Perppu tentang Ormas Diterbitkan, Ini Penolakan HTI

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Lainnya
dipublikasikan 12 Juli 2017
Perppu tentang Ormas Diterbitkan, Ini Penolakan HTI

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakat (Ormas). Peraturan ini sebagai pengganti atas UU Nomor 17 Tahun 2013 agar ormas-ormas di Indonesia dapat diberdayakan serta mencegah dari aksi-aksi radikal. Perppu tersebut telah diteken oleh Presiden Joko Widodo dan dimuat di situs Sekretariat Negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto seperti dikutip Kompas.com menegaskan bahwa undang-undang yang dibuat bukan untuk bertindak sewenang-wenang dalam menertibkan ormas. Menurutnya, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu tersebut, yaitu aturan undang-undang yang tidak lagi memadai. Pemerintah juga memiliki tiga pertimbangan terkait penerbitan Perppu.

Pertama, pemerintah sudah bertindak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut bahwa Presiden bisa mengeluarkan Perppu atas dasar adanya keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, terkait aturan hukum yang belum memadai, Perppu bisa diterbitkan untuk memberi solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum. Ketiga, Perppu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru.

Okezone.com memaparkan pernyataan Wiranto yang menyebut bahwa jumlah ormas yang terdaftar di Indonesia saat ini mencapai 344.039. Ratusan ribu ormas itu telah beraktivitas di segala bidang kehidupan, baik tingkat daerah bahkan tingkat nasional. Banyaknya jumlah ormas tersebut mengakibatkan kegiatan-kegiatan ormas ada yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Hal itu pula yang membuat Perppu Nomor 17 Tahun 2013 tidak lagi memadai sebagai sarana mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sementara itu, ditulis oleh Detik.com, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai pemerintah berlaku sewenang-wenang dengan penerbitan Perppu tersebut. HTI memandang hal tersebut sebagai jalan pintas yang diambil pemerintah. Juru bicara HTI, Ismail Yusanto menyebut tiga alasan mengapa pemerintah dianggap sewenang-wenang. Pertama, pihaknya menilai tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perppu itu. Kedua, di dalam UU ormas sudah ada mekanisme yang jelas tentang proses pembubaran ormas. Menurutnya, pemerintah merasa bahwa mekanisme yang ada di UU Ormas tersebut terlalu lama dan berbeli-belit, maka pemerintah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu. Ketiga, secara substansial tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membubarkan HTI. Hal ini karena HTI adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan sehingga berhak melakukan kegiatan.

Pihaknya juga akan mengkaji isi Perppu jika benar penerbitan Perppu tersebut untuk membubarkan HTI. Menurutnya, hal tersebut menjadi tidak adil karena HTI tidak pernah melakukan tindak korupsi ataupun anarkisme, sedangkan banyak kelompok lainnya yang melakukan hal tersebut tapi dibiarkan. Pihak HTI pun berencana berkonsultasi dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum HTI.

  • view 37