Kemenkumham Cabut Badan Hukum, HTI Resmi Dibubarkan

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Lainnya
dipublikasikan 19 Juli 2017
Kemenkumham Cabut Badan Hukum, HTI Resmi Dibubarkan

Setelah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (Ormas), Pemerintah melalui Kemenkumham mengambil tindakan tegas dengan membubarkan badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris seperti dikutip Okezone.com menyatakan pembubaran tersebut merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Ia juga menjelaskan, meski dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HTI tertera Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya. Namun kenyataannya, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan Badan Hukum HTI. Ia meyakini pencabutan Surat Keputusan Badan Hukum HTI bukan keputusan sepihak, melainkan hasil masukan dari instansi terkait lainnya. Sementara itu, untuk ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum.

Kompas.com mengutip pernyataan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto yang mengatakan, dengan dicabutnya status badan hukum HTI maka ormas tersebut tak bisa menggelar kegiatan atas nama organisasi. Ia juga memastikan jika HTI masih beraktivitas seperti biasa, maka akan dibubarkan oleh pihak kepolisian. Demikian pula jika HTI meminta izin kepada polisi untuk menggelar kegiatan, Setyo memastikan pihaknya tidak akan memberi izin karena sudah tidak lagi diakui oleh pemerintah. Selain itu, ada ancaman pidana bagi kelompok masyarakat yang memaksakan kegiatan tanpa seizin polisi.

Sementara itu, Detik.com memaparkan pernyataan Ketum MUI, KH Ma’ruf Amin yang menyatakan bahwa HTI dapat menempuh jalur pengadilan jika tidak terima dibubarkan. MUI mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan HTI selama pemerintah memiliki data dan fakta yang cukup. Namun, MUI meminta pemerintah untuk tidak menyalahgunakan Perppu tersebut. Ma’ruf tidak ingin Perppu tersebut dijadikan alat untuk mengahibisi ormas-ormas yang lain, karena dikhawatirkan akan membuat kegaduhan.

  • view 51