Ditolak HTI, Perppu Ormas Didukung Penuh MUI dan PBNU

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Lainnya
dipublikasikan 13 Juli 2017
Ditolak HTI, Perppu Ormas Didukung Penuh MUI dan PBNU

Terkait penerbitan Perppu tentang ormas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendukung langkah yang diambil Presdien Jokowi. Keduanya memahami urgensi penerbitan Perppu tersebut untuk menghindari penyebaran paham radikalisme di Indonesia.

Detik.com melansir pernyataan Zainut Tauhid selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa pihaknya dapat memahami keadaan yang terjadi sehingga Perppu tersebut terbit. Mekanisme perubahan UU melalui DPR juga membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan pemerintah dituntut untuk segera mengambil langkah-langkah hukum mengatasi ormas yang membahayakan eksistensi negara. Namun, pihaknya berharap pemerintah dapat menggunakan Perppu tersebut untuk kepentingan yang mendesak dan bersifat penting. Perppu tersebut juga diharapkan tidak hanya menyasar salah satu ormas, tetapi semua ormas yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan eksistensi NKRI. Namun, Zainut menambahkan untuk menangani ormas tidak hanya dengan membubarkan lewat pendekatan hukum, tetapi perlu ada pendampingan terhadap ormas dan para anggotanya.

Dikutip Okezone.com, PBNU juga mengapresiasi keputusan tersebut. Langkah yang diambil presiden dinilai sangat cerdas dan aspiratif, bahkan tepat dan konstitusional. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini juga mendukung penuh terbitnya Perppu tentang ormas tersebut. Hal ini karena mengingat belakangan penyebaran paham radikalisme di Indonesia berlangsung sangat masif dan terstruktur. Jika dibiarkan maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan kelangsungan NKRI. Menurut Ketua Pengurus Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin Emhas, Perppu baru ini juga akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal tanpa harus menghilangkan hak-hak konstitusional ormas.

Sementara itu, menanggapi penolakan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang hendak menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), pihak Istana Kepresidenan mengaku tidak keberatan. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi menjelaskan pada Kompas.com, Presiden Joko Widodo menghormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Dikatakan Johan, setiap warga negara mempunyai hak untuk mempertanyakan atau bahkan melakukan upaya hukum terhadap sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah.
 

  • view 106