Pembubaran HTI. Politikus: Pancasila Tidak Boleh Diganggu

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Lainnya
dipublikasikan 20 Juli 2017
Pembubaran HTI. Politikus: Pancasila Tidak Boleh Diganggu

Keputusan pemerintah untuk membubarkan dan mencabut status hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) didukung oleh Politikus Pastai Golkar, Nusron Wahid. Hal tersebut karena ia menganggap kegiatan dan sistem yang akan dibangun HTI tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Meskipun, pembubaran HTI adalah keputusan yang pahit dan tidak populer, namun keputusan tersebut harus diambil pemerintah dan harus didukung demi mengamankan ideologi negara, yakni Pancasila.

Dijelaskan oleh Okezone.com, Nusron menilai Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh diganggu oleh sebuah organisasi. Pemerintah dalam hal ini sudah tepat mengambil langkah yang tegas. Apalagi, yang mengganggu adalah organisasi trans nasional yang jelas tidak punya andil sama sekali dalam perjuangan bangsa. Hal ini karena HTI bukan ormas yang tumbuh dan besar di Indonesia, hanya karena beroperasi di Indonesia, maka diberi nama Hizbut Tahrir Indonesia. HTI juga merupakan organisasi asing yang memaksakan tujuan di Indonesia, padahal organisasi tersebut ditolak di beberapa negara seperti Bangladesh dan Pakistan. Organisasi tersebut datang ke Indonesia dengan membawa nilai-nilai yang tidak cocok dengan Indonesia. Nusron menegaskan, organisasi apa pun ketika hidup di tanah Indonesia harus mengikuti semua aturan yang diberlakukan. Bukan justru mengkafirkan pemerintah dan menolak ideologi Pancasila. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk mendukung dan melihat secara positif apa yang dilakukan pemerintah adalah semata-mata untuk menyelamatkan ideologi Pancasila dari gangguan sebuah organisasi.

Sementara itu, Detik.com melansir pernyataan Wiranto yang dengan tegas mengatakan akan menindak ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Ia bahkan memberikan pilihan, membubarkan satu atau dua ormas yang kenyataannya bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, pemerintah dan konsep NKRI atau justru membiarkan ormas-ormas tersebut tapi NKRI terancam bubar. Wiranto juga menjelaskan, pembubaran HTI adalah karena ormas tersebut menolak paham demokrasi yang dianut Republik Indonesia, nasionalisme, dan menolak bentuk negara republik. Hal tersebutlah, yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk segera melakukan tindakan-tindakan untuk mencabut izin ormas yang memang tidak mengakui keberadaan NKRI.

Pembubaran HTI oleh pemerintah dianggap sebagai pelajaran bagi masyarakat sipil yang tergabung atau hendak mendirikan organisasi kemasyarakatan. Ditulis Kompas.com, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mengatakan bahwa berorganisasi dan berserikat memang merupakan hak seluruh warga negara selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Ke depannya, ia berharap siapa pun yang hendak mendirikan ormas atau berserikat harus sejalan dengan Pancasila dan NKRI.

  • view 77