Tiga Hal Penting yang Harus Diketahui Tentang Masyarakat Hukum Adat

Inspirasi Dalam Tiga
Karya Inspirasi Dalam Tiga  Kategori Budaya
dipublikasikan 08 Agustus 2017
Tiga Hal Penting yang Harus Diketahui Tentang Masyarakat Hukum Adat

Menurut Djamanat Samosir dalam buku Hukum Adat Indonesia, masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Namun kemudian muncul beberapa perbedaan pemahaman tentang masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat.

Selain buku-buku yang membahas tentang kebudayaan tradisional, beberapa sumber yang terkait dengan pembahasan mengenai masyarakat hukum adat ini di antaranya yaitu UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 21 Tahun 2001, dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007 tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Berdasar pada sumber tersebut, berikut telah kami rangkum beberapa hal penting mengenai masyarakat hukum adat dan perbedaannya dengan masyarakat adat.

Pertama, masyarakat hukum adat adalah masyarakat organik yang terikat dan mematuhi hukum adat. Biasanya mereka hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar lingkungannya. Berbeda dengan masyarakat adat yang bukan merupakan masyarakat organik, tetapi hanya sebuah komunitas yang terikat dan mematuhi adat tertentu.

Kedua, anggota masyarakat hukum adat memiliki pranata pemerintahan adat, benda-benda adat, norma hukum adat, dan wilayah tertentu (biasanya disebut tanah ulayat) sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan yang telah diwariskan turun-temurun, sedangkan masyarakat adat tidak mempunyai hal-hal tersebut.

Ketiga, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Mengakui dan menghormati di sini dapat dimaknai bahwa semua yang terbentuk baik dari segi wilayah, pranata pemerintahan maupun norma hukum, dapat berjalan sesuai dengan apa yang diwariskan leluhur, bukan diatur oleh negara apalagi pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan masyarakat adat yang bisa dibentuk dan ditata atas kewenangan yang diberikan pemerintah. Di beberapa daerah, masyarakat adat bahkan dimobilisasi orang-orang ‘berkepentingan’ agar menuntut pemerintah menjadikan dirinya sebagai Desa Adat dengan klaim hak kepemilikan tanah adat/ulayat.

Jika pemerintah tidak selektif, beberapa tahun lagi barangkali akan terbentuk ribuan “kesatuan masyarakat hukum adat” yang akan dijadikan alat untuk menuntut perusahaan swasta dan BUMN agar mengembalikan hutan dan lahan yang digarap kepada kesatuan masyarakat hukum adat jadi-jadian.

 

*Dikutip dari berbagai sumber

  • view 50