Izin Presiden Menjadi Alasan Mangkirnya Setnov dari Panggilan KPK

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Politik
dipublikasikan 13 November 2017
Izin Presiden Menjadi Alasan Mangkirnya Setnov dari Panggilan KPK

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dipastikan tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang akrab disapa Setnov itu telah mengirimkan surat ketidakhadiran kepada lembaga antirasuah. Surat yang berkop DPR RI itu ditandatangani Setya Novanto sebagai Ketua DPR. 

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kabiro Humas KPK Febri Diansyah melalui kutipan Detiknews.com bahwa pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudiharjo).

Febri mengatakan, alasan ketidakhadiran Ketua Umum Partai Golkar itu dalam pemeriksaan terkait izin dari Presiden Jokowi. Sebelum mendapat izin dari Jokowi, pria yang kerap disapa Setnov itu tidak akan memenuhi panggilan dari penyidik KPK.

"Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden," kata dia.

Dalam kutipan Liputan6.com ini adalah kali ketiga Novanto tidak memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi dalam kasus e-KTP dengan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana. Novanto yang juga Ketua DPR ini sebelumnya sudah pernah dipanggil pada 30 Oktober dan 6 November 2017. Namun absen dengan mengirim surat ke KPK.

Pada saat itu Novanto beralasan tidak dapat hadir karena sedang melakukan kegiatan kunjungan ke konstituennya di daerah pemilihan pada masa reses DPR.

Karena tidak hadir, KPK kembali memanggil Novanto pada 6 November 2017. Pemanggilannya juga sebagai saksi untuk Anang. Namun, bukan Novanto yang muncul, melainkan surat dari DPR yang datang ke KPK. DPR mengirimkan surat kepada KPK yang menyatakan bahwa pemanggilan Novanto perlu izin dari Presiden.

Perlu diketahui Anang Sugiana merupakan tersangka kelima kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, atau e-KTP. Pada proyek e-KTP, PT Quadra Solution yang dipimpin Anang merupakan salah satu perusahaan yang ikut dalam konsorsium PNRI. PNRI merupakan pemenang lelang proyek senilai Rp 5,9 triliun.

Sumber Foto

  • view 19