Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Ihwal Pembelian 5.000 Pucuk Senjata

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Politik
dipublikasikan 26 September 2017
Panglima TNI  Gatot Nurmantyo dan Ihwal Pembelian 5.000 Pucuk Senjata

Isu politik dan keamanan jelang pilpres 2019 makin menghangat, dan yang paling menghebokan adalah kabar adanya pemesanan 5000 pucuk senjata oleh pihak non militer maupun polri. Hal ini berawal dari pernyataan Jendral TNI Gatot Nurmayanto melalui sebuah video yang kemudian viral di media sosial bahwa akan ada pembelian senjata ilegall oleh institusi dengan mencatut nama presiden Jokowi.


Pernyataan Jendral pun kemudian menuai berbagai komentar mulai dari kalangan masyarakat civil hingga politisi. Seperti yang dikutip Tribunnews.com wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengkritik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dianggap membuat situasi semakin riuh terlebih penyampaian tersebut dinilai tidak pada tempatnya.


Tak mau ketinggalan politisi dari partai Gerindra yang juga merupakan wakil Ketua DPR Fadli Zon pun ikut angkat bicara seperti yang dikutip detiknews.com bahwa Jendral Gatot Nurmayanto seharusnya tidak mengutarakan hal yang menimbukan multitafsir dan berujung pada keriuhan. Jika memang diduga ada pembelian senjata oleh satu instansi seharusnya nama instansi tersebut juga diungkapkan. Hal ini untuk menghindari anggapan yang nantinya ditakutkan akan salah tafsir.


Hal lain pun diungkapkan oleh direktur Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf yang dikutip Lipuatan6.com bahwa sangat disayangkan jika pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmayanto soal isu pemesanan 5.000 pucuk senjata diungkap di forum terbuka. Sebab hal ini menurutnya akan memicu polemik yang memunculkan segala implikasi. "Kita pasti paham mereka yang jadi Panglima adalah orang pintar dan paham undang-undang. Konsekuensinya, Panglima juga paham kalau end user info-info intel adalah Presiden," ujar Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).


Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto seperti yang dikutip kompas.com meminta semua pihak agar tidak lagi mempersoalkan isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer. Wiranto juga menjelaskan bahwa hal ini hanya karena komunikasi antarinstitusi belum tuntas. Selanjutnya Wiranto juga memberikan klarifikasi bahwa Pembelian senjata hanya ada 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD oleh BIN dan untuk keperluan pendidikan intelijen.


sumber foto

  • view 226