Pemprov DKI Tak Ajukan Banding Soal Kemenangan “Class Action” Warga Bukit Duri

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Lainnya
dipublikasikan 26 Oktober 2017
Pemprov DKI Tak Ajukan Banding Soal Kemenangan “Class Action” Warga Bukit Duri

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan duduk bersama dengan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, membicarakan ganti rugi lahan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan “class action” mereka atas Pemprov DKI Jakarta. Keputusan tersebut pun final sebab Pemprov DKI Jakarta memutuskan tidak akan mengajukan banding, tulis Kompas.com pada Kamis (26/10/2017).

"Kami akan berembuk dengan warga di Bukit Duri, mengajak semua stake holder. Kita bicarakan sama-sama, pengaturan daerah Bukit Duri yang akan dirasakan manfaatnya untuk semua, termasuk soal penyelenggaraan ganti rugi ke warga," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan pada hari ini.

Ia berharap solusi atas permasalahan ini berasal dari Pemprov dan warga Bukit Duri. Ia tak menyebut apakah akan memberi ganti rugi sesuai dengan keputusan pengadilan atau tidak. Terkait pertanyaan tersebut, Anies menjawab: "Kami akan ajak sama-sama bicara, dihitung sama-sama. Kemarin perhitungannya seperti apa, mau diapakan. Masyarakat menginginkan seperti apa, pemerintah ingin apa.”

Sebelumnya, pada Rabu (25/10/2017) majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pihak tergugat lainnya wajib membayar ganti rugi materiil masing-masing Rp200 juta ke 93 warga RW 10, 11 dan 12 Kecamatan Tebet, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dengan demikian, total yang mesti dibayarkan ke warga mencapai Rp18,6 miliar.

Seperti diberitakan oleh CNN Indonesia.com kemarin, hakim ketua Masúd mengatakan Pemprov DKI Jakarta dan pihak tergugat lainnya harus membayar ganti rugi sebab terbukti melanggar hukum dalam melakukan penggusuran. Dasar yang digunakan oleh majelis hakim yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Gugatan sendiri dilayangkan pada 10 Mei 2016 setelah menerima kepastian rumah mereka di bantaran sungai Ciliwung akan digusur. Warga berpendapat penggusuran tersebut tidak mempunyai dasar hukum. Rumah mereka akhirnya digusur pada 28 September 2016 dan mereka tidak mengambil rumah susun yang disediakan.

Sumber gambar

  • view 48