Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Politik 19 April 2018   01:50 WIB
Bandwagon Effect dan Dilema Arah Koalisi PAN

Berbagai lembaga riset politik telah menempatkan Joko Widodo sebagai “Idola Survei” capres dengan elektabilitas tertinggi di antara kandidat lainnya seperti Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan dll. Dua alasan sederhana mengapa elektabilitas Jokowi masih yang tertinggi, Pertama, Jokowi adalah petahana, Kedua, liputan media massa yang massif.

Publikasi hasil survei oleh media bisa ditenggarai sebagai upaya untuk menciptakan Bandwagon Effect. Mengekspos keunggulan elektabilitas Jokowi untuk menciptakan opini publik bahwa Jokowi lah yang akan keluar sebagai pemenang Pilpres 2019. Pembentukan opini publik ini diharapkan bisa memberikan efek limpahan suara pemilih yang masih labil agar ikut memilih Jokowi sebagai “Idola survey”. Gelombang dukungan publik ini dikenal dengan istilah “Jump on The Bandwagon”.

Apa itu Bandwagon Effect? Pada tahun 1800-an Dan Rice seorang yang berprofesi sebagai penghibur/badut kerap menggunakan kereta api sebagai kendaraan untuk kampanye promosi grup sirkusnya dari satu kota ke kota lainnya. Gerbong-gerbong kereta api yang ditumpangi Dan Rice selalu terisi penuh oleh personil sirkus, termasuk di dalamnya kelompok band, dll. Dan Rice dkk selalu mendapatkan sambutan yang luar biasa meriah disetiap kota yang dikunjunginya.

Saat popularitasnya menanjak, Dan Rice memutuskan untuk menjadi juru kampanye bagi capres Zachary Taylor, pahlawan Perang Amerika-Meksiko. Kampanye Dan Rice yang didukung kelompok sirkusnya ini ternyata efektif menaikan popularitas capres Zachary. Hal ini menjadi daya tarik bagi politisi lain untuk berbondong-bondong masuk dalam koalisi Zachary dengan harapan mereka dianggap bagian dari kesuksesan sang capres. Strategi ini ternyata berhasil mengantarkan Zachary menjadi Presiden ke-12 Negara Paman Sam.

Dari sana lah istilah “jump on the bandwagon” mulai popular. Strategi politik “numpang tenar” para politisi yang berduyun-duyun mengaitkan diri ke “calon pemenang” pilpres ini semakin sering digunakan dan menjadi standar dalam kampanye capres di AS. Ternyata strategi ini menular ke Tanah Air. Jokowi sebagai “calon pemenang” pilpres 2019 mampu menyihir ketua parpol sehingga berbondong-bondong mendukungnya. Meskipun elektabilitas Jokowi hanya tinggal 36,2 persen (survey Median, April). Angka elektabilitas yang riskan bagi seorang petahana.

Kita lihat bagaimana strategi Bandwagon Effect Surya Paloh dalam rakernas ke IV Partai Nasdem, yang menyatakan bahwa apa pun yang terjadi partainya tidak akan berpaling dan akan tetap setia mendukung Jokowi di Pilpres 2019. "Tidak ada satu pun kata, sesenti pun yang berubah dari prinsip bahwa Jokowi adalah kita, dan kita adalah Jokowi, kita adalah Jokowi," kata Paloh. Tentunya dukungan Paloh terhadap Jokowi diharapkan ini mampu menaikan elektabilitas Partai Nasdem sebagai pendukung setia pemerintah.

Setelah PDI-P resmi mengusung Jokowi sebagai capres, kini Jokowi sudah mendapat dukungan dari tujuh parpol, yaitu Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKPI dan dua partai baru yaitu Perindo dan PSI. Setelah Partai Gerindra memberikan mandat kepada Prabowo untuk maju jadi capres di Pilpres 2019, kini publik menunggu sikap PKS, PKB, Partai Demokrat dan PAN.

Para pimpinan parpol tentu memiliki kalkulasi dan agenda yang berbeda, sehingga membuat mereka ingin mengusung calon dari internal partainya. Namun melihat dinamika hari ini, PKS berpeluang besar untuk berkoalisi dengan teman oposisinya Gerindra. PKB yang kini di koalisi pemerintah sudah sangat agresif dan percaya diri mengusung Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres Jokowi. Setelah disandera banyak kasus, Partai Demokrat berpeluang merapat ke Jokowi. Tinggal PAN yang masih dilema menentukan arah koalisinya.

Apabila elite PAN tersihir Bandwagon Effect Jokowi, maka PAN akan memilih tetap bergabung bersama koalisi pemerintah. Alasan pragmatisnya (baca: materi), PAN akan mendapatkan gizi yang cukup untuk mendulang suara di Pileg 2019. Namun, dalam koalisi pemerintah saat ini, PAN sering dianggap sebagai Partai Anak Nakal karena kerap menikam pemerintah dari belakang. Hal itu terlihat dari manuver PAN yang menolak mendukung UU Pemilu, Perppu Ormas dan menolak mendukung Ahok di Pilgub DKI. Akibatnya, PDI-P dan partai koalisi pemerintah lainnya meminta PAN keluar dari koalisi dan Kabinet Kerja jika sudah tidak searah.

Tentunya PAN harus berhitung secara matang ke mana arah koalisi yang tepat untuk berlabuh di Pilpres 2019? Berkaca dari Pilgub DKI Jakarta yang bercita rasa Pilpres, tingginya popularitas dan elektabilitas Ahok, gemuknya koalisi partai yang dibangun, besarnya kekuatan modal ternyata mampu dirontokkan oleh sentimen ideologis. Artinya partai koalisi Ahok-Djarot yang begitu banyak hanya membawa gerbong kosong tanpa penumpang (konstituen).

Fakta lainnya adalah, menurut hasil survey LSI (7-14 Januari 2018), parpol koalisi/pendukung Jokowi banyak yang terancam tidak lolos ke parlemen pada Pileg 2019. Pasalnya, jelang pileg 2019, elektabilitas parpol pendukung pemerintah masih di bawah 4 persen. PPP mendapatkan 3,5%, Perindo 3,0%, PAN 2,0%, Hanura 0,7%, PKPI 0,3%, PSI 0,2%, Nasdem elektabilitasnya sedikit di atas ambang batas yaitu 4,2%. Melihat fakta ini, muncul pertanyaan besar jika teori Bandwagon Effect ini benar, kenapa elektabilitas Jokowi (yang tersisa 36,2%) tidak mampu memberikan limpahan suara bagi partai pengusungnya, khususnya PAN?

Lalu bagaimana jika PAN bergabung kembali bersama Gerindra/Prabowo-PKS? Jika berbicara materi, tentu sedikit yang bisa diharapkan dari eks Koalisi Merah Putih (KMP) ini. Namun, sekali lagi Pilgub DKI sebagai parameter politik nasional membuktikan bahwa kekuatan popularitas, materi dan besarnya koalisi partai bukanlah faktor utama kemenangan. Koalisi berdasarkan kesamaan visi dan ideologi ternyata mampu memperoleh dukungan umat. Apalagi ada dorongan dari banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat agar Gerindra, PKS, PAN ditambah PBB membangun koalisi di luar pemerintah.

Di atas kertas, koalisi Prabowo (Gerindra) merupakan kubu yang menurut berbagai lembaga survey adalah terkuat kedua setelah koalisi Jokowi. Sementara jika dilihat dari kecenderungan pemilih (menurut Survei SMRC), pendukung Partai Gerindra, PKS, PAN dan PBB, pada umumnya mempunyai kesamaan, yaitu bukan pemilih Jokowi. Alasan ini sudah cukup menjawab tentang kemungkinan terbentuknya poros koalisi non Jokowi yang dimotori oleh Partai Gerindra, PKS, PAN dan PBB.

Pertumbuhan ekonomi yang jeblok dan citra Jokowi yang anti-Islam merupakan dua alasan lain mengapa PAN harus keluar dari koalisi Jokowi. Fakta hari ini menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibanggakan oleh pemerintah tidak berdampak besar pada penguatan sektor tenaga kerja. Ini merupakan isu strategis yang menggerus elektabilitas Jokowi. Mengusung Jokowi sama saja menjauhkan partai dari pendukungnya.

Lalu kemana kah arah koalisi PAN akan berlabuh? Kata Zulkifli Hasan: Belanda Masih Jauh

Oleh : Bangamoz

Karya : HERI HAERUDIN