Rapat Komisi lll DPR dan Evaluasi Kinerja 15 Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Politik
dipublikasikan 16 Oktober 2017
Rapat Komisi lll DPR dan Evaluasi Kinerja 15 Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi III DPR menggelar rapat gabungan yang mempertemukan antara Kapolri, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Jaksa Agung untuk membahas soal penanganan terbaik terhadap kasus korupsi.

Seperti yang dilancir oleh Detiknews.com rapat itu membahas tentang 15 tahun KPK dalam pemberantasan korupsi. Hadir dalam rapat yaitu Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, serta para pimpinan KPK Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif. Tampak pula Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly.

Dalam rapat kali ini Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah 15 tahun berdiri. Menurutnya, sebagai lembaga independent yang menangani kasus korupsi, KPK dianggap belum optimal dalam bertugas. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya politisi DPR yang tersangkut kasus korupsi. Selain itu Desmond juga mempertanyakan langka apa yang harus diambil KPK dalam menangani Korupsi yang hari ini semakin merajalela.

Selain itu, DPR juga mengkritisi pola pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Dia menilai pola KPK justru kontraproduktif bagi pembangunan nasional. Seperti yang dilansir dalam Liputan6.com "Harus ada keselarasan dalam merealisasikan agenda pemberantasan korupsi. Kita tidak ingin agenda pemberantasan korupsi dibajak untuk kepentingan sekelompok golongan, politik, kekuasaan maupun ekonomi dengan berbagai turunannya," kata Bamsoet.

Menanggapi pembahasan rapat yang tertuju pada KPK, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, kami menyebut banyak kasus korupsi yang dilatarbelakangi pengadaan barang dan jasa. Untuk itu KPK mengusulkan pemerintah mengurangi kontak langsung individu. Ia mengatakan mestinya proses pengadaan barang harus dilakukan secara elektronik. Walaupun saat ini sudah ada pengadaan barang secara elektronik tetapi jumlahnya masih sangat minim. 

Selain itu tanggapan terhadap permasalah etika atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dinilai kontraproduktif terhadap pembangunan nasioanal. Dalam kutipan sindo.com "KPK sudah masuk ke semua daerah. Semua daerah yang (kepala daerahnya) ditangkap-tangkap itu, kami sudah pernah masuk, ngobrol dari hati ke hati agar menjaga integritasnya," ucap Saut.

Sumber Foto

  • view 31