THB KRL efektifkah?

Hidayah Rahmad
Karya Hidayah Rahmad Kategori Teknologi
dipublikasikan 23 Oktober 2017
THB KRL efektifkah?

Akhir pekan lalu penasaran ingin mencoba moda transortasi KRL rute terbaru Jakarta Kota - Cikarang yang belum lama ini resmi beroperasi. Meski sebelumnya saya sudah dapat menebak akan betapa penuh sesak, riuh dan berjubelnya situasi di stasiun pada di akhir pekan ini, namun sy tetap memilih untuk pergi dengan KRL siang itu. Bagi saya sebuah pengalaman seru dapat melihat antusias warga yang luar biasa terhadap moda transportasi “baru” yang menghubungkan masyarakat daerah industri Cikarang dengan beberapa daerah ibukota Jakarta ini.

Antusiasme tinggi masyarakat ini adalah sebuah sinyal yang menandakan sebenarnya masyarakat kita selalu berusaha kooperatif mendukung setiap terobosan baru para pemangku kebijakan negeri ini untuk beralih ke transportasi umum. Meski terkadang ekspektasi tinggi mereka sering kali terkecewakan dengan masih rendahnya standard pelayanan dan aspek kenyamanan. Antusiasme seperti ini tetaplah menjadi harapan dan perhatian pemerintah untuk terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam sektor transportasi. Sebenarnya masyarakat kita tak mengharapkan yang benar-benar sempurna untuk beralih ke transportasi umum, toh kadang kekurangan dalam kenyamanan kadang masih bisa mereka tolerir asalkan pelayanan atas hal-hal pokok dapat diberikan dengan baik dan “manusiawi”.

Dari pengalaman saya naik KRL siang itu paling tidak ada satu hal pokok yang harus menjadi perhatian penyedia layanan transportasi ini. Ada dua kondisi antrian super panjang dan hampi tidak ”manusiawi “ ketika bepergian dengan naik KRL ini. Pertama saat hendak naik (antri membeli tiket) dan setelah turun (antri menukarkan tiket dengan uang jaminan). Sebelumnya perlu diketahui penggunaan sistem tiket yang diberlakukan KRL ini ada 2 macam.  THB “Tiket Harian Berjaminan” dan KMT ( Kartu Multi Trip). Memang idelanya setiap pengguna KRL adalah orang yang rutin commute dengan moda transprotasi ini dan harus memliki KMT sehingga antrian beli dan tukar tiket itu dapat diminimalisir. Tapi kembali pada kaidah penerapan teknologi  yang seharusnya “Technology is driven by community” menurut saya pemerintah harus cukup bijak juga dalam melihat siapa yang menggunakan moda transportasi ini.

Sebagian besar masyarakat yang menggunakan KRL adalah mereka yang tidak rutin setiap hari commute dengan KRL, termasuk sy tadi. Jadi sebagaian besar dari mereka berfikir tidak ada pertimbangan urgensi-nya bagi mereka untuk membeli  KMT, karena mereka hanya pakai sesekali saja. Jadi THB adalah alternative pilihan yang wajar menurut pemikiran saya. Disinilah awal problem ketidaknyaman itu berawal. Pada jam sibuk untuk mendapatkan tiket ini pada Vending Machine di beberapa stasiun orang harus mengantri sampai 30 menitan karena keterbatasan fasilitas. Belum lagi setelah turun mereka harus mengambil jaminan 10rb rupiah dengan menukarkan tiket tersebut pada loket yang tersedia dan harus mengantri  lagi tak kalah panjangnya dengan saat membeli. Banyak dari mereka yang akhirnya merelakan uang jaminannya tak diambil karena melihat antrian “horror” di depan loket yang menjadi pemandangan rutin setiap ada kedatangan kereta.

Sebenarnya THB ini memiliki masa berlaku sampai 7 hari, jadi dalam waktu tersebut customer bisa mengisi ulang kartu atau mengambil uang jaminannya kembali sebelum hangus. Akan tetapi faktanya sebagian besar penumpang hanya menggunakan transpotasi ini seminggu sekali, 2minggu, atau sebulan sekali. Dan alasan mereka memilih transportasi ini untuk pertimbang an waktu yang lebih terprediksi jika dibanding ketidakjelasan kemacetan jalan Ibukota yang lebih tidak “manusiawi”. Lalu jika pengguna KRL type ini dipaksa untuk meluangkan waktu lebih lama untuk antri beli tiket dan antri terima jaminan banyak diatara mereka yang akhirnya “merelakan” saja uang 10rb nya. TERPAKSA IKHLAS. Di sini letak kelemahan penyedia fasilitas itu terlihat, memaksa orang merugi karena ketidakbaikan pelayanan yang dapat diberikan.

Tidak baik rasanya kalau cuma memberian kritikan tanpa menawarkan solusi. Dapat dipahami alasan PT. KAI COMMUTER JABODETABEK selaku operator KRL ini menerapkan sistem tiket berjaminan dengan pertimbangan cost yang lebih efisien jika dibandingkan tiket sekali pakai. Jaminan 10 rb akan menggaransi jika tiket tidak dikembalikan konsumen atau kehilangan tejadi. Tapi jika kebijakan itu menimbulkan problem yang cukup besar dampaknya terhadap pelayanan konsumen alangkah baiknya jika penerapannya ditinjau kembali. Seperti contohnya kartu THB tetap digunakan tapi tidak perlu pakai jaminan, penerapannya yang harus dirubah. Pada saat penumpang akan keluar stasiun dapat diwajibkan memasukkan tiket pada mesin card collector untuk membuka pintu keluarnya, jadi resiko tiket tidak kembali tidak akan terjadi. Dan jika terjadi kehilangan oleh konsumen barulah diterapkan denda denganbesaran tertentu  sebagai kompensasi biaya pembuatannya sebelum keluar dari stasiun. Mungkin cara ini akan lebih baik dan mengurangi potensi antrian panjang dan melelahkan saat bepergian dengan KRL yang selama ini terjadi.

MAsyarakat sudah menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemangku kebijakan dalam hal ini, dari itu sudah sepantasnya pemerintah harus berusaha membayar kepercayaan masyarakat ini dengan peningkatan kualitas pelayanan yang baik dalam waktu yang secepat mungkin sebelum akumulasi kekecewaan menjadikan kepercayaan itu akan hilang dengan sendirinya.

Semoga saran dari orang yang baru saja mencoba menikmati terobosan baru dari pemerintah ini dapat diterima guna kemajuan cara orang ber-transportasi di negeri ini..

HnR
Cikarang trip 171014

 

  • view 78