Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Politik 12 Februari 2016   15:02 WIB
Menebar Pemimpin Lokal

Sejak bergulirnya orde reformasi 1998, Indonesia membuka peluang lebar kepada seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi menentukan masa depan bangsa, termasuk menjadi bagian dalam kepemimpinan negeri. Sebelum orde reformasi, menjadi bagian dalam menentukan masa depan bangsa adalah mimpi yang berlaku terbatas bagi kalangan tertentu saja. Di masa orde baru, rotasi kepemimpinan dikuasai oleh keluarga atau kelompok tertentu. Meski Indonesia menyatakan sebagai negara demokrasi semenjak diproklamasikan, suasana monarki atau oligarki kental terasa.

Para presiden yang berkuasa pada era reformasi masih merupakan orang-orang yang sudah punya hubungan darah dengan para elit di negeri ini. Sampai akhirnya Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo, yang lebih senang dipanggil Jokowi. Joko Widodo adalah fenomena politik di Indonesia, para akademisi, pengamat, dan pelaku melihatnya sebagai turning point dalam konsep dan alur politik Indonesia.

Jokowi berbeda dengan Habibie sejak kecil ?diasuh? oleh Soeharto, Gus Dur yang merupakan anak dari K.H. Hasyim Asyari pendiri NU, Megawati yang merupakan anak Soekarno, SBY yang merupakan menanti Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Jokowi bukan keturunan dari keluarga yang sudah masuk ke dalam pusaran kekuasaan di republik.

Selain itu, jalur terjal Jokowi menuju kursi presiden yang dimulai dari Walikota Solo, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya menjadi presiden tanpa pernah sekalipun menyelesaikan masa bakti menjadi inspirasi bagi para pelaku politik untuk meniru cerita sukses Jokowi tersebut. Begitu juga dengan partai politik yang merasa kecolongan dengan hadirnya ?Wong Solo? di pentas politik nasional, menggeser posisi politisi papan atas yang telah bertahun-tahun mengokohkan kedudukannya sebagai tokoh politik nasional.

Fenomena Jokowi kemudian dilihat sebagai pola baru politik Indonesia yang dianggap sangat efektif untuk diterapkan di kompetisi politik beberapa periode ke depan. Partai politik dan politisi kini berlomba membangun citra untuk siap dipasarkan secara nasional meski masih berkiprah di daerah. Lompatan-lompatan perebutan kekuasaan yang ditunjukan oleh Jokowi serta-merta berhasil menjadi tren dan menggugurkan paham ?jenjang karir? yang selama ini dibangun oleh oligarki kekuasaan.

Pasca fenomena Jokowi, kini muncul beberapa pemimpin lokal yang dengan sangat baik tercitrakan sebagai pemimpin masa depan. Sebut saja Ridwan Kamil Walikota Bandung, Danny Pomanto Walikota Makassar, Tri Rismaharini Walikota Surabaya, Agung Mangkunegara Bupati Lampung Utara, dan yang baru muncul akhir-akhir ini, Yoyok Sudibyo Bupati Batang. Ini merupakan hal baik yang sesungguhnya diharapkan dari proses demokrasi Pancasila dengan sistem Pemilu luberjurdil yang diperjuangkan selama ini. Nama-nama besar pemimpin lokal tersebut bukan hanya populer, tetapi juga mampu merebut rasa cinta rakyat di zaman apatis politik seperti akhir-akhir ini.

Melalui pemilihan langsung, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang paling pantas menjadi pemimpinya, penentu masa depan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Oleh karena itu, semua dari kita tentu akan berharap memiliki pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan lokal dengan semangat dan kearifan lokal. Setiap warga negara berhak memiliki pemimpin yang ideal tersebut, karena pemimpin yang baik tidak boleh didominasi oleh suatu daerah saja.

Hal ini kontra produktif dengan isu yang akhir-akhir ini muncul menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sejak Jokowi, menjadi Gubernur Jakarta sebelum menjadi presiden, DKI Jakarta dilihat sebagai ?titik strategis? yang harus diamankan oleh politisi atau partai politik sebagai bagian dari rencana besar merebut kursi presiden di pemilu yang akan datang. Padahal sebelumnya tidak ada satupun presiden Republik Indonesia yang mantan gubernur Jakarta. Oleh karena itu, untuk menghadapi pemilihan Gubernur Jakarta ini, partai politik menyiapkan aneka cara, termasuk menggiring pemimpin lokal yang sudah terbukti dicintai rakyatnya di daerah untuk bertarung menjadi gubernur Jakarta. Setidaknya, Risma dari Surabaya, Ridwan Kamil dari Bandung, dan Danny Pomanto dari Makassar yang dihembuskan ke publik untuk menjadi pesaing Ahok yang kini menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

Terlepas dari konsekuensi politiknya, seharusnya negara melalui segala regulasi dan proses politik mampu menciptakan pemimpin-pemimpin lokal yang sesuai dengan aspirasi publik. Pemimpin-pemimpin seperti yang saat ini populer semestinya tersedia di semua daerah. Bukan justru dikumpulkan (dan diadu) di Jakarta.

Oleh karena itu, jika kita bersedia memandang politik bukan hanya sebagai ?perebutan kekuasaan? maka kita akan berkenan menyebarkan pemimpin-pemimpin lokal yang bekerja sepenuh hati untuk masyarakat tempatnya mengabdi. Jenjang ?karir? politik akan tetap ada, namun biarlah itu mengalir mengikuti ritme alam. Bahwa ?kualitas tidak akan menipu? adalah hal yang dijadikan pegangan. Setelah itu, jika setiap kabupaten atau kota sudah memiliki pemimpin yang amanah, cerdas, dan muda, pada saat itu pula Indonesia akan sejahtera seperti yang dicita-citakan pada pendirinya.

Karya : Fajar Arif Budiman