Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Catatan Harian 3 Agustus 2018   21:20 WIB
Sudahi Kontroversi Aturan Baru BPJS, Peserta Juga yang Dirugikan.

JAKARTA - Menanggapi kontroversi aturan baru BPJS yang ditenggarai menghilangkan layanan operasi katarak, persalinan normal dan psioteraphy. Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) meminta kepada semua pihak untuk menghentikan kontroversi yang terjadi karena selama ini sudah cukup mengganggu warga yang akan melakukan pengobatan di RS.

Sebelumnya, Dirut BPJSK (Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan) Fahmi Idris sudah melakukan klarifikasi terhadap kontroversi yang terjadi selama ini bahwa tidak ada penghilangan pelayanan terhadap operasi katarak, pelayanan kelahiran normal, dan psioteraphy.

"Sebaiknya dihentikan saja kontroversi tersebut karena pihak BPJS sudah mengklarifikasi mengenai keputusan tersebut dan tetap ada pelayanan tersebut hanya ada perbaikan di tata pelaksanaannya saja. Justru seharusnya kita konsern terhadap mekanisme pelakasanaan tersebut agar jangan sampai dilapangan ternyata tidak sesuai dengan klarifikasi dirut BPJS,” kata Ervan Purwanto, Sekretaris Nasional Rekan Indonesia dalam siaran persnya sore ini (3/8) di Jakarta.

"Selama kontroversi tersebut berlangsung justru yang dirugikan adalah peserta , karena peserta jadi ragu untuk berobat ke RS sementara kondisinya harus segara ditangani pihak tenaga medis" tambah Ervan panggilan akrab Ervan Purwanto.

Ditambahkan oleh Ervan bahwa kontroversi yang terjadi selama ini sebaiknya dijadikan pegangan oleh pihak BPJS bahwa mereka selalu diawasi oleh publik.

"Setiap kebijakan BPJS Kesehatan yang ditenggarai merugikan peserta pasti akan menjadi sorotan publik" tegas Ervan.

Mengenai mekanisme yang diatur oleh BPJS Kesehatan, dirinya mengaku mendukung upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan selama tidak merugikan peserta.

"Banyak kasus misalnya dipersalinan dimana banyak dokter kandungan yang dengan cepat melakukan rekomendasi bedah cesar padahal ada kemungkinan lahir normal. Saya kira hal hal seperti ini yang harus diatur secara detail sehingga tidak semua ibu yang hamil harus cesar hanya karena biaya cesar lebih besar ketimbang biaya lahiran normal" ungkap Ervan.

Diakhir siaran persnya, Ervan mengajak kepada semua pihak untuk tetap terus mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan BPJS Kesehatan ini. (ril/ag)

Karya : HERI HAERUDIN