Mengelola Potensi Konflik Jadi Semangat Perdamaian

Ibn Ghifarie
Karya Ibn Ghifarie Kategori Buku
dipublikasikan 21 Juni 2016
Mengelola Potensi Konflik Jadi Semangat Perdamaian

Disadari atau tidak tindakan kekerasan, radikalisme, diskriminasi atas nama agama, suku, etnis, antargolongan semakin meningkat pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI Network) bekerja sama dengan Yayasan Denny JA yang bertajuk “Dicari Capres 2014 yang melindungi keberagaman” menunjukkan sepanjang 1998-2004 (era pra-SBY) terjadi 915 kasus kekerasan diskriminasi (150 kali dalam setahun). Sepanjang 2005-2012 di era kepemimpinan SBY, kekerasan terdahap kaum minoritas meningkat sebanyak 14.083 kasus (210 kali dalam setahun)

Parahnya, bila dibandingkan dengan kepemimpinan pada Soekarno, Gus Dur dinilai sebagai Presiden yang paling toleran sepanjang pemerintahan Republik Indonesia dan SBY sangat intoleran.

Menurut Prof. Dr. Afif Muhammad, MA., Ketua Program Studi Religious Studis Pascasarjana UIN SGD Bandung dalam buku “Agama & Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia” (2013) menguraikan maraknya aksi terorisme, radikalisme, fundameltalisme ini disebabkan ketidakberdayaan agama menghadapi tantangan industri dan globalisasi sekaligus tercerabutnya unsur keibuan (cinta, kasih sayang, tolong menolong) pada agama diakibatkan dari ganasnya arus modernitas.

Biasanya para penganut radikal ini memiliki watak hitam-putih, non-kompromi, dan cenderung menolak kebenaran dari pihak lain; sesudah cita-cita untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mengalami kegagalan; mengalami kekecewaan, kegagalan dan frustrasi akibat perkembangan sosio-politik yang membuat mereka termarginalkan; kesenjangan ekonomi, hukum; ketidaksiapan sebagian anggota masyarakat untuk mengikuti perubahan zaman (globalisasi dan industrinisasi) semakin cepat terjadi; bacaan buku-buku karya Maududi, Quthb, M. Albahi, Al-Ghazali. Ini semua dapat membangkitkan perasaan benci, permusuhan terhadap Barat dengan segala produknya (kapitalis)

Pada dasarnya yang melahirkan kekerasan adalah rantai-rantai peradaban. Alih-alih melahirkan perdamaian dan memeratakan keadilan, industrialisasi dan globalisasi justru menciptakan kekerasan dan penindasan. Persaingan akan mendorong pihak yang lemah untuk mempertahankan diri, dan jika keadilan tetap tidak dapat diwujudkan dengan cara damai, maka kekerasan pun akan muncul. Walhasil yang sebenarnya menciptakan kekerasan adalah ketidakadilan itu sendiri yang mewujud dalam bentuk lain. (h. 32-35)

Namun Johan Galtung, membedakan antara kekerasan yang bersipat persolan (pemukulan, perampokan, peperangan) dan struktural (ketidakadilan, ketidakmerataan, atau struktur vertival dan asimetris). Meskipun, tak dapat dinafikan kekerasan personal merupakan reaksi atas kekerasan struktural. (h. 48)

Padahal Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, toleran dan tidak menyukai kekerasan. Karakter ini melekat pada bangsa Indonesia karena sejak dulu kala mereka adalah bangsa yang majemuk, baik dalam suku, bahasa, maupun kebudayaan. Dengan karakternya itu bangsa Indonesia berkembang menjadi bangsa yang, menurut Werthheim, memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap nilai-nilai dari luar tanpa harus meninggalkan nilai-nilai asli mereka. Toleransi bangsa Indonesia akan tampak sangat jelas jika seseorang melihat beragamnya agama yang ada di negeri ini. Semua agama besar yang hidup di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat, dan masing-masing telah memberikan sumbangan yang tak ternilai harganya dalam membentuk karakter budaya bangsa. (h. 41-42)

Memang dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik yang berkaitan dengan perbedaan etnis maupun ideologi. Dalam skala tertentu, konflik-konflik tersebut dapat menggangu stabilitas nasional dan pada giliranya menjadi penghambat program-program pembangunan. Di sini pemerintah dituntut untuk mengambil peran aktif dalam menangani keragaman-keragaman tersebut agar tidak melahirkan konflik yang merusak tatanan masyarakat dan mengancam persatuan bangsa. (h. 13)

Sebagai konsekuensi dari penerimaan terhadap agama-agama yang beragam, bangsa Indonesia harus menghadapai perselisihan. Karenanya mereka dituntut untuk terus menerus mencari upaya dalam menciptakan kerukunan dan harmoni yang menjadi syarat persatuan bangsa. Corak-corak pemahaman dan pengamalan ajaran keagamaan yang dipandang sebagai sumber konflik.

Harus diakui, kerusuhan yang muncul sesudah tahun 1965 yang menjadi bukti bagi menegangnya hubungan antar umat beragama, diantaranya; perusakan gereja-gereja di Makassar (1967), Slipi, Jakarta (1969), Pulau Banyak, Aceh (1969), Peristiwa Flores (1969), Peristiwa Donggo, Sumbawa Timur (1969), Rumah Sakit Bukit Tinggi (1970), Gedung Katholik Tarakanita, Jakarta (1975). Perusakan itu terjadi sesudah kaum Muslimin mengajukan berbagai protes, tapi kurang mendapat tanggapan yang memuaskan. Perasaan tidak berdaya (feel of powerless) kata M. Natsir, akhirnya terakumulasi dan meledak dalam bentuk perusakan-perusakan. (h.46)

Diakuinya, kekerasan dari 1966 sampai 1985 adalah periode sejarah Indonesia yang diisi dengan konflik antarumat beragama dalam bentuk perusakan sarana peribadatan dan fasilitas-fasilitas sosial, di samping itu kerusuhan etnis dan ketegangan ideologis. Konflik-konflik yang terjadai pada periode ini adalah konflik yang paling eksposif dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia, dan rezim Orde baru berhasil meredamnya dengan memberlakukan Undang-undang Keormasan yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asaz bagi semua organisasi sosial dan politik di Indonesia. Sayangnya, ini diikuti dengan kebijakan yang memberi tekanan kuat pada stabilitas, sehingga membungkam demokrasi. (h. 14)

Pada penghujung abad ke-20, peristiwa serupa seakan bangkit kembali yang terjadi di Timor Timur, Situbondo, Kalimantan, dan Tasikmalaya. Ini tidak didahului oleh aktivitas-aktivitas penyebaran agama tertentu di kalangan pemeluk agama lain. Juga bukan dilatarbelakangi oleh pendirian tempat ibadah di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas Muslim, tetapi dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kurang ada sangkut-pautnya dengan agama. Kalau pun ada, lazimnya merupakan kasus kecil, yang seakan-akan dijadikan alasan bagi pelampiasan ketidakpuasan, seperti yang terjadi di Rengasdengklok. Sungguh tidak adanya faktor agama yang melatarbelakangi peristiwa-peristiwa itu, tapi ditengarai berasal dari kesenjangan sosial. (h.47). Tingginya angka kekerasan di Bumi Pertiwi ini, seakan-akan membuktikan teori bahwa heterogenitas agam dalam suatu negara merupakan faktor disintegratif yang dapat mengamcam persatuan bangsa, sedangkan homogenitasnya merupakan jaminan bagi terciptanya persatuan. (h. 15)

Ingat, semua agama mengajarkan akan perdamaian, persaudaraan dan keselamatan, tetapi pada kenyataanya seringkali para pemeluk agamanya memperlihatkan pengalaman yang bertentangan. Di sini, agama yang semula mengajarkan perdamaian, seakan berubah menjadi salah satu faktor penyebab konflik dan permusuhan. (h. 5)

Buku ini terdiri dari tiga bagian; Pertama, Radikalisme Agama Abad ke-21, disusun sebagai bahan Studium General Dies Natalis IAIN SGD Bandung tahun 1997. Kedua, Akar-akar Radikalisme di Indonesia, berasal dari makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional tentang "Radikalisme dan Kekerasan di Indonesia" yang diselenggarakan IAID Ciamis tahun 2010. Ketiga, Konflik Antarumat Beragama di Indonesia 1966-1985, dari penelitian individu yang didanai oleh Pascasarjana UIN SGD Bandung. (h.6)

Dengan membaca buku dari sebuah studi kasus keberagamaan dan keragaman Indonesia kontemporer. Kita mempu melihat akar-akar konflik secara jernih dan Afif Muhammad telah menawarkan solusi untuk Indonesia. Caranya, supaya Nusantara ini tetap menyandang “meeting place of world religions” Para pemeluk agama memikul tanggung jawab bersama dalam merealisasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial. Dalam hubungan ini dialog-dialog antar agama, semestinya dikembangkan menjadi dialog antar kebudayaan.

Dewasa ini dialog antara umat beragama masih mengalami banyak hambatan. Para pemeluk agama-agama masih saling memandang dalam sorot mata bermusuhan. Agama yang secara kuantitatif merasa dirinya minoritas, menganggap yang mayoritas sebagai ancaman. Sebaliknya, yang mayoritas merasa dirinya, secara teknis, sebagai minoritas, dan karena itu merasa mendapat ancaman proselitas. Dalam kasus seperti ini, perlu dipertanyakan, apakah fenomena kekerasan yang ditimbulkannya itu merupakan pertentangan agama ataukah pertentangan dalam bidang lain. Berdampingan dengan konflik antara pengikut agama-agama, muncul pula konflik yang bersumber dari kesenjangan dan kecemburuan sosial. Karena itu, pada akhirnya, konflik yang muncul sebagai konflik agama, harus diatasi dengan penanganan masalah-masalah sosial ekonomi. (h. 51). Selamat Membaca. [Ibn Ghifarie]

Judul: Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia
Penulis : Prof. Dr. Afif Muhammad, MA
Editor: Faiz Manshur dan Mathori A Elwa
Cetakan : 1, Maret 2013
Jumlah : 160 Hal
Penerbit : Marja
ISBN : 979-24-5753-4/978-24-5753-7

 

  • view 243