Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Politik 21 November 2017   11:12 WIB
Akankah Setya Novanto Dicopot Sebagai Ketum Golkar?

Hari ini Dewan Pimpinan Pusat atau DPP partai Golongan Karya atau Golkar menggelar rapat pleno yang akan menentukan nasib Ketua Umum partainya Setya Novanto paska menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK. Detik.com pada Selasa (21/11/2017) menulis rapat akan dilakukan di kantor DPP partai Golkar di jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, pukul 13.00 WIB.

"Jadi mungkin akan dibahas posisi partai saat ini yang berhubungan dengan Ketum. Jadi, setelah ketum ditahan, apa langkah yang mau diambil oleh Partai Golkar. Terutama menyangkut posisi Ketum," ujar Wasekjen Korbid Kepartaian Golkar M Sarmuji kepada detik.com.

Ia menambahkan beberapa topik yang akan dibahas hari ini mencakup perlu tidaknya menunjuk Plt ketum sementara ketum sedang mengajukan pra peradilan. Ada pula kemungkinan membahas perlu atau tidaknya mengadakan musyawarah luar biasa untuk mengganti ketua umum mereka. Salah satu nama yang dikabarkan akan menggantikan ketum yang sekarang adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

"Semua orang punya kesempatan yang sama. Pak Airlangga punya kedudukan yang baik, punya akses baik. Golkar partai yang demokrasi," tutur Sarmuji.

Kepada kompas.com pada Selasa (21/11/2017), Ketua Generasi Muda Partai Golkar atau GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan ia berharap Plt ketua umum bukanlah orang yang dekat dengan tersangka kasus dugaan proyek pengadaan KTP elektronik demi menumbuhkan semangat perubahan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Jangan yang jadi Plt adalah orang yang juga dikenal oleh publik dekat dengan Setya Novanto atau yang ikut bahkan terdepan melindunginya selama ini. Apalagi orang itu jadi ketua umum pula, cilaka lagi buat Golkar," kata Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia kepada kompas.com, Senin pagi.

Sejak Minggu (19/11/2017) malam, Setya Novanto telah Rutan Klas 1 KPK Cabang Jakarta Timur setelah dokter menyatakannya tidak perlu lagi menjalani rawat inap di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan pada Kamis (16/11) lalu.

Pada 31 Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan untuk Setya Novanto. Ia sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat/DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.

KPK menjerat Novanto dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Sumber gambar

Karya : Inspirasi News