KurinduITD:- Bukan Faktor Diskriminasi yang Memanaskan Suhu Pilgub DKI 2017

Gatot Swandito
Karya Gatot Swandito Kategori Politik
dipublikasikan 14 November 2016
KurinduITD:- Bukan Faktor Diskriminasi yang Memanaskan Suhu Pilgub DKI 2017

Ulil Abshar Abdalla salah besar kalau menyatakan jika Ahok terpilih  berarti telah terjadi revolusi dalam masyarakat Indonesia di mana mayoritas muslim memilih calon pemimpin non muslim. Mungkin Ulil lupa dengan Pilkada Solo 2015, Pilgub Kalbar 2007, dan Pilgub Kalbar 2012, Bahkan Pilkada belitung Timur 2005.

Pada Pilkada Solo 2015, calon walikota petahana FX Hadi Rudyatmo yang beragama Katolik unggul dengan meraih 60,40 % suara. Sebelumnya, calon gubernur petahana Cornelis yang memeluk Katolik memenangi Pilgub Kalbar 2012 dengan perolehan suara 52,13 %. Dan, bukankah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sendiri memenangi Pilkada Belitung Timur 2005.

Jelang Pilgub DKI Jakarta 2017 suhu politik benar-benar memanas. Malah, bisa dibilang, seperti perang. Kok bisa jadi seperti ini? Apa karena salah satu calon yang maju memegang predikat triple minority, keturunan Tionghoa, beragama Kristen, dan warga pendatang?

 

Soal Calon Kepemimpinan, Indonesia Bebas dari Perkara Diskriminasi  

Menarik untuk menyimak paparan yang diungkapkan oleh Denny JA dalam video “(Opini) Pemimpin Non-Muslim dan Ahok (Majelis Reboan)”. Dalam paparannya, Denny mempertentangkan agama formal calon pemimpin dengan agama mayoritas yang dianut oleh calon pemilih. Denny pun kemudian mengutip hasil penelitian View Research Center (VRC) yang dipublis pada 2015.

Menurut VRC, ada 30 negara di dunia yang menjadikan agama formal sebagai syarat konstitusional bagi calon pemimpin. Di Libanon, misalnya, pemimpin negara harus beragama Kristen. Demikian juga di berbagai negara di Timur Tengah lainnya yang menyaratkan Islam sebagai agama formal yang wajib dianut oleh calon pemimpin.

Kalau dicermati, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, Provinsi DKI Jakarta memang memiliki kekhususan di mana untuk memenanginya pasangan calon harus meraih 50 % plus 1suara sah pemilih. Sementara, pemenang pilkada di daerah lainnya cukup mengantongi 25 % suara. Namun demikian, tidak satu pun pasal dalam undang-undang terkait pilkada yang berlaku di DKI yang berbau SARA. Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk dipilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, tidak ada unsur diskriminatif dalam pelaksanaan Pilkada DKI.

Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, syarat untuk menjadi pemimpin, baik itu calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, hanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua pemeluk agama berhak untuk dipilih sebagai pemimpin di Indonesia, termasuk juga di provinsi-provinsi yang memiliki otonomi khusus.

Di Aceh, calon kepala daerah hanya diwajibkan mampu membaca Al Quran. Demikian juga dengan di Papua yang mematok “putra daerah” sebagai salah satu syaratnya. Di kedua propinsi tersebut tidak tercantum agama formal sebagai syarat bagi calon kepala daerahnya. Bukankah kemampuan membaca Al Quran bisa dimiliki semua pemuluk agama. Demikian juga dengan putra asli daerah yang bisa memeluk agama apapun.

Sedangkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, pemilihan gubernur tidak diselenggarakan karena jabatan gubernur di propinsi ini dijabat secara bergantian oleh Sultan Ngayogyo Hadiningrat dan Sultan Pakualaman. Sementara untuk syarat calon kepala daerah untuk kabupaten dan kota di DIY tetap mengacu pada UU No. 1/ 2015.

Jadi, bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi secara umum pemilu di Indonesia bebas dari unsur diskriminasi atas dasar agama.

 

Kalau Bukan Karena Faktor Diskriminasi, Apa yang Membuat Pilgub DKI 2017 Menjadi Panas?

Dalam setahun terakhir ini muncul beragam serangan bermuatan isu agama. Muslim dilarang memilih non-muslim, begitu bunyi serangan terhadap Ahok. Untuk menguatkan serangan tersebut, serentetan tafsir ayat-ayat suci pun dilontarkan. Lantas, kepada muslim pendukung Ahok, cap kafir pun langsung dilekatkan.

Sebaliknya, kubu Ahok pun menggunakan isu yang sama. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Ahok menyatakan dengan tegas identitasnya sebagai doble minority. “Saya kafir dan Cina.”

Kemudian, muncul kampanye “Saya muslim, saya pilih Ahok”. Sayangnya, kampanye ini dibarengi dengan lontaran stempel intoleran kepada muslim yang tidak memilih Ahok. Sementara, kepada non-muslim yang ogah memilih Ahok, tudingan penghianat pun diarahkan. “Saya muslim, saya mendukung Ahok” sikap ini benar. Tetapi, ketika dilanjutkan dengan stempel intoleran kepada penolak Ahok, ini pun sikap intoleran.

Di luar isu agama, strategi komunikasi dalam kampanye Pilgub DKI 2017 ini  terbilang aneh, sebab baru terjadi pada pemilu di mana serangan tidak hanya disasarkan kepada pasangan calon, timses, relawan, tetapi juga dialamatkan kepada calon pemilih. Banyak pro-Ahok yang menyebut penolak Ahok sebagai kawan begal, pro-koruptor, anti-kemajuan, dan lainnya.

Serangan tersebut bisa dikatagorikan sebagai kampanye hitam (karena bermuatan unsur fitnah). Selain termasuk kampanye hitam, serangan tesebut juga menunjukkan sikap intoleran. Dikatakan intoleran karena kampanye seperti itu menunjukkan sikap tidak menghargai perbedaan pendapat. Sikap intoleran pendukung Ahok inilah yang membuat suhu politik di Jakarta terus memanas.

Dengan demikian, panasnya suhu Pilgub DKI 2017 ini bukan menyangkut sikap diskriminatif, melainkan karena sikap intoleran. Dan, menariknya, sikap intoleran ini juga mengental di kubu Ahok yang menggenggam status triple minority.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah sikap intoleran dari kubu “triple minority” ini bersumber dari strategi pemenangan pemilu yang berlandaskan pada “Kampanye SARA tidak mempan dan pasangan korban serangan  SARA menjadi pemenang Pilgub DKI”?

 

Karena Batasan SARA Jelum Jelas, Makanya Jangan Baper

Akan ada berpuluh alasan pembenaran ketika Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melayangkan peringatan tertulis kepada TV One atas program Indonesia Lawyers Club bertajuk “Setelah Ahok  Minta Maaf” yang ditayangkan pada 11 Oktober 2016.

Tetapi, bagaimana dengan teguran KPI kepada TV One yang menayangkan “Jabatan adalah Amanah”? TV One mendapat teguran karena menampilkan pernyataan Ustadz Junjun Junaedi yang menegaskan, “Selama ada mukmin jangan pilih kafir!” KPI menilai perbincangan yang disiarkan pada 30 Juli 2016 tersebut tidak dapat ditayangkan karena berkaitan dengan SARA yang menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat.

Kalau dicermati, sesi tanya-jawab pada program “Damai Indonesiaku” merupakan pengejawantahan dari kebebasan warga negara dalam menjalankan perintah agamanya. Ada audien yang bertanya soal permasalahannya. Lantas, pertanyaan itu dijawab oleh narasumber berdasarkan paham keagamaan yang diyakininya.

Kalau mengacu pada konstitusi, baik pertanyaan yang diajukan maupun jawaban yang disampaikan sama-sama mendapat hak atas kebebasannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Karenanya teguran KPI yang dilandasi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan UUD 1945.

 Dalam Pasal 156 KUHP disebutkan “... menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia ...” Kalau mengacu kepada pasal tersebut, jelas mengajak sesama muslim untuk tidak memilih calon pemimpin non-muslim bukan termasuk perbuatan yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap non-muslim.  Demikian juga sebaliknya, kalau ada sesama non-muslim yang mengajak untuk tidak memilih muslim bukan termasuk perbuatan yang melanggar Pasal 156 KUHP.

Di sinilah dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam atas makna “SARA” dalam menjaga kebhinekaan yang menjadi modal besar negeri ini. Tetapi, kerane batasan SARA sendiri masih belum jelas, maka yang dibutuhkan bangsa ini untuk menjaga kerukunannya hanyalah sikap toleransi, sikap saling tenggang rasa, saling memahami, dan pastinya jangan gampang baper (bawa perasaan).

 

Sember ilistrasi http://www.melekmedia.id/2016/03/muslim-dukung-ahok-media-islam-memanas.html

Sumber video https://www.youtube.com/watch?v=JqDBgoAwUMs

  • view 328