal, di catatan harian Alexander Berkman (seorang anarkis kelahiran Rusia yang besar di Amerika), Bolshevik Myth.

Di catatan yang menggetarkan itu Berkman memaparkan suramnya Rusia pasca Revolusi 1917. Bagaimana rakyat menderita di musim dingin, jatah roti yang terus dikurangi, barang-barang yang disita, orang-orang yang ditangkapi karena dinilai berspekulasi (menjual barang-barang), razia-razia yang penuh teror, anggota keluarga yang hilang, keluhan-keluhan yang hanya berani dibisik-bisikkan, baku hantam dengan elemen-elemen kontra-revolusioner, serta kekacauan dan kemelaratan yang mengibakan lainnya.

Castro di Kuba tak jauh beda. Ia juga dicap otoriter dan tak demokratis. Banyak warga yang lebih memilih meninggalkan Kuba daripada patuh di bawah pengetatan-pengetatan syarat kepemilikan yang diterapkan pasca Revolusi.

Seberapapun benar konten postingan itu, ia tetaplah sebuah simplifikasi. Penyederhanaan dari kompleksitas kenyataan, baik di internal negara itu sendiri maupun keterkaitannya di aras global (geopolitik). Karena itu postingan kawan saya itu saya komentari singkat saja, “Bagaimana negeri-negeri itu tidak miskin dan kurang maju, mereka diembargo oleh negara kapitalis adidaya.” Komentar itu tentu saya beratkan ke Kuba.

Embargo adalah faktor ‘luar’ yang tentu saja memengaruhi jatuh-bangun sistem perekonomian sosialis/komunis yang diujicobakan di negeri-negeri tersebut.

Pasca Perang Dunia, Amerika (beserta negara-negara imperial lainnya) sebagai pemenang perang merasa wajib mengamankan, meminjam Chomsky, ‘padang rumput’ mereka. Penyebutan ini bukan untuk kawasan Amerika Tengah dan Selatan saja, tapi juga negara-negara Dunia Ketiga yang membujur dari Afrika, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. ‘Padang rumput’: sumber bahan mentah dan pasar strategis.

Salah satu strateginya adalah dengan menyebar sentimen anti-komunisme (Policy Planning Study 23). Tak peduli komunisme betulan atau bukan (nasionalis atau agamis), selama ada usaha-usaha untuk berdiri di atas kaki sendiri, semua dilibas. Anggapan dasarnya sederhana: bila ada negara kecil mampu untuk melepaskan diri dan membangun sistem mandiri, maka negara-negara kecil lainnya akan menjadikannya inspirasi untuk turut berlawan. Maka itu gerakan sekecil apapun akan direspon dengan intervensi segera.

Sebut saja korban-korbannya: Guatemala, Haiti, Republik Dominika, Vietnam, Iran, Laos, Brazil, Cile, El Salvador, Nikaragua, Grenada, dan kawasan-kawasan lainnya tidak terkecuali Kuba dan Indonesia. Bukan rahasia lagi kalau Soekarno dan Castro menghadapi banyak sekali percobaan pembunuhan.

Itu faktor ‘luar’. Mari kita bahas sedikit faktor ‘dalam’.

Secara sederhana, sistem ekonomi sosialis/komunis adalah sistem ekonomi terpimpin. Sistem ini mengharuskan pengontrolan terpusat oleh negara atas produksi dan perputaran barang-barang. Sistem inilah yang diujicobakan ketika Berkman tiba di Rusia, sekitar 1919 hingga 1921.

Dalam Marxisme dan Kalkulasi Sosialis, Martin Suryajaya menjelaskan bahwa salah satu kendala diterapkannya sistem perekonomian tersebut, yang lalu berefek pada kekacauan seperti diceritakan Berkman, adalah belum adanya teknologi jaringan informasi yang mumpuni guna menopang lalu lintas data produksi yang mesti terus dipantau dan dikontrol. Teknologi hitung di masa itu juga belum memungkinkan penghitungan yang rumit-rumit, yang bisa berbelas-belas digit ke kanan. Data dan informasi dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari daerah ke pusat atau sebaliknya, tak bisa langsung sampai seketika. Kendala ini juga salah satu yang sempat dinyatakan Che ketika menjabat sebagai Menteri pasca Revolusi Kuba. Satu kendala yang memaksanya melakukan sedikit penyesuaian terhadap sistem ekonomi sosialis/komunis yang coba ia wujudkan.

Sedang untuk Cina, tak mungkinlah memahami mereka hanya dengan mendengar cerita-cerita tentang kegagalan ‘Lompatan Jauh ke Depan’ dan ‘Revolusi Kebudayaan’ Mao yang menyebabkan jutaan rakyat mati kelaparan—yang separuh kabarnya jelas dilebih-lebihkan media Barat sebagai propaganda. Untuk memahami bagaimana masih ada saja orang-orang yang menyalahpahami Cina sebagai komunis sekaligus kapitalis, kita mesti menelusurinya tepat di masa-masa perpindahan kekuasaan dari Mao ke Deng Xiaoping. Kita mesti mendalami bagaimana menjelang era itu polarisasi dalam Partai semakin menajam, antara faksi pendukung Deng dan penyetia Mao. Perbandingkan pula pola-pola kebijakan antar keduanya yang efek warisnya tampak di Cina hari ini. Misal, seperti yang diceritakan Tatiana Lukman (Panta Rhei), bahwa di era Mao ada undang-undang tentang jaminan kerja dan hak buruh, yang kemudian dirombak begitu Deng naik demi kemajuan ekonomi.

Jadi teranglah bahwa soal-soal ‘kegagalan’ negeri sosialis/komunis tak bisa disederhanakan cuma pada sketsa patung runtuh dan asumsi seiprit.

3/

Kecenderungan stigmatisasi (yang lalu jadi esensialisme) yang juga banyak ditiupkan kalangan anti-komunis (khususnya PKI) adalah perihal benturan mereka dengan kyai-kyai (haji-haji) pada waktu itu. Tak bisa dimungkiri benturan-benturan itu memang ada. Tapi yang jarang—bahkan mungkin sengaja tidak diungkit—dikupas ketika membicarakan itu adalah perihal kebijakan pertanahan.

Dalam perspektif komunisme—pun semua ideologi berbasis keadilan sosial, tanah merupakan alat produksi paling penting bagi rakyat guna memaksimalkan kerja-kerjanya. Olehnya itu tanah mesti diperuntukkan sebisa-bisanya demi kepentingan rakyat. Kepemilikan dan peruntukan tanah yang terpusat pada pihak-pihak tertentu saja mesti direbut dan dibatasi oleh negara dan diperuntukkan demi hanya kesejahteraan warga negara.

Spirit itulah yang lalu diwujudkan dalam beberapa undang-undang dan peraturan lainnya tentang pertanahan—juga air dan udara—yang diteken sejak tahun 1960. Di UU No. 5/1960 misalnya, ia mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan udara oleh negara. Di beberapa pasalnya ditegaskan bahwa peruntukan tanah, air, dan udara harus disandarkan pada kepentingan bersama, kepentingan nasional, berdasar prinsip gotong royong dengan memerhatikan pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Monopoli swasta juga penguasaan yang melampaui batas atau berlebihan tidak diperkenankan dan sebisanya dicegah.

Menyusul setelahnya aturan-aturan lain yang lebih spesifik seperti pendataan dan penetapan batas luas maksimal kepemilikan lahan, hak gadai, hak waris, juga keharusan Pemerintah mengusahakan kepemilikan lahan minimal bagi keluarga petani (UU No. 56 PRP/1960).

Dengan bunyi nada per pasal yang agak ‘gila urusan’ dan membatasi hak-hak kepemilikan, bermunculanlah keberatan-keberatan dari para tuan dan pemilik tanah. Ditambah hambatan lainnya dalam pengaplikasian aturan tersebut sehingga tidak bisa seketika itu juga dilaksanakan—meski di sebagian daerah pembebasan lahan bisa dibilang berhasil dilakukan.

Dasar wataknya progresif-revolusioner-tak sabaran, jadilah PKI melakukan aksi-aksi sendiri membebaskan dan merebut lahan-lahan para tuan dan pemilik tanah tersebut.

Di sinilah kemudian benturan-benturan itu menguat. PKI seperti mendapat surat legal untuk melancarkan pembebasan lahan. Aksi-aksi semacam ini memang sudah jadi watak komunis. Jika menilik sejarah pertanahan di nusantara awalnya, kepemilikan lahan selain dipunyai oleh pejabat kolonial, juga diberikan ke pribumi yang menempati posisi strategis. Posisi-posisi strategis itu bisa kita lihat hari ini seperti jabatan kepala desa, lurah, dan sejenisnya. Sedang pemberian lahan ke tataran yang lebih bawah, dibagi dalam jenjang-jenjang tertentu. Sedang untuk yang lebih bawah lagi, terpaksa hidup tanpa tanah dan hanya jadi petani penggarap atau buruh tani.

Pram benar: “Di Afrika Selatan penindasan dan diskriminasi dilakukan oleh kulit putih terhadap kulit hitam. Putih melawan hitam, seperti Belanda melawan Indonesia. Mudah. Apa yang terjadi di Indonesia tidak sesederhana itu: kulit cokelat menindas kulit cokelat.” Itu bisa kita bawa ke dalam kasus tuan tanah pribumi yang berkawan dengan pejabat kolonial yang secara langsung tak langsung turut menjajah saudaranya sesama cokelat. Upaya-upaya pembebasan atas masalah inilah yang digalakkan oleh para komunis dalam bentuk aksi-aksi sejak kemunculannya pertama kali di nusantara bukaan abad 20.

Oleh sebab karakter kepemilikan tanah yang semacam itulah maka tubrukan orang-orang PKI melalui sayap petaninya di desa-desa, seperti kesaksian salah satu pejabat NU, Drs. Imam Aziz, bukanlah semata tubrukan PKI kontra kyai seperti yang sering sekali ditiup-tiupkan, tapi juga dengan para tuan tanah yang tak rela melepas tanah miliknya demi kepentingan umum.

Dengan kata lain, benturan itu bukanlah semata soal isi kepala, dalam hal ini iman, teologi atau hal-hal sejenisnya, tapi lebih pada perwujudan dari keyakinan-keyakinan tersebut dalam laku keseharian yang bersinggungan dengan urusan orang banyak.

Dalam skala yang lebih besar, konflik perebutan ‘padang rumput’ (antar petinggi tentara) semacam ini jugalah salah satu yang memicu Pemberontakan PRRI/Permesta yang lebih dulu kejadian beberapa tahun sebelumnya (Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965, hlm. 75).

Pasca 1965, sejarah mencatat kontrasnya perbedaan antara era sebelum dan era sesudahnya (sampai pemerintah yang sekarang pun) terkait penyikapan mereka terhadap soal-soal agraria.

Mereka yang hari ini menemani proses advokasi petani dan masyarakat-masyarakat adat mempertahankan tanah-tanah mereka, yang kejadiannya tersebar di beberapa titik di tiap pulau besar nusantara, adalah mereka yang percaya pada kearifan kalam Tuhan dan tuhan (ilmu langit) untuk menjaga kelestarian alam, serta mengombinasikannya dengan ilmu-ilmu ‘sekuler/duniawi’ macam Marxisme guna menerangkan pola gerak egoisme modal yang menceraikan manusia dari alam.

*

Belum terpenuhinya teknologi informasi yang mumpuni guna menopang tatanan ekonomi sosialis/komunis yang diusahakan Lenin dan Che, yang hari ini sebenarnya sudah terpenuhi, justru melahirkan permasalahan baru.

Dengan kecepatan lalu-lalang informasi, orang-orang jadi lebih suka menyantap selentingan kabar yang tak seberapa panjang, lengkap, apalagi detail. Terbiasa terpapar format informasi simplistik macam itu, membentuk karakter kita sebagai pembaca yang malas. Manusia seperti mencipta bencananya sendiri.

Kita jadi kehilangan daya untuk menyuntuki skrip-skrip panjang. Kita, misalnya, mudah saja bicara nasionalisme hanya berdasar jargon-jargon ala tentara tanpa membacai Imagined Communities Ben Anderson. Kita juga enteng saja memaki Barat yang niscaya menzalimi Timur tanpa lebih dulu memahami secara jernih paparan Orientalisme Edward Said. Yang tanpanya (pemahaman terhadap Orientalisme Said), malah rawan terjatuh dalam ketaksukaan serupa yang kelindannya bisa dilacak hingga Perang Salib, pesan Karen Armstrong.

Menghindarkan diri dari skrip-skrip panjang sebenarnya sama saja dengan mencukur nalar sendiri. Skrip panjang punya fungsi membentangkan horison pikir sekaligus melatih otak untuk bisa menjalin pola dan garis besar persoalan. Skrip pendek tentu tak punya ruang bagi detail.

Dengan membiasakan meluaskan pembacaan, kita dilatih untuk berpikir kompleks. Terbiasa memasrahkan diri pada skrip pendek yang tentu hanya guntingan dari hal-hal kompleks akan menggiring nalar kita terbiasa meringkas-ringkus persoalan. Dengan begitu penyimpulan yang buru-buru pun menjadi keniscayaan.

Hikmah seharusnya adalah menghindari penyimpulan yang buru-buru, dan lebih seringlah bertanya. Karena penyimpulan lebih mengisyaratkan akhir, sedang pertanyaan akan terus menggiring kita menuju jawaban-jawaban baru.

Tak terbiasa berpikir kompleks berakibat pada kedangkalan. Kita jadi lebih mudah menolak sesuatu, yang sebenarnya bisa disintesiskan bila kita bersedia meluangkan waktu sedikit lebih lama untuk berpikir. Kita jadi lebih mudah membangun dinding dan tembok tebal ketimbang jembatan penghubung.

Kenyamanan menikmati informasi sepotong-sepotong itulah barangkali yang bikin kita menyukai sensasi konspirasi. Kebanyakan kita mudah saja terpancing menyeriusi argumen-argumen flat earth society, misalnya. Atau juga mereka yang bilang perubahan iklim dan pemanasan global hanyalah hoax—buktinya musim dingin masih ada dan salju masih turun, kan? Menyetujui penghapusan teori evolusi dan menggantinya saja dengan teori penciptaan. Ada sekolah yang lebih suka membangun musala/masjid besar-besar ketimbang mengampanyekan dan membangun kultur membaca. Ada pula kampus yang melaunching gerakan mengaji dan salat berjamaah sembari luput memperbaiki mutu perpustakaan. Dengan mengaji dan salat berjamaah, insya Allah UKT dan PTN-BH tak jadi soal, terasa ringan tak memberatkan. Agama jelas bukan candu. Barangkali Marxisme yang narkoba.

---------------------------

sumber gambar: cuplikan film Samsara

Dilihat 88