Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Politik 12 Juli 2018   08:56 WIB
Papan Catur Cawapres Jokowi

Oleh Fahd Pahdepie*

Kurang dari sebulan lagi batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk pilpres 2019 mendatang. Tanggal 10 Agustus, pasangan yang akan bertarung harus sudah menjadi paket yang matang.

Prabowo sudah mengumumkan niatnya untuk maju menjadi capres. Namun masih tersandra kesepakatan koalisi yang belum rampung. Dengan dukungan PDIP, Golkar, Nasdem, dan beberapa partai pendukung lainnya, hanya Jokowi yang hingga hari ini bisa kita pastikan sudah cukup syarat maju sebagai capres. Namun, Jokowi belum kunjung memutuskan siapa wakilnya, sementara bursa cawapres kian panas.

Cak Imin yang sudah berkampanye sejak jauh hari sebagai pilihan tepat untuk Jokowi karena membawa parpol dan mewakili suara Islam, secara elektabilitas harus puas berada di urut kedua setelah Airlangga Hartarto, ketua umum Golkar, yang memiliki posisi tawar elektoral lebih besar melalui partai Golkar. Survei LSI Denny JA yang baru dirilis kemarin (10/7) menempatkan Cak Imin di posisi kedua dengan elektabilitas 21,5%, terpaut cukup jauh dari Airlangga Hartarto yang memiliki potensi elektoral sekitar 35,7%. Posisi ketiga diduduki Romahurmuzy, ketum PPP, dengan elektabilitas 16% saja. 

Apakah Jokowi akan mengambil cawapres dari tokoh partai? Melihat papan catur politik kita saat ini, rasanya pilihan Jokowi akan jatuh ke tokoh partai mulai mengecil. Tokoh-tokoh ini, saat dipasangkan dengan Jokowi, tidak memberikan efek elektoral yang signifikan. Meski akan mengecewakan mereka, Jokowi tidak punya defisit dukungan partai sekalipun jika tidak memilih tokoh partai. Kecuali jika Jokowi ingin menciptakan pemerintahan yang kuat dengan dukungan parlemen yang lebih kokoh di periode yang akan datang.

Skenario apa yang mungkin terjadi jika tokoh-tokoh partai ini tidak terpilih? Saya kira Jokowi sudah menghitung semua ini: Golkar akan sulit pindah menjadi oposisi, PKB dengan basis dukungan Nahdliyin di dalamnya memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk pindah ke kubu Prabowo menyusul dinamika hubungan yang kurang harmonis belakangan ini di antara keduanya. Saya kira, PPP, Nasdem, Hanura, tidak memiliki cukup posisi tawar untuk bersikap terlalu frontal dengan memilih berlawanan dengan Jokowi.

Jika visi kepemimpinan Jokowi di periode mendatang adalah memperkuat ekonomi. Pilihan cawapres akan jatuh ke para ekonom, pengusaha dan profesional. Nama Sri Mulyani ada di posisi teratas dengan potensi elektabilitas 32,5%, disusul Susi Pudjiastuti dengan 24,5%, dan Chairul Tanjung di angka 17%. CT dianggap potensial karena memiliki logistik yang bisa membantu kampanye Jokowi, namun mengingat kedekatan CT dengan Demokrat, Jokowi perlu melobi SBY sebagai ‘king maker’, padahal SBY sedang menyiapkan putera mahkotanya, AHY. Untuk Memilih Sri Mulyani atau Susi Pudjiastuti, meski keduanya menteri Jokowi, tak memiliki jangkar elektoral yang kuat ke level grassroot. Perlu dipertimbangkan juga soal logistik dan penerimaan partai terhadap tokoh-tokoh ini.

Jika Jokowi ingin menciptakan pemerintahan yang kuat dengan stabilitas keamanan dan komitmen penegakan HAM. Pilihan akan ditujukan ke Polri dan TNI. Di sini nama Tito Karnavian, Kapolri, mencuat di posisi pertama dengan 32,6%, disusul Meoldoko dan Wiranto dengan masing-masing 29% dan 25,7%. Santer terdengar bahwa Jokowi yang ‘merah’ memang membutuhkan warna ‘hijau’ untuk mengisi posisi cawapres—namun belum jelas hijau tua (TNI) atau hijau muda (Islam). Jika Tito, Moeldoko, atau Wiranto yang dipilih, Jokowi terkesan mengabaikan suara ‘hijau muda’, sebab militer yang diasosiasikan paling dekat dengan Islam saat ini justru adalah Gatot Nurmantyo.

Yang paling masuk akal untuk situasi politik saat ini, agar trauma Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017 tak terulang, ketika politik identitas terus menguat dan potensi keterbelahan berbasis SARA mengancam perhelatan pesta demokrasi yang akan datang, ‘for a greater good’ Jokowi perlu mengambil cawapres dari tokoh muslim. Sejumlah nama yang masuk bursa, bahkan konon sudah masuk daftar pendek di saku presiden, adalah Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Din Syamsuddin, dan TGB. Saya kira TGB agak berat karena pernah dipanggil KPK.

Dari keempat nama tersebut, masih menurut survei LSI Denny JA, nama KH. Ma’ruf Amin, ketua MUI, ada di urutan pertama dengan raihan elektabilitas di angka 21,6%. Disusul Din Syamsudin di posisi kedua dengan 17,2%. Dalam hemat saya, dilema Jokowi ketika memilih tokoh Islam adalah soal NU dan Muhammadiyah—juga kecenderungan kedekatan dengan kalangan Islam bercorak 212.

Jika Jokowi memilih tokoh NU seperti Ma’ruf Amin atau Mahfud MD, resistensi kelompok 212 akan cukup tinggi dan Jokowi harus siap kehilangan basis suara Muhammadiyah yang masih berpotensi migrasi ke kubu Prabowo. Lain halnya jika Jokowi memilih Din Syamsuddin yang merupakan tokoh Muhammadiyah. Saya kira suara Muhammadiyah akan cukup solid, sementara NU memiliki kemungkinan yang kecil untuk bersatu dengan kubu Gerindra dan PKS.

Sosok Din Syamsuddin juga dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan semua kalangan. Bahkan dalam beberapa joke, sering disebut sebagai kader NU yang ‘dititipkan’ke Muhammadiyah. Tingkat penerimaan parpol terhadap Din Syamsuddin juga jauh lebih baik karena Din dianggap tidak mewakili kepentingan warna partai tertentu, meski ia mantan politisi Golkar dan dikenal dekat dengan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain itu, integritas Din Syamsuddin juga sudah sangat teruji. Ia tokoh yang bersih, satu frekuensi dengan Jokowi.

Akhirnya, menarik menunggu langkah apa yang akan diambil Jokowi dalam papan catur bursa cawapres ini. Semua kemungkinan masih terbuka. Semua cawapres yang saat ini beredar nama-namanya masih mungkin dipilih. Namun, Jokowi tak bisa salah langkah: Sebagai petahana, elektabilitasnya hanya di angka 50-an persen. Tidak cukup kokoh. Sementara pasangan potensial Prabowo-Anies atau Anies-AHY diprediksi akan menjadi komposisi lawan yang kuat dan mungkin mengalahkannya di pilpres mendatang.

FAHD PAHDEPIE, Founder Revolusi Kedai Kopi, direktur eksekutif Digitroops Indonesia.

Sumber gambar: 

https://nusantaranews.co/tugas-utama-presiden-jokowi-pisahkan-kapitalisme-dengan-negara/ 

Karya : Fahd Pahdepie