MENCARI PARTAI POLITIK IDAMAN

Fajar Arif Budiman
Karya Fajar Arif Budiman Kategori Politik
dipublikasikan 19 Februari 2016
MENCARI PARTAI POLITIK IDAMAN

Meminjam istilah yang digunakan oleh Soewarno dan Bambang Soeroso dalam seminar ?Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia? di Gedung Seminar Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjdjaran, bahwa masyarakat Indonesia memiliki hasrat politik yang tinggi. Partisipasi tidak hanya berupa penggunaan suara dalam pesta demokrasi di berbagai tingkat tapi juga untuk menjadi pemain dalam permainan politik. Kenyataan itu juga berlaku bagi para pemuda khususnya mahasiswa yang merasa gerah dengan keadaan negara yang tidak sesuai dengan angan?angannya. Terlepas dari semua subjektivitas, mari kita sepakati bahwa partai politik adalah salah satu saluran politik yang ada di infrastruktur sistem politik Indonesia. Ini berarti hanya melalui partai politik kegiatan politik dalam konteks kekuasaan secara nasional dapat dilaksanakan. Maksudnya itikad sebaik apapun tak dapat diakomodir tanpa bendera partai yang menyertai perjuangan. Paling tidak itulah yang diatur oleh hukum positif kita.

Hasrat politik ini berakibat pada kemunculan banyak partai politik baru, baik itu sebagai partai yang betul-betul baru atau sebagai partai pecahan dari partai yang ada sebelumnya atau juga partai lama yang berubah nama. Kehadiran banyak partai ini tidak serta merta dianggap sebagai titik cerah yang signifikan bagi kebanyakan rakyat, apalagi rakyat Indonesia kebanyakan adalah pemilih tradisional.

Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa partai politik yang bermunculan tersebut tidak dapat muncul dengan jubah ideologi yang dapat mencuri perhatian massa. Partai politik baru dan partai politik lama yang lemah cenderung dianggap seperti penghias pesta saja. Rakyat tidak melihat nilai jual yang baik dari tiap partai politik tersebut. Seperti yang dikatakan Prof. Utang Soewaryo dalam kuliahnya mengatakan bahwa ?Saat ini sudah tidak ada perang ideologi dalam pertarungan politik di negara kita, yang ada hanya pertarungan untuk kekuasaan.? Hal ini menguatkan ketidaktertarikan rakyat terhadap partai politik sedangkan hasrat politik yang ada sangat tinggi.

Akhirnya partai politik menjadi hambatan atas partisipasi politik masyarakat akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Trauma masa lalu akibat kebohongan pada ?publik saat kampanye membuat partai politik tidak dijadikan pilihan untuk mewadahi hasrat politik tersebut. Maka rakyat berlomba mencari celah berpolitik menuju kekuasaan tanpa partai politik, di antaranya adalah melalui calon perseorangan atau independen.

Empiri membuktikan bahwa hasrat politik menuju kekuasaan masih bisa disalurkan tanpa partai politik, di antaranya adalah mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2004. Lantas dalam tiap Pilkada senantiasa diwarnai oleh calon kepala daerah perseorangan. Hal ini membuktikan betapa hasrat politik rakyat Indonesia begitu tinggi dan tidak percaya pada partai politik.

?

Mencari Partai Politik Idaman

Menurut Gabriel A. Almond partai politik adalah organisasi manusia di mana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (ideal objective), mempunyai program politik (political platform, material objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial dapat dianggap sebagai partai politik. Sedangkan menurut Edmund Burke dalam bukunya?Toughts upon the Cause of the Present Discontents, partai politik adalah suatu kumpulan manusia untuk memajukan keinginan?keinginan bersamanya, yaitu kepentingan nasional melalui prinsip?prinsip khusus yang telah disepakati. Menurut Maurice Duverger, partai politik adalah sekelompok manusia yang memiliki doktrin politik yang sama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir yang memiliki kesamaan ideologi (doktrin) dan berupaya untuk menduduki kekuasaan dengan serangkaian rencana langkah yang terukur dan terarah.

Melihat definisi ini tak ada yang salah dengan partai politik yang ada saat ini. Semua memang sudah dapat dikategorikan sebagai partai politik apalagi yang memang jelas secara juridis formal sudah melengkapi syarat?syarat seperti diatur peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun nampaknya pencarian partai politik idaman ini akan dibenturkan pada sebuah kajian teoritis umum mengenai fungsi partai politik. Kualitas sebuah partai politik dapat dinilai dengan indikator fungsi partai politik secara teoritis.

Adapun fungsi partai politik yang ideal menurut Gabriel A. Almond dan Coleman adalah: Pertama, berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun ?output? pada umumnya. Kedua, berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu, terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik yang bersangkutan). Ketiga, berperan untuk dapat memadu tuntutan?tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Sedangkan Drs. Sukarna menggabungkan fungsi partai politik dari berbagai pendapat ahli politik di antaranya Miriam Budiarjo, Maurice Duverger, Huszar dan Stevenson, menyatakan bahwa partai politik berfungsi : (1) Edukasi politik, (2) Sosialisasi politik, (3) Seleksi politik, (4) Artikulasi kepentingan, (5) Mengelola konflik, (6) Komunikasi politik, (7) Kontrol politik atau ktitik terhadap rejim, (8) Merangsang opini publik, (9) Mencalonkan kandidat, (10) Memilih pejabat publik, dan (11) Agregasi politik.

Edukasi Politik.

Untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sejatinya pendidikan politik dapat diterima di manapun. Baik itu di lembaga pendidikan formal maupun tempat yang bukan lembaga pendidikan. Dan partai politik adalah salah satu yang harus paling bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan rakyat akan pendidikan politik. Partai politik tak sedikit yang melakukan pendidikan politik dalam bentuk pelatihan kader atau kursus?kursus. Namun pendidikan itu terbatas pada rakyat yang sudah terdaftar sebagai anggota atau kader. Jarang sekali ditemukan partai politik yang melakukan pendidikan politik yang terbuka untuk umum. Lantas bagaimana dengan rakyat yang belum yakin untuk bergabung dengan partai politik? Akhirnya partai politik menjadi organisasi yang eksklusif namun tidak selektif.

Sosialisasi Politik.

Untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat dengan pemerintah. Menurut Rusadi, sosialisasi politik dapat disamakan dengan komunikasi politik yang tak lain adalah proses interaksi, stimuli-kontra-stimuli, penyampaian fakta, kepercayaan, kelakuan, reaksi emosional dalam bidang atau tentang objek politik. Sedangkan di lapangan rasanya sulit sekali untuk dapat bertemu dengan wakil kita di dewan perwakilan. Feodalisme menjadi budaya yang akhirnya dilestarikan demi kenyamanan para elite. Selain itu juga, partai politik di level akar rumput nampak tak terbiasa menyampaikan pesan politik dari pemerintah kepada rakyat dan juga menerima aspirasi rakyat untuk pemerintah. Fungsi partai politik sebagai fasilitator antara rakyat dan penguasa tidak berjalan dengan baik karena selain memang tidak dibina, kegiatan kantor (atau sekretariat atau rumah) partai politik di level akar rumput hanya terlihat eksis bila mendekati hajatan demokrasi saja (Pemilu dan Pilkada). Akhirnya partai politik menjadi ponsel tak berpulsa dan tak berbaterai. Mengenaskan..

Seleksi Politik.

Untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang dihasilkan dari rangkaian pendidikan politik yang sistematis dan selektif atas dasar kompetisi yang ketat. Partai politik berfungsi untuk mencetak kader?kader unggulan dan lantas menyeleksinya. Herman Finer mendeskripsikan sifat ideal pemimpin (baik itu yang terlahir alamiah maupun yang dibina secara buatan) adalah memiliki kesadaran, kebulatan pandangan, ketetapan jiwa, keyakinan, kreatif, manusiawi, berani, kemampuan yang memukau, dan kepandaian. Namun pada kenyataannya partai politik sebagai ?political vehicle? ternyata lebih senang direntalkan kepada orang yang mempunyai kemampuan membayar dana sewa. Tak peduli orang seperti apa yang mau menyewa yang penting dia punya kapabilitas finansial untuk membayar ongkos sewa maka dia akan diantarkan menuju kursi yang diharapkan. Jadi, orang miskin jangan berpolitik?!!!

Artikulasi Politik.

Adalah menampung kepentingan konstituen kemudian memformulasinya menjadi sebuah kepentingan kolektif. Artikulasi ini melalui proses dialektika aspirasi banyak orang. Namun seperti yang sudah saya paparkan di atas bahwa partai politik menjadi organisasi yang eksklusif maka sulit bagi publik menyertakan pandangannya dalam penampungan tersebut. Karena fungsi sosialisasi yang tidak berjalan baik maka hanya elite partai atau yang memiliki akses langsung akibat hubungan emosional ke elite saja yang dapat memasukkan aspirasinya untuk ditampung dalam rangka artikulasi kepentingan tersebut. Akar rumput jelas tak memiliki kemampuan untuk menjangkau ini karena perangkat partai politik di tingkat ini tidak berjalan dengan optimal. Maka partai hanya menjadi milik elite belaka.

Manajemen Konflik.

Ketidaksamaan pandangan yang menghasilkan kepentingan yang beragam merupakan salah satu dari banyak penyebab konflik. Untuk itu, partai politik berfungsi untuk dapat mengelola konflik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Untuk hal ini, jangan dulu berbicara pada tataran eksternal partai, konflik internal partaipun seringkali tak dapat diselesaikan oleh partai politik tersebut yang berakibat separasi partai politik. Biasanya muncul partai?partai baru sebagai pecahan dari partai lama. Logika sederhanya adalah bagaimana mungkin sebuah partai dapat mengelola konflik di tingkat masyarakat dan negara bila konflik internal saja tidak dapat dikelola dengan baik?

Dari paparan teoritis yang disandingkan dengan empiris tersebut nampaknya memang tak dapat disalahkan apabila rakyat kehilangan kepercayaan terhadap partai politik karena memang partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya secara holistik dan kompresehensif. Idiom bahwa partai politik adalah kendaraan menuju kekuasaan telah mendistorsi fungsi partai politik itu sendiri.

Bahkan TEMPO Edisi 1 ? 7 Oktober 2007 menulis, ?Intinya PKI memperjuangkan kepentingan kadernya, dan para anggota bekerja untuk partai karena kesamaan cita?cita. Empat puluh dua tahun setelah 1965 dan sembilan tahun setelah ?revolusi? 1998, sebuah partai yang hidup mengurus anggotanya sepanjang tahun itulah yang tak kita temukan pada kebanyakan partai zaman sekarang.? Lantas, apakah Partai Komunis Indonesia merupakan jawaban atas pencarian partai politik idaman kita?! Hak politik kita jawabannya.


FAJAR ARIF BUDIMAN

Jatinangor, 16 Februari 2008 (disesuaikan pada 2016)

?

?

Daftar Pusataka

Almond, Gabriel A. And James C. Coleman. 1960. The Politics of Developing Areas. New Jersey: Princetown University Press.

Kantaprawira, Rusadi. 2004. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sukarna. 1981. Demokrasi versus Kediktatoran. Bandung: Alumni.

  • view 412