Farid Alfauzi Upayakan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bangkalan Meningkat

Hadi Purnomo
Karya Hadi Purnomo Kategori Politik
dipublikasikan 06 Desember 2017
Farid Alfauzi Upayakan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bangkalan Meningkat


Kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah salah satunya adalah terletak pada faktor bagaimana lembaga-lembaga pemerintah dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan maksimal kepada masyarakat. Begitupula dengan kesejahteraan masyarakat juga akan dicapai melalui pelayanan yang baik dan maksimal diberikan kepada masyarakat. Seperti daerah-daerah lain di Jawa Timur maupun di Indonesia secara umum, aspek pelayanan publik di Kabupaten Bangkalan harus benar-benar dapat direalisasikan secara maksimal demi membangun masyarakat Bangkalan yang makmur dan sejahtera. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan.

Akan tetapi kanyataan yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan masih belum sesuai dengan harapan. Merujuk pada data hasil penelitian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dilaksanakan selama empat bulan (sejak Mei hingga Agustus 2017) dengan melibatkan langsung peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khusus kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk juga RSUD Syamrabu selaku pelaksana program JKN dan sejumlah puskesmas di Kabupaten Bangkalan. ICW menemukan bahwa pelaksanaan program JKN PBI di Bangkalan masih banyak yang tidak sesuai harapan.

RSUD Syamrabu Bangkalan misalnya, yang merupakan rumah sakit terbesar di Madura masih ditemukan memberikan fasilitas mengecewakan karena ruang inap rawat untuk pasien PBI kurang nyaman, pengap dan panas karena penyejuk ruangan yang kedapatan rusak, sehingga membuat seorang pasien memilih dirawat di teras dengan alas tikar seadanya. Selain itu juga ditemukan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Galis enggan berobat di puskesmas setempat, tetapi lebih memilih berobat ke Puskesmas Blega atau langsung ke rumah sakit meski dengan jarak yang sangat jauh. Hal ini terjadi karena fasilitas kurang memadai, obat-obatan sering kosong sehingga pasien harus beli sendiri ke luar puskesmas.

Farid Alfauzi sangat prihatin dengan kondisi pelayanan kesehatan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan ini. Farid sekaligus menyayangkan atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan yang kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dan berbagai puskesmas di Bangkalan. Apalagi hal ini berdampak pada peserta JKN yang ada di Bangkalan. Peserta JKN terutama kategori PBI itu adalah warga miskin yang tidak punya penghasilan tetap, meski pun punya penghasilan tetapi tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sebab itulah Farid Alfauzi merasa bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan harus segera diperbaiki dan ditingkatkan.

Farid Alfauzi juga merasa bahwa dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan harus benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam masalah pendataan peserta JKN PBI misalnya, harus jelas validitasnya. Pemerintah perlu melakukan monitoring mengenai lembaga yang melaksanakannya, apakah Dinas Sosial, BPS atau Dinas Kesehatan demi terselanggaranya pelayanan publik yang baik dan maksimal terutama dalam aspek pelayanan kesehatan ini. Karena di lapangan masih terjadi simpang-siur mengenai data kependudukan ini, bahkan ditemui ada seorang warga yang menjadi peserta tiga program JKN yakni Jamkesmas, KIS dan Sehati.

Sebagai seorang pejabat di kursi DPR RI, Farid Alfauzi juga mewanti-wanti agar pemerintah Kabupaten Bangkalan benar-benar harus memiliki integritas kuat dalam menyelenggarkan pelayanan kesehatan di Bangkalan. Karena, pelayanan kesehatan merupakan salah satu yang sangat berpotensi dan sangat rentan terjadinya penyelewengan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bangkalan harus benar-benar jujur dan amanah dalam mengemban kepercayaan dan amanah dari rakyat. Bukan untuk apa, tetapi untuk kemajuan Bangkalan dan kesejahteraan masyarakatnya ke depan.

  • view 27