PERMA Mediasi Menuju Agama: Resolusi Kekeringan Ruh Spiritual

Muhammad Ihsan
Karya Muhammad Ihsan Kategori Agama
dipublikasikan 27 Maret 2016
PERMA Mediasi Menuju Agama: Resolusi Kekeringan Ruh Spiritual

Trik siang tadi benar-benar membakar kulit. Sangat tepat waktunya ketika jam kuliah usai pada pukul dua siang. Belum perut berbahasa Cina, mata menuntut tidur sebab semalaman belum diistirahatkan, dan masuk kampusnya hari sabtu hari libur pada umumnya, aih. Rasa-rasanya ingin tumbang tubuh ini. Daripada tidur di selasar bangku kelas, aku keluar sekedar ?ngaso? di kantin, menghisap sebatang kretek seraya minum kopi hitam. Rasanya, ah, sama saja, masih ngantuk.

Tapi setidaknya ngampus siang ini terbayar mengingat materi kuliah adalah Hukum Acara Perdata dimana bahasannya adalah ?Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif? ditambah bahasan ?Mediasi?. Rasa-rasanya, ingin langsung menguasai semua Hukum Acara Perdata saja kali ini. Dan memang, mata kuliah satu ini adalah mata kuliah kesukaanku. Di samping kecucukanku untuk lebih memahami paradigma hukum positif, juga pada Hukum Tata Negara yang tidak terlalu jauh pembahasannya dengan Acara Perdata.

Bahasan kompetensi absolut misalnya, membahas tentang kompetensi peradilan mana yang akan dituju ketika hendak mengajukan perkara. Ini penting, sebab bisa-bisa anda salah kamar hanya karena menyelesaikan perkara perdata anda. Misalnya untuk masalah keperdataan kepailitan perusahaan, di pengadilan manakah anda akan membawa masalah tersebut? Nah, bagi yang suka salah kamar, bisa jadi masalah itu di bawa ke Pengadilan Agama, yang nota benenya mengurus masalah perkawinan, harta warisan, Bank Syariah, dan masih banyak lainnya. Padahal masalah kepailitan seharusnya wewenang dari Niaga.

Juga bahasan kompetensi absolut, yang membahas tentang lokasi tempat menuntut perkara perdata. Misalnya A adalah Orang Bugis bermukim di Kabupaten Sidrap, dan B adalah orang Padang yang bermukim di Sumtera. Kedua pihak ini memperkarakan masalah sebidang tanah peninggalan nene-kakeknya di Jakarta. Bila demikian, maka pertanyaannya adalah dimanakah seharusnya diadakan penyelesaian perkara? Di pengadilan Sidrap, Sumatera kah atau Jakarta kah? Nah masalah seperti ini dibahas di Kompetensi Relatif dimana memberikan aturan bahwa tempat penyelesaiannya adalah tempat di mana objek sengketanya, artinya di Jakarta. Jangan sampai anda jauh-jauh datang dari Sumatera ke Sidrap, lantas penyelesaiaan masalahnya ada di Jakarta. Jatuh-jatuhnya zonk bin tekor.

Pun dalam bahasan mediasi. Pembahasan ini lebih hebat sebab adanya aturan baru dari Mahkamah Agung yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mana telah merombak aturan mediasi tahun 2008. ?Aturan baru ini lebih menghargai adanya mediasi dua belah pihak berperkara sebelum dimasukkan ke dalam pengadilan. Tentu, mediator ini harus mendapat surat mandat atau semacam legalitas dari Mahkamah Agung sebelum menjadi medium kepada yang berperkara.

Setidaknya tiga hal itulah yang menjadi kebanggaanku untuk kembali ke kosan, dengan keyakinan bahwa tidak percuma mata ini begadang bila pengetahuan seperti itu yang diajarkan.

Dalam perjalanan pulang mengendarai motor butut hondaku, melintasi keramaian dan hiruk-pikuk kendaraan menuju Jakarta, mataku mulai mengejap-ngejap. Sebentar tertutup lalu tersadar. Antara hitam pekat dan teluh matahari membakar. Di antara kepenatan itu, aku dikagetkan oleh anak SMP yang tiba-tiba melintas begitu kencangnya seraya menarik gas motornya lengkap dengan derunya yang membahana. Andai dia singgah, langsung kukutuk jadi patung, lalu ditaruh di pembatas jalan, biar jadi hiasan.

Pikir-pikirku, waktu masih SMP dahulu, aku begitu gentar dan malu bila bertemu dengan anak kuliahan. Selain karena mereka lebih tua, juga mereka kecakapan ilmu dan penguasaan diri yang gagah. Oleh karena itu, sering kuanggap mereka abang secara tak langsung, tanpa tatap muka, dan bicara. Yah, aku ingin cepat merasakan bagaimana masa-masa kuliah itu. Tapi kejadian tadi justru membuat ketimpangan dalam realitas bayangan kausalitasku. Anganku, jika kuhargai anak kuliah itu dulu semasa SMP, kenapa saat ini anak SMP justru seperti tak punya rasa penghargaan?

Bukannya hendak didewakan atau gila kehormatan. Bagi saya itu tidak masalah bila diperlakukan seperti itu, asalkan anak SMP tadi tidak singgah lalu melirikku memanggil. Tapi bagaimana dengan orangtua renta yang karena tuntuan mencari nafkah, pulang kerja langsung dikagetkan oleh ?Bannanya? anak SMP. Banna adalah bahasa Makassar yang berarti jail.

Mungkin adat dan norma hidup di kota besar ini telah ditinggalkan oleh para penerusnya. Mungkin juga ini adalah hasil dari dialektika pertentangan dalam memahami simbolik makna globalisasi yang secara acakan.

Bila begitu, maka nilai spiritual agama tak ubahnya kertas biasa. Hanya menjadi pajangan di lemari tua tanpa pernah dikaji lagi maknanya sesuai? dengan perkembangan zaman. Hilangnya makna spiritual menurut sejarahnya, manusia akan kembali mencarinya agar membuat hidup mereka tentram. Karena begitu pentingnya spiritual, dia dikatakan sebagai ruh dalam bernegara dan bertata hukum Indonesia.

Hilangnya ruh spiritual seharusnya menjadi agenda tersendiri bagi negara untuk menyelesaikannya. Nah dari situ kadang saya membayangkan, mediasi tadi, sesuai dengan aturan Mahkamah Agung, harusnya bisa diterapkan juga sebagai jembatan antara nilai global yang berbenturan dengan nilai spiritual agama.

Mending begitu, daripada kita serius-serius mengkaji problema new age yang sekarang banyak melanda negara ketiga. Padahal, terkhusus untuk negara Indonesia sendiri, mayoritas penduduknya beragama. New age dan agama merupakan cara untuk menentramkan batin di era globalisasi 2016 ini. Tapi lebih baik apabila nilai luar seperti new age biarlah dipakai di negara-negara barat, sementara Indonesia memakai spiritual agamanya. ?

??

  • view 129