MUI Keluarkan Fatwa bagi Pengguna Media Sosial

Inspirasi News
Karya Inspirasi News Kategori Agama
dipublikasikan 06 Juni 2017
MUI Keluarkan Fatwa bagi Pengguna Media Sosial

Maraknya ujaran kebencian, berita hoax serta ghibah di media sosial membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya bagi muslim yang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Fatwa tersebut tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Detik.com menjelaskan isi dari fatwa tersebut yakni memutuskan bahwa setiap umat muslim yang bermuamalah atau melakukan sosialisasi antar individu maupun kelompok melalui media sosial dilarang untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah (adu domba) dan penyebaran permusuhan di ranah publik. Dijelaskan pula secara tegas ketentuan-ketentuan bagi yang melakukan tindakan tersebut.

  • Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat konten yang tidak benar hukumnya haram
  • Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat konten tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, ujaran kebencian, dan hal sejenis terkait pribadi seseorang hukunya haram
  • Mencari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar’i.
  • Memproduksi dan/atau menyebarkan konten yang bertujuan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, dan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram
  • Aktifitas buzzer di media sosial yang menyediakan informasi hoax, gosip, aib dan hal sejenis hukumnya haram

Melalui fatwa tersebut, pihak MUI berharap tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan permusuhan dan kebencian. Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf seperti dikutip Okezone.com meminta kepada pengguna media sosial untuk selalu melakukan disiplin verifikasi dan konfirmasi sebelum menyebarkan informasi. Ia juga berharap ada tindakan dari para penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan ujaran kebencian dan permusuhan di media sosial yang nantinya akan berujung konflik.

Sementara itu, Kompas.com melansir pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara yang menyatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti fatwa yang dibuat MUI tersebut. Ia juga menambahkan selama ini pemerintah telah menjalankan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya fatwa tersebut, Rudiantara menambahkan akan meningkatkan peran UU ITE yang selama ini dijalankan.

  • view 68