Marak Aksi Bullying, Institusi Pendidikan Diminta Bertanggung Jawab

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Lainnya
dipublikasikan 18 Juli 2017
Marak Aksi Bullying, Institusi Pendidikan Diminta Bertanggung Jawab

Setelah video rekaman aksi bullying atau penindasan terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus viral di media sosial. Kini, publik kembali dibuat geram dengan video penindasan yang dilakukan siswa dan siswi SMP terhadap seorang siswa SD di Thamrin City, Jakarta Pusat. Terkait kasus ini, para pelaku penindasan telah dikeluarkan dari sekolah dan tidak lagi memiliki fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Kompas.com menjelaskan kronologi kejadian yang terjadi pada Jumat, 14 Juli 2017 lalu sekitar pukul 13.30 di lantai 3A Thamrin City tersebut. Awalnya, korban yang berinisial SB terlibat perselisihan dengan salah satu pelaku. Kemudian, korban dihadang di dekat sekolah dan diminta datang ke Thamrin City. Namun ternyata di lokasi telah ada teman-teman pelaku yang menunggunya. Selanjutnya, terjadilah kekerasan terhadap SB oleh beberapa pelaku. Tidak ada perlawanan sama sekali yang dilakukan oleh siswi korban penindasan tersebut. Pada akhir video, siswi tersebut diminta mencium tangan para pelaku yang mem-bully-nya.

Pelaku penindasan tersebut diketahui berjumlah sembilan orang. Dilansir Detik.com, kesembilan pelaku tersebut telah dikeluarkan dari sekolah dan dicabut haknya untuk mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Keputusan ini dilakukan oleh dewan guru di sekolah para pelaku. Dewan guru telah melakukan klarifikasi kepada para pelaku atas tindakan bullying yang terjadi kepada SB. Pelaku telah mengakui kesalahannya dan bersedia menerima sanksi dari sekolah. Korban juga telah memaafkan dan mencabut laporannya di Polsek Tanah Abang. Korban dan pelaku juga telah menandatangani surat pernyataan damai. Namun begitu, sekolah akan tetap menjalan prosedur yang berlaku, yakni dengan mengeluarkan siswa tersebut. Pelaku juga menerima skors yakni tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) seperti dikutip Okezone.com, meminta pemerintah memberikan peringatan keras kepada pimpinan kampus atau sekolah atas terjadinya peristiwa bullying atau penindasan yang marak terjadi belakangan ini. Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan peringatan keras kepada pimpinan kampus atas ketidakmampuannya untuk memastikan kampus bebas dari aksi penindasan. Pimpinan kampus atau sekolah harus memberikan hukuman kepada para pelaku, baik sanksi akademik maupun pidana dengan menyerahkannya kepada pihak berwajib agar menjadi efek jera. Pemerintah harus memastikan dunia Pendidikan di Indonesia bebas dari aksi bullying atau penindasan.

  • view 86