Pemerintah Batasi Sepeda Motor di Sejumlah Jalan Jabodetabek. Apa Pendapatmu?

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Lainnya
dipublikasikan 09 Agustus 2017
Pemerintah Batasi Sepeda Motor di Sejumlah Jalan Jabodetabek. Apa Pendapatmu?

Pemerintah berencana melakukan perluasan area pelarangan sepeda motor di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang terjadi di titik-titik tersebut dan meminimalisir angka kecelakaan sepeda motor yang tercatat sebagai kendaraan yang terlibat kecelakaan terbanyak. Tahun lalu, sebanyak 5.626 unit sepeda motor terlibat kecelakaan. Uji coba sendiri akan dilakukan September mendatang.

Tempo.co mengutip pernyataan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono yang mengatakan bahwa Menteri Perhubungan, Budi Karya sudah menyetujui uji coba perluasan pelarangan sepeda motor. Menurut Bambang, kebijakan itu merupakan langkah yang tepat untuk menekan jumlah sepeda motor. Sebab, untuk mengurangi jumlah kendaraan roda dua tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara menghentikan penjualan sepeda motor. Selain itu, pembatasan sepeda motor juga dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan. Melalui hasil studi konsultan yang ditunjuk pemerintah, jika pembatasan sepeda motor berhasil diterapkan maka angka kecelakaan diperkirakan berkurang sebesar 1,12 persen atau rata-rata 6.573 kecelakaan per tahun. Rencana pembatasan sepeda motor tak hanya dilakukan di DKI, tapi juga di wilayah penyangga Ibu Kota, di antaranya Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan Tangerang Selatan. Sejumlah jalan yang akan diberlakukan aturan ini, antara lain Jalan Jenderal Sudirman dan Rasuna Said untuk DKI Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman di Tangerang, Jalan Ir. H. Djuanda dan Jalan Raya Serpong di Tangerang Selatan, Jalan Padjajaran di Bogor, Jalan Raya Margonda di Depok dan Jalan Ahmad Yani di Bekasi.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Damaningtyas seperti dikutip Kompas.com berharap pembatasan tersebut tidak diterapkan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Ia menilai, wilayah tersebut belum siap akan adanya pembatasan tersebut karena masih berlangsungnya berbagai kegiatan proyek pembangunan di sekitar jalan tersebut. Selain itu, ia menganggap angkutan umum layak yang melintas di area tersebut terbatas. Saat ini, angkutan umum layak yang melintas di Rasuna Said hanyalah layanan bus TransJakarta yang melayani dua rute, yakni Koridor 6 (Ragunan-Dukuh Atas) dan Kopaja Feeder P20 (Lebak Bulus-Senen). Tyas menilai, akan lebih baik jika Pemprov DKI memberlakukan penerapan ganjil genap untuk membatasi mobil di wilayah tersebut.

Pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahkan sudah mempersiapkan kantung parkir guna mendukung rencana pembatasan sepeda motor tersebut. Dipantau oleh Sindonews.com, kantung parkir telah disiapkan bagi sepeda motor di sekitar Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Lokasinya berada di Carrefour Duta Merli dengan kapasitas 1.000 motor, Gedung BII berkapasitas 640 motor, Wisma Nusantara sebanyak 600 motor, Grand Indonesia kapasitas 1.950 motor, dan IRTI Monas berkapasitas 700 motor. Pelarang ini nantinya diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat untuk menekan kemacetan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah sepeda motor di Ibu Kota pada 2015 saja mencapai 13.989.590 unit. Namun, sayangnya berdasarkan hasil survei yang dilakukan konsultan yang ditunjuk pemerintah, Project Basis PT Rekayasa Teknik Artindo dengan wawancara langsung terhadap 100 narasumber, hanya 45 persen yang memilih angkutan umum dan sisanya lebih memilih untuk mencari jalur alternatif.

  • view 151