Jokowi dan Kebijakan Populisnya yang Patut Disyukuri

Fahd Pahdepie
Karya Fahd Pahdepie Kategori Politik
dipublikasikan 24 Mei 2018
Jokowi dan Kebijakan Populisnya yang Patut Disyukuri

Semua kebijakan baik pemerintah harus diapresiasi, segala langkah buruknya perlu dikritisi. Itulah sikap yang benar yang harus kita tunjukkan sebagai masyarakat demokrat yang berdaulat. Kita perlu lebih arif dalam berdemokrasi, tidak mendukung secara berlebihan, atau mengambil sikap oposisi yang membabi buta.

Kemarin, Presiden Jokowi bersama Menteri Keuangan mengambil langkah populis yang menurut saya cerdas. Kebijakan pemerintah untuk memberikan THR menjelang hari raya Idul Fitri ini setara ‘take home pay’ (gaji dan aneka tunjangan) patut kita apresiasi. Ini berita baik buat para ASN.

Bahkan tahun ini, seolah melengkapi kebijakan yang pertama digulirkan 2016 ini, untuk pertama kalinya pemerintah juga memberikan THR bagi para pensiunan. Karena ini hari raya umat Islam, apakah THR ini hanya berlaku untuk ASN dan pensiunan yang muslim? Tentu tidak. Ini berlaku untuk semua dan akan diberikan secara serentak hingga awal Juni mendatang.

Belum usai kabar baik itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengumumkan bahwa THR ini berbeda dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 tetap akan dibayarkan, sesuai tradisi, untuk membantu para ASN agar memiliki tambahan membayar biaya sekolah anak-anak mereka di bulan Juli mendatang. Konon, jumlah gaji ke-13 ini akan lebih besar dari THR.

Sebelumnya pemerintah juga memutuskan hal penting lainnya terkait hari raya Idul Fitri. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni MenPAN-RB, Manaker, dan Menag, pemerintah mengumumkan cuti bersama libur lebaran 2018 ditambah menjadi 9 hari—total dua minggu dengan akhir pekan. Sontak keputusan ini disambut gembira oleh para ASN, meskipun sempat menuai protes dari para pelaku bisnis dan industri. Menanggapi protes itu, Menko PMK membuat sejumlah klausul khusus untuk sektor tertentu yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Rumah Sakit, perbankan, dan bursa efek.

Rangkaian kebijakan populis menjelang lebaran ini, jika dilihat dari kacamata politik, tentu merupakan langkah politis yang berkesan ‘overkill’. Sulit bagi siapapun lawan politik Jokowi untuk mengkritisi bahkan ‘melawan’ kebijakan ini. Apalagi di mata ASN dan para pensiunan, kebijakan ini merupakan berkah yang tak bisa ditolak. Citra presiden dan pemerintah patut diduga akan naik signifikan paska kebijakan ini.

Meskipun dari aspek keuangan negara kebijakan ini harus dicermati betul, karena melibatkan uang negara yang tidak sedikit yang akan disebar ke lebih dari 25,000 satuan kerja di seluruh Indonesia. Namun, setiap kebijakan memberikan dana tambahan berupa tunjangan kepada Aparatur Sipil Negara selalu merupakan langkah ekonomi yang cerdas. Ia bukan hanya memberikan kebahagiaan bagi para ASN dan pensiunan—yang mudah-mudahan akan meningkatkan produktivitas dan loyalitas mereka, tetapi juga sekaligus mendorong daya beli mereka. Jika daya beli meningkat, konsumsi nasional juga meningkat, jika ‘consumption rate’ meningkat, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun harus diakui pertumbuha semacam itu memang semu belaka.

Akhirnya, setuju atau tidak, rangkaian kebijakan populis pemerintah ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri bersama. Kita perlu turut berbahagia untuk keluarga, kolega, dan teman-teman kita yang ASN serta pensiunan TNI/Polri. Di sini, mudah-mudahan kita bisa belajar bahwa pemerintah tak selalu mencari pujian dan pencitraan, juga tak melulu perlu dikritik berlebihan. Ada hal-hal yang tak bisa tidak untuk kita syukuri bersama. Termasuk yang satu ini.

Selamat berbahagia untuk para ASN dan pensiunan. Semoga menjadi keberkahan bagi Anda dan keluarga. Bijak juga rasanya, bila di tengah kebahagiaan itu, kita ucapkan terima kasih kepada Presiden dan pemerintah.

 

Tabik!

FAHD PAHDEPIE

—Mantan ASN yang tak dapat THR dan gaji ke-13 ????

  • view 876