Penyidikan Teror Novel Berjalan Lamban, Jokowi Dapat Surat Ini dari Aktivis ICW

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Lainnya
dipublikasikan 31 Juli 2017
Penyidikan Teror Novel Berjalan Lamban, Jokowi Dapat Surat Ini dari Aktivis ICW

Hampir empat bulan lamanya teror air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan belum juga terungkap. Perkembangan terbaru yang bisa diberikan pihak kepolisian adalah selesainya dua sketsa  wajah yang diduga pelaku penyiraman. Polisi kini masih berusaha menyelesaikan proses sketsa wajah satu orang yang dianggap mencurigakan.

Dari laman Detik.com, Novel mengaku khawatir selama ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendapat masukan palsu dari anak buahnya. Novel mencontohkan, orang-orang yang memantau di depan rumahnya, yang disebut sebagai ‘mata elang’. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk pengelabuan dalam kasusnya. Adapula orang-orang yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan teror tersebut namun kemudian dilepaskan karena memiliki alibi. Kapolri yang dipanggil Presiden Joko Widodo rencananya akan memenuhi panggilan tersebut hari ini. Novel berharap, Kapolri tidak mendapat laporan palsu dan tidak juga menyampaikan laporan palsu ke Jokowi.

Selain mengeluarkan pernyataan tersebut, Novel juga sempat berujar bahwa ada pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus penyerangan terhadapnya. Dilansir Liputan6.com, terkait hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan belum ada informasi soal keterlibatan pejabat tinggi yang diberikan ke penyidik. Oleh karena itu, informasi tersebut perlu dibuktikan kebenarannya. Menurut Argo, jika memang hanya isu perlu diselidiki lebih lanjut, bila benar, Novel harus membuktikan dan menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Meskipun Novel sudah bersuara di media, menurut Argo penyidikan akan tetap berlanjut dan hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya proses penyidikan.

Akibat lambannya proses pengungkapan kasus ini, Aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun menyurati Presiden Joko Widodo. Surat tersebut meminta agar Presiden membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas penyiraman air keras ini. Dijelaskan oleh Kompas.com, dikarenakan sudah 111 hari pihak kepolisian belum juga berhasil mengungkap siapa pelaku penyerangan dalam kasus ini. Tama yang juga pernah menjadi korban teror pada 2010 silam, meminta Jokowi untuk menunjukkan komitmennya memperkuat KPK. Berikut penggalan isi surat yang dikirim ke Istana pagi tadi:

Kepada Yth, Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia

Dengan hormat,

Perkenalkan, saya adalah Tama Satrya Langkun, Aktivis antikorupsi dan bekerja di Indonesia Corruption Watch (ICW). Semoga Bapak Presiden Joko Widodo dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kalimat berikutnya, ia menceritakan  teror yang dialaminya pada 2010 silam. Teror tersebut hingga kini belum juga terungkap. Akibat peristiwa itu ia mendapat 29 jahitan di kepala dan menjalani perawatan selama lima hari. Ia juga meminta Jokowi untuk mengambil langkah tegas terhadap kasus Novel.

Saya ingin Bapak Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menuntaskan kasus teror terhadap Novel Baswedan dan juga KPK. Saran pembentukan TGPF ini didasarkan dua alasan. Pertama, diyakini bahwa aktor utamanya sementara ini punya posisi yang kuat bahkan tidak tersentuh. Sehingga perlu langkah luar biasa dan pengawasan langsung dari Presiden. Kedua, mengingatkan kembali janji Bapak Presiden Joko Widodo untuk memperkuat KPK.

Demi NKRI dan Indonesia bersih dari korupsi, biarlah kasus teror terhadap saya tidak terungkap, namun saya punya keinginan kuat agar pelaku teror terhadap Novel Baswedan bisa ditemukan dan selanjutnya diproses secara hukum.

Ia juga menyinggung komitmen pemerintahan Jokowi untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi pada kalimat berikutnya. Pada penutup surat, ia menulis.

Demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salam Antikorupsi Jakarta,

31 Juli 2017

Tama Satrya Langkun

Aktivis antikorupsi, Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch

  • view 27