Membongkar Ketidakadilan dengan Sistem Zonasi Sekolah Negeri

Membongkar Ketidakadilan dengan Sistem Zonasi Sekolah Negeri

Fahd Pahdepie
Karya Fahd Pahdepie Kategori Politik
dipublikasikan 09 Juli 2018
Membongkar Ketidakadilan dengan Sistem Zonasi Sekolah Negeri

 
Adilkah Permendikbud No. 14 tahun 2018 tentang sekolah negeri dengan sistem zonasi? Semoga peraturan tersebut berhasil mereformasi sistem pendidikan, agar sekolah-sekolah terbaik bukan hanya mendidik siswa-siswa pandai saja.
 
Jika anak Anda tak bisa masuk ke sekolah favorit, apakah dunia akan berakhir? Apakah masa depannya akan suram? Saya pastikan, tidak. Anak Anda akan baik-baik saja. Dan besok matahari akan terbit seperti biasanya.
 
Bagi Anda yang anak-anaknya diterima di sekolah ‘favorit’, dan bila itu adalah sesuatu yang Anda atau anak Anda harapkan, saya ucapkan selamat. Bagi Anda yang anak-anaknya tidak masuk sekolah ‘favorit’, dan itu membuat Anda atau anak Anda kecewa, saya ingin mengajak Anda bicara. Untuk kalianlah tulisan ini dibuat. Percayalah, Anda akan menghadapi era sekolah yang baru.
 
Pernah dengar istilah ‘social privilege’ atau ‘keistimewaan sosial’? Beberapa orang memiliki keistimewaan semacam itu. Terutama apabila mereka berasal dari ‘kasta’ sosial tertentu—dengan tingkat kemapanan ekonomi di atas rata-rata, tentu saja.
 
Keistimewaan sosial itu ada dan nyata. Tak bisa kita bantah. Ada orang-orang yang karena posisi sosial tertentu yang mereka miliki, bisa dengan mudah meraih apapun yang mereka inginkan—termasuk tiket untuk mendapatkan kesuksesan di masa depan.
 
Orang berduit, dengan mudah bisa masuk sekolah Internasional yang mahal, di sana mereka diajarkan pendidikan terbaik dengan guru-guru yang berkualitas. Jika mereka kelak jadi anak-anak yang pandai juga berprestasi, wajar saja, bukan? Toh, mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik—dengan guru-guru terbaik pula.
 
Jangan lupa orang-orang dengan keistimewaan sosial ini (atau jika ingin lebih gampang bisa kita sebut ‘orang-orang kaya’), di sekolahnya juga berteman dengan orang-orang kaya lagi. Secara otomatis terhubung dan berjejaring dengan orangtua mereka yang rata-rata ‘orang besar’ atau ‘orang berhasil’. Kelak, jika mereka bisa masuk perusahaan-perusahaan besar, menjadi pengusaha-pengusaha kakap, bukankah itu wajar belaka sebab mereka sudah terbiasa tumbuh di lingkungan orang-orang semacam itu? Itulah ‘social privilege’.
 
—Memahami ‘Keistimewaan Sosial’
 
Ada sebuah eksperimen yang diberi nama ‘privilege walk’. Sejumlah 30 anak dengan latar belakang sosial, ekonomi, etnis, dan keragaman lainnya dikumpulkan lalu diminta berdiri di sebuah garis. Mereka berjejer membentuk shaf yang rapi, semuanya sejajar.
 
Kemudian, mereka diberikan 30 pernyataan yang harus mereka respons dengan cara ini: Jika mereka menyetujui pernyataan itu, mereka diminta berjalan satu langkah ke depan. Jika mereka tak menyetujui pernyataan tersebut, mereka harus mundur selangkah ke belakang. Menarik, bukan?
 
Semua pernyataan yang dibacakan dalam ‘privilege walk’ itu berisi ‘keistimewaan sosial’. Ini beberapa contoh pernyataan itu: ‘Orangtua saya berpenghasilan lebih dari 25 juta per bulan’, atau ‘Orangtua saya bisa mendaftarkan saya ke lembaga pendidikan informal apapun yang saya sukai—termasuk les privat’ atau ‘Saya tidak pernah malu dengan pakaian yang saya kenakan’.
 
Jika ada 30 pernyataan semacam itu, berapa orang dari 30 anak tadi yang berjalan maju dan berapa yang berjalan mundur? Bisa kita bayangkan tak semuanya berjalan maju, bukan? Tetapi akan ada beberapa orang, yang memiliki keistimewaan sosial tertentu, bisa terus berjalan maju.
 
Jika setelah 30 pernyataan itu dibacakan kita meminta mereka balapan lari, menuju garis finish yang sudah ditetapkan berjarak 35 langkah dari garis pertama tempat mereka berdiri tadi, apakah itu lomba lari yang adil? Tentu tidak. Akan ada beberapa orang, yang punya keistimewaan sosial tadi, yang hanya butuh beberapa langkah saja ke garis finish. Namun akan ada juga sejumlah orang, yang karena merespons pernyataan-pernyataan tadi mereka harus mundur, perlu berusaha ekstra keras agar bisa mencapai garis finish.
 
Tidak adil memang, tetapi di dunia semacam itulah kita hidup. Di dunia di mana ‘social privilege’ itu ada dan nyata. Anak-anak dengan keistimewaan sosial akan lebih mudah menjalani etape marathon kehidupan ini daripada anak-anak yang tidak memiliki keistimewaan sosial.
 
Mereka yang lulus dari sekolah-sekolah terbaik, kampus-kampus terbaik, mengikuti les-les yang mahal, bertemu dengan guru-guru kelas wahid, lebih berkemungkinan jadi orang-orang sukses dibanding mereka yang berasal dari sekolah-sekolah kampung dengan guru-guru berhonor rendahan. Jika ada pemerintah yang terlibat dalam praktek melanggengkan hierarki sosial semacam ini, pasti itu pemerintah yang buruk!
 
Saya kira sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah melalui Permendikbud No. 14 Tahun 2018 berangkat dari keberpihakan pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat—terutama mereka yang tidak memiliki ‘keistimewaan sosial’ yang saya jelaskan tadi.
 
Sekolah-sekolah tidak lagi dibedakan berdasarkan mana yang favorit dan mana yang tidak, tetapi dikategorisasi dengan sistem zonasi berdasarkan wilayah. Agar lingkaran dan jejaring 'keistimewaan sosial' tadi tidak terus langgeng dan membuat kesenjangan sosial makin lebar. Tentu semua ini dibarengi dengan upaya keras pemerintah melakukan pemerataan kualitas pendidikan, akses layanannya, serta distribusi tenaga pendidiknya. Kebijakan semacam ini dilakukan di banyak negara maju di seluruh dunia.
 
—Sistem Zonasi dan Keberpihakan Pemerintah
 
Selama ratusan tahun, sejak zaman kolonial Belanda, kategorisasi sekolah favorit dan non-favorit melanggengkan ‘social privilege’ tadi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang masuk sekolah favorit bukan hanya anak-anak yang pandai saja, tetapi juga anak-anak yang berasal dari keluarga berpunya.
 
Dengan cara apapun kita membuktikan bahwa tak ada jual beli kursi di sekolah favorit, kita tetap bisa merasakan kesenjangan sosial itu ada. Anak-anak pandai di sekolah favorit sebagian besar berasal dari keluarga yang mapan, yang punya banyak ‘social privilege’ untuk mendidik anak-anak dengan baik. Kalaupun ada anak-anak miskin yang pandai di sekolah favorit, bisa kita hitung dengan jari, bukan?
 
Kastanisasi sekolah favorit dan non-favorit ini juga melanggengkan elitisme—menjaga lingkaran ‘social privilege’ tadi agar dimiliki orang-orang tertentu saja. Jaringan alumni sekolah atau kampus favorit akan membentuk kecenderungannya sendiri dalam menerima orang-orang baru di dunia kerja atau dunia usaha, sesuai dengan histori pendidikannya
 
Maka kita bisa melihat pola yang sama: lulusan SMP favorit akan masuk SMA favorit, kemudian mereka masuk perguruan tinggi negeri favorit… Kelak rata-rata mereka menjadi ‘orang’, menjadi ‘tuan’, menjadi ‘penguasa’ di dunia kerja atau dunia usaha. Sementara mereka yang berasal dari SMP pinggiran, harus rela masuk ke SMA bereputasi rendahan yang berkemungkinan kecil lulus ke perguruan tinggi favorit… Nanti harus ikhlas menjadi pegawai atau pesuruh belaka di dunia kerja. Bila ada anomali orang sukses yang berasal dari sekolah atau kampus pinggiran, pasti mereka harus mendaki tangga kelas yang sangat curam—jika mereka tidak memiliki ‘social privilege’ melalui jalur yang lain, jalur non-sekolah, misalnya organisasi atau kekeluargaan.
 
Di sinilah pentingnya pemerintah menghilangkan kasta dalam lembaga pendidikan negeri yang dikelolanya. Lembaga pendidikan milik negara tak boleh lagi hanya berpihak pada kelas sosial tertentu saja. Sekolah negeri yang dikelola pemerintah semua harus bagus, semua harus berkualitas, guru-gurunya harus bermutu, fasilitas-fasilitasnya harus menunjang… dan anak-anak yang masuk ke sekolah negeri boleh siapa saja. Semua anak bangsa berkesempatan untuk mendapatkan yang terbaik yang diberikan pemerintah, bukan kalangan tertentu saja. Inilah semangat dari sistem zonasi, pemerintah daerah juga turut didorong untuk membuat semua sekolah di bawah koordinasi mereka menjadi sekolah yang bagus. Dunia pendidikan tinggi saya kira sudah lama melakukan itu.
 
Ini kebijakan bagus yang harus kita syukuri dan dukung bersama. Melalui kebijakan ini, kita bisa mendidik anak-anak kita agar tidak menjadi pribadi yang diskriminatif dan bisa menerima keberagaman. Lebih jauh, dalam jangka panjang kebijakan ini akan membongkar ‘social privilege’ tadi dan mengecilkan jurang kesenjangan sosial.
 
Dus, bagi Anda yang anak-anaknya tidak tidak masuk sekolah favorit, tenang saja. Sekarang pemerintah justru sedang ‘meniadakan’ sekolah favorit itu. Sekarang semua sekolah sama saja. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan saya kira sedang berusaha sekuat tenaga agar kualitas sekolah menjadi setara. Melalui sistem zonasi ini, kualitas guru juga sedang digenjot agar setara di semua sekolah—dengan distribusi yang diatur sedemikian rupa proporsinya.
 
Sekarang, bukan sekolah di mana yang penting, tetapi kita ikut mendidik anak-anak kita untuk tetap bisa bersinar di manapun mereka berada. Dengan bersekolah di dekat rumah, mereka akan dekat juga dengan lingkungan keluarga, selain bisa didorang untuk lebih mampu mengembangkan dan berkontribusi di lingkungan sosial di sekeliling mereka.
 
Namun, jika Anda memang masih ingin mendapatkan keuntungan dari ‘social privilege’, dan jika Anda memang mampu, jangan ngotot ingin masuk ke sekolah negeri tertentu dengan mencak-mencak, apalagi sampai memalsukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Daftarlah ke sekolah swasta, yang paling bagus, yang paling mahal, yang bisa melanggengkan ‘social privilege’ yang Anda imani itu. Pemerintah saya kira lebih perlu melayani dan mendahulukan kepentingan mereka yang tidak mampu—yang anak-anak mereka juga punya hak untuk sukses di masa depan. Bukan melayani nafsu keistimewaan sosial orang-orang kaya belaka.
 
Tabik!
 
FAHD PAHDEPIE
 
 

  • view 5.1 K