Bisakah Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur? Ini Kata Pihak Terkait

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Ekonomi
dipublikasikan 31 Juli 2017
Bisakah Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur? Ini Kata Pihak Terkait

Terkait usulannya yang menyebut dana haji dapat diinvestasikan ke sektor insfrastruktur, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa rencana tersebut akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudent). Menurutnya, bagaimanapun uang tersebut adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah. Saat ini nilai dana haji yang tersimpan mencapai Rp80 triliun.

Dilansir Kompas.com, Jokowi menyebut, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Cara seperti ini menurutnya sudah digunakan di negara lain seperti Malaysia. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan bahwa investasi tersebut bertujuan untuk menghindari risiko inflasi nilai rupiah terhadap dollar AS. Dana haji yang disimpan pemerintah saat ini berasal dari uang muka yang dibayarkan untuk keberangkatan 10 hingga 15 tahun ke depan. Sementara, pemerintah harus membayarkan biaya haji dalam mata uang dollar AS yang dibayarkan menjelang keberangkatan. Pemerintah memilih investasi di sektor infrastruktur karena dinilai lebih menguntungkan, misalnya pembangunan jalan tol. Jika dihitung per tahun, keuntungan yang dihasilkan bisa mencapai 15 persen.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin angkat bicara terkait investasi dana haji tersebut. Liputan6.com menguti pernyataan Ma’ruf yang menyebut, dana haji boleh saja digunakan untuk investasi pemerintah sebagai penyelenggara negara selama dapat memenuhi dua syarat. Syarat pertama, investasi tersebut bisa menjamin keamanannya agar investasi tidak berpotensi menyebabkan kerugian. Syarat kedua adalah harus sesuai ketentuan Syariah, yaitu investasi yang dilakukan harus bebas dari unsur-unsur riba. Selain dua syarat tersebut, investasi dana haji juga harus melewati persetujuan badan pengelola dana haji. Badan pengelola inilah yang akan mengatur penggunaan investasi jenis apa yang dirasa aman.

Sementara itu, di lain pihak, Ketua Bidang Agama DPP Partai Demokrat, Khatibul Umam seperti dikutip Detik.com menilai dana haji yang ingin diinvestasikan untuk infrastruktur akan menabrak undang-undang. Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara rinci mengenai ide ini. Penempatan dana haji yang harus memperhatikan prinsip Syariah mengharuskan pemerintah untuk mengkaji lagi infrastruktur mana yang masuk dalam kategori Syariah. Dia juga menerangkan, investasi dana haji yang melalui Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPK) harus atas persetujuan Dewan Pengawas dan DPR. Namun hingga saat ini, usulan investasi dana haji tersebut belum pernah diajukan dan dibahas di DPR.

 

  • view 55