KurinduITD- Menuju Indonesia Tanpa Diskriminasi

Farah Frastia
Karya Farah Frastia Kategori Renungan
dipublikasikan 19 November 2016
KurinduITD- Menuju Indonesia Tanpa Diskriminasi

Dulu, sekitar dua puluh lima tahun yang lalu, kakek dan nenek melarang Ibu menikah dengan pria asal Yogyakarta. Alasannya, karena Ibu berpedoman NU, sementara kekasihnya warga Muhammadiyah. Dalam pandangan orang tua Ibu, perbedaan paham tersebut tidak bisa disatukan sehingga keduanya memutuskan untuk berpisah.

Kini, dua puluh lima tahun setelahnya, kisah serupa menimpa putri bungsunya. Bedanya, orang tua saya tak menentang hubungan kami, namun memaksa pasangan saya untuk masuk warga NU. Saya dan pasangan pun beradu pendapat mengenai paham masing-masing. Saya merasa bahwa pedoman NU-lah yang benar, begitupun pasangan saya yang beranggapan bahwa pedoman Muhammadiyah-lah yang benar. Perdebatan demi perdebatan tak lantas menemui titik temu. Hubungan kami yang harmonis selalu terguncang ketika memperdebatkan perbedaan itu.

Hingga suatu ketika, saya mengikuti lomba bertemakan Muhammadiyah dan mempelajari banyak hal tentang pemikiran-pemikirannya. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk menerima Muhammadiyah meskipun tetap berpedoman NU. Saya dan pasangan pun tidak lagi memperdebatkan dua paham keislaman tersebut dan memutuskan untuk menerima perbedaannya.

Memahami Perbedaan

Apa yang terjadi di keluarga saya adalah potret mini kehidupan berbangsa kita. Betapa banyak dari kita yang menderita “Obsession Direct Syndrome” atau perasaan paling benar sendiri sehingga menolak untuk menerima pemahaman lain. Kecenderungan ini lantas memicu perdebatan kusir yang sama sekali tak berguna. Orang yang memiliki pemahaman A sibuk menyalahkan pemahaman B, lalu memberikan argumen-argumen yang membenarkan pemahamannya. Orang dengan pemahaman B pun demikian, sehingga timbul rasa benci dan sikap saling menghujat satu sama lain. Parahnya, ketika perbedaan pemahaman itu dijadikan pembenaran untuk menyingkirkan salah satu pihak dengan cara memangkas hak asasi mereka, salah satunya dengan melarang mereka melakukan peribadatan.

Pada akhirnya, karena negara ini menganut sistem demokrasi, pihak mayoritas lah yang akan lebih didengar lantaran suara mereka yang jauh lebih lantang. Apalagi jika tindakan diskriminatif itu diinisiasi oleh pejabat berwenang melalui kebijakan-kebijakannya. Bakal semakin menjadi-jadi tindakan diskriminatif itu.

Dalam bukunya, Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, Denny JA memaparkan data pelaku pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi, dimana aparat kepolisian menempati peringkat pertama dengan persentase 26,2% dan pemerintah daerah di posisi ke dua dengan persentase 23%. Bentuk pelanggaran itu bisa berupa penolakan izin pendirian tempat ibadah atau penyegelan tempat ibadah.

Tindakan diskriminatif tersebut pada dasarnya rancu karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang justru menjamin hak beribadah setiap warga negara, bukan hak beribadah umat dengan pemahaman tertentu.

Meski sudah ada kepastian hukum, namun tindakan diskriminatif tetap merajalela karena telah membudidaya dan diwariskan secara turun temurun. Mengutip pernyataan Denny JA dalam bukunya Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, “Diskriminasi selalu ada penganjurnya, yang mengalami reinkarnasi. Namun semakin lama, gagasan yang menentang keberagaman itu akan semakin marginal.”

Pernyataan Denny JA adalah kenyataan dalam hidup saya. Nenek mewariskan kultur diskriminatif kepada Ibu. Selanjutnya Ibu mewariskan kultur diskriminatif kepada saya. Namun keterbukaan pikiran mengantarkan saya untuk menerima perbedaan, sehingga rantai kultur diskriminatif pun terputus dan tak terwariskan ke generasi selanjutnya.

Kuncinya sangat sederhana, yaitu menerima perbedaan sebagai konsekuensi keberagaman. Bukankah pendiri bangsa telah mengamanatkan “Bhineka Tunggal Ika”? Ini artinya, tidak akan ada Indonesia tanpa suku Jawa, suku Batak, suku Betawi, suku Minang, dan suku-suku lainnya di Indonesia. Begitupun tidak akan ada Indonesia tanpa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Indonesia memang ditakdirkan untuk majemuk dan itu sebuah anugerah yang mestinya disyukuri, bukan diperdebatkan.

Seperti kata Denny JA dalam bukunya Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, “Kamu mungkin berhasil menyebarkan teror, tapi kamu tidak pernah bisa menghapus warna-warni Indonesia.”

Dalam ajaran Islam, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang beragam agar saling mengenal satu sama lain. Maka perbedaan akan selalu ada karena mutlak pemberian Tuhan dan titah-Nya menyuruh kita untuk saling mengenal, bukan memusuhi.

Salah satu penyebab mengapa kita mudah tersulut kebencian adalah karena kita terlalu fokus pada perbedaan dibandingkan persamaan. Semisal dalam kasus saya, Ibu lebih fokus mencari perbedaan antara Muhammadiyah dan NU dibandingkan mencari persamaannya, yaitu Islam. Begitupun dalam kehidupan berbangsa kita. Suku A sibuk mendebat suku B, padahal mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bangsa Indonesia. Nasionalisme etnik semacam inilah yang mengancam keutuhan bangsa kita.

Memaknai Kembali Bhineka Tunggal Ika

Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki semangat juang tinggi. Ini terbukti saat seluruh rakyat dari berbagai latar belakang suku, agama dan identitas sosial lainnya bersatu untuk mengusir penjajah. Sebuah bukti bahwa bangsa kita tidak akan pecah walau dihantam dengan perang jenis apapun. Satu-satunya cara menghancurkan Indonesia adalah dengan mengadu domba identitas sosial rakyatnya. Indonesia akan hancur ketika rakyatnya kehilangan ke-Bhineka-Tunggal-Ika-annya sebagai modal untuk membangun bangsa ini. Sebab itulah, penting bagi kita untuk memaknai kembali Bhineka Tunggal Ika dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan berbangsa ini.

Dengan kesadaran penuh mengenai Bhineka Tunggal Ika, tidak akan ada lagi tindakan diskriminatif yang mengancam keutuhan bangsa ini. Mungkin ini masih menjadi mimpi, namun dengan tekad kuat dan konsistensi dalam menyuarakan gagasan Indonesia Tanpa Diskriminasi, saya yakin mimpi itu akan terwujud meski dalam jangka waktu yang tidak terlalu singkat. Seperti kata Denny JA dalam bukunya Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, “Menginginkan Indonesia Tanpa Diskriminasi saat ini memang masih seperti bermimpi. Namun ada mimpi yang sekedar mimpi dan ada mimpi yang memang bisa diraih. Mimpi Indonesia Tanpa Diskriminasi termasuk yang memang bisa dicapai, kendati dengan sejumlah syarat. Untuk bisa diraih, mimpi itu harus menjadi aksi.”

Denny JA sudah memulainya dengan menyuarakan gagasan “Indonesia Tanpa Diskriminasi”. Dia tampil sebagai aktor yang hendak mengubah kultur diskriminatif bangsa kita. Namun gagasan ini akan percuma jika tak didukung oleh struktur sosial yang akan menjadi wadah perubahan itu. Dalam bukunya, Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, Denny JA membuat sebuah formula untuk mencapai Indonesia Tanpa Diskriminasi sebagai berikut:

ND      = 55%I + 45%A

ND      = Non-Diskriminasi

I           = Infrastruktur Sosial

A         = Action Para Aktor

Dari rumus di atas, terlihat jelas bahwa struktur sosial memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk kultur diskriminatif/non-diskriminatif suatu wilayah. Struktur sosial ini bisa berupa tidak adanya jaminan hukum, negara yang otoriter, stereotip yang buruk tentang kelompok lain, tradisi warisan turun temurun, dan sebagainya. Namun demikian, kehadiran aktor juga memiliki proporsi tersendiri dalam mengubah kultur diskriminatif tersebut.

Sistem hukum, sistem politik dan kebijakan pemerintah merupakan unsur dominan dari struktur sosial yang membentuk kultur diskriminatif/non-diskriminatif suatu wilayah. Jika sebuah negara menerapkan hukum yang keras melarang diskriminasi, juga menjalankan sistem politik demokrasi dengan civil liberty, dan banyak melahirkan kebijakan pemerintah yang melindungi hak asasi manusia, maka kemungkinan besar negara itu akan memiliki masyarakat yang toleran, pro keberagaman, dan sangat rendah tindak diskriminasinya (Denny JA, Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi).

Pada akhirnya, adalah tugas kita bersama untuk memutus rantai kultur diskriminatif itu. Tak usah terlalu rumit, mulailah dari diri kita sendiri.

  • view 338