Polri Ingin Rekrut “Pak Ogah”, Ini Pendapat Pihak Terkait

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Lainnya
dipublikasikan 25 Juli 2017
Polri Ingin Rekrut “Pak Ogah”, Ini Pendapat Pihak Terkait

Soal keputusan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra yang mewacanakan untuk menggandeng banyak pengatur lalu lintas dari warga sipil atau biasa disebut “Pak Ogah” ditanggapi oleh berbagai pihak. Sebelumnya, Halim ingin Pak Ogah dapat membantu mengatur lalu lintas di titik-titik kemacetan. Nantinya, mereka akan dinamakan Supertas atau Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas dan akan digaji oleh badan usaha di sekitar titik kemacetan tersebut.

Kompas.com mengutip pernyataan Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko yang mengatakan bahwa keberadaan Pak Ogah selama ini justru melanggar Peraturan Daerah No 08 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Pasal 7 dalam Perda tersebut mengatur bahwa setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Ia juga menambahkan bahwa ada hal-hal yang bertentangan dan bertabrakan terkait perekrutan tersebut. Untuk itu, ia meminta agar rencana tersebut dapat dikaji kembali dari segi manfaatnya. Terlepas dari semua itu, Sigit mendukung upaya polisi untuk memberdayakan masyarakat. Ia hanya tidak ingin keberadaan Pak Ogah justru membuat masalah baru dalam pengaturan lalu lintas.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat juga enggan berkomentar banyak soal rencana perekrutan tersebut. Dilansir Liputan6.com, Djarot menyebut pihaknya belum memiliki rencana merekrut Pak Ogah seperti pasukan oranye. Sebab, pasukan oranye atau Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) memiliki jam kerja jelas, sementara Pak Ogah bekerja sukarela dan tak memiliki jam kerja. Djarot ingin usulan tersebut dibicarakan dengan saksama dan dievaluasi terlebih dahulu. Ia khawatir jika perekrutan benar-benar direalisasikan akan banyak orang yang ingin jadi Pak Ogah.

Hal serupa juga disampaikan Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said. Ditulis dalam laman Detik.com, Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan dan transportasi meminta polisi untuk menetapkan tingkat pendidikan tertentu untuk calon Pak Ogah yang akan direkrut. Ia menilai harus ada kuota dan tingkat pendidikan yang jelas. Dalam hal ini, polisi harus selektif dalam memilih dan merekrut pihak yang akan membantunya. Ia menyarankan jenjang pendidikan minimal untuk Pak Ogah adalah SMA. Kemudian mereka harus diseleksi ketat dan dilatih dengan sungguh-sungguh soal UU 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Muhidin tidak mempermasalahkan jika polisi akan merekrut Pak Ogah, asalkan sudah memiliki anggaran untuk membiayai mereka. Sebab, pengguna jalan nantinya tidak lagi boleh membayar mereka karena sudah memiliki honor.

  • view 147