Lima Hari Sekolah, Bukan Soal NU vs Muhammadiyah

Fahd Pahdepie
Karya Fahd Pahdepie Kategori Politik
dipublikasikan 15 Agustus 2017
Lima Hari Sekolah, Bukan Soal NU vs Muhammadiyah

Penolakan terhadap kebijakan Lima Hari Sekolah (LHS) yang disalahpahami sebagai kebijakan ‘Full Day School’ (FDS) terus bergulir. Aneka statement dan reaksi negatif tentang kebijakan ini berseliweran di berbagai media. Tak cukup sampai di situ, demo-demo pun dimobilisasi dengan satu kekhawatiran: Kebijakan ini akan memberangus eksistensi madrasah diniyah (madin) yang banyak dikelola warga Nahdliyin.

Sejak dua hari lalu, sebuah potongan video demonstrasi santri yang bernyanyi dan berjoget dengan teriakan ‘Bunuh, bunuh… Bunuh menterinya!’ menjadi viral di media sosial. Tak ayal, video ini makin memperkeruh suasana. Polemik LHS kian keluar dari gagasan utamanya. Di lapangan ia bergeser ke sentimen NU vs Muhammadiyah.

Tentu saja, debat panas antara aktivis NU dan Muhammadiyah tak terhindarkan lagi. Saling sindir, saling nyinyir, hingga saling serang di media sosial tak bisa dielakkan. Menteri Muhadjir yang merupakan warga Muhammadiyah dituduh dengan sengaja menggulirkan kebijakan ini yang ditengarai akan melenyapkan ‘madin’, poros ideologisasi warga Nahdliyin yang diyakini sebagai jangkar Islam Nusantara di level akar rumput. 

*** 

Kabar baiknya, melalui laman web Suara Muhammadiyah, Menteri Muhadjir segera melakukan klarifikasi. “Saya Tidak Membuat Program FDS,” tegasnya. Di sana ia memaparkan bahwa Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang LHS didasarkan pada PP No. 19 Tahun 2017 tentang beban kerja guru. Kebijakan ini pun merupakan realisasi amanat presiden dalam rapat kabinet 3 Februari 2017 mengenai sinkronisasi hari libur sekolah dengan hari libur pegawai.

 

Istilah FDS kemudian muncul karena kebijakan LHS akan menuntut konsekuensi bertambahnya jam sekolah di hari Senin hingga Jumat. Tetapi benarkah sekolah-sekolah negeri akan berubah menjadi full day school seperti yang dituduhkan? Ternyata tidak juga. 

Mengenai hal ini, Kemendikbud sudah membuat model jadwal lima hari sekolah. Berdasarkan simulasi, hanya butuh tambahan 1 jam 20 menit untuk membuat jam kegiatan belajar mengajar berjalan dengan ritme sebagaimana mestinya. Artinya, dengan kebijakan ini, siswa SD tetap bisa pulang pukul 12.10 dan siswa SMP pukul 13.20. Di tataran konsep, sekali lagi di tataran konsep, semestinya sepulang sekolah anak-anak tetap bisa belajar di madin seperti biasa.

Pelaksanaan LHS ini pun bersifat ‘optional’ atau pilihan belaka, sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Permendikbud yang sama. Model apa yang akan diterapkan di sekolah-sekolah diserahkan kepada sekolah masing-masing sesuai dengan konteks lokal yang berlaku di sana. Munculnya gagasan ‘optional’ ini pun bukan tanpa alasan, sebab dalam tata kelola yang sudah desentralistik sekolah kini berada di bawah koordinasi pemerintah daerah masing-masing—tak terpusat di kementerian.

Maka, LHS menjadi kebijakan yang sifatnya pilihan, tak wajib diterapkan. Presiden Jokowi didampingi Menteri Muhadjir, Senin lalu (15/8) di Jember, bahkan menegaskan bahwa tak ada keharusan menerapkan LHS. Dlam bahasa Presiden yang santai, “Kalau yang sudah terbiasa lima hari sekolah, silakan diteruskan. Yang tetap ingin enam hari, juga silakan.”

Agak aneh memang, mengapa sebuah kebijakan bisa segoyah dan se-optional ini? Bukankah ini justru akan menimbulkan kebingungan dan kekacauan implementasinya di level guru dan sekolah? Bagi saya, meski ada jaminan politik dari menteri dan presiden bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap madin, di lapangan rasanya wajar jika madin-madin merasa eksistensinya terancam.

***

Meskipun kelak Permendikbud ini akan diganti dengan Perpres mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), namun di dalam perpres PPK tersebut pun amanat lima hari sekolah tetap termaktub dengan jelas dan menjadi poros utama pelaksanaannya (setidaknya berdasarkan draft yang saya baca). Maka, dalam hemat saya, ada empat hal yang perlu disikapi dalam menghadapi isu yang tampak sederhana namun memiliki spektrum yang kompleks ini.

Pertama, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian lain yang diserahi tanggung jawab dalam pelaksanaan perpres PPK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Mansuia, Kementerian Agama, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi) harus membuat model pelaksanaan kebijakan yang lebih ajeg dan bisa dijadikan pegangan di level teknis.

Jika kementerian-kementerian ini gagal merumuskan juklak dan juknis yang benar, maka problem yang kelak akan muncul sebenarnya bukan hanya soal tutupnya banyak madin di daerah. Tetapi juga problem lain terkait guru, siswa dan orang tua, serta institusi pendidikan informal lain semisal lembaga kursus, privat dan lainnya yang akan turut terkena imbasnya.

Tanpa memikirkan model pelaksanaan yang matang, sebaik apapun filosofi dan rencana penerapan kebijakan ini akhirnya hanya akan menimbulkan kekacauan dan kebingungan di masyarakat. Pemerintah juga tak bisa lepas tangan dan berlindung di balik kata ‘optional’, kebijakan ini harus diterapkan dengan cara dan pengorganisasian yang baik.

Kedua, bagi saya Muhammadiyah tidak perlu pasang badan untuk soal FDS ini. Benar bahwa Menteri Muhadjir adalah warga Muhammadiyah, namun gelombang kritik terhadapnya seputar polemik LHS ini harus bisa dilokalisir dalam porsi dan posisinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Munculnya statemen-statemen berbau politis dari sejumlah aktivis dan pimpinan Muhammadiyah, bagi saya justru akan meruncingkan kesan bahwa polemik ini merupakan arena pertarungan kepentingan NU vs Muhammadiyah.

Terkait kekhawatiran terancamya eksistensi madin di daerah-daerah, justru bagi saya Muhammadiyah pun harus turut memikirkan jalan keluarnya. Sebab toh di daerah-daerah juga terdapat banyak madrasah diniyah dan madrasah taklimiyah milik warga Muhammadiyah. Dengan berbagi kekhawatiran yang sama dan sama-sama memikirkan jalan keluarnya, justru pada saatnya NU dan Muhammadiyah akan bersinergi dalam membantu pemerintah.

Ketiga, kekhawatiran NU tentang madin sebenarnya perlu dimaklumi sekaligus diapresiasi. Madin adalah jangkar ideologis NU yang tak bisa dihilangkan bahkan sekadar ‘dimodernisasi’ begitu saja. Apalagi madin-madin ini dikelola pihak swasta dan berdiri di atas tanah wakaf, dengan para gurunya yang mengajar dan dibayar seikhlasnya dengan ‘judul’ perjuangan menjaga marwah pendidikan agama. Jika madin-madin ini hilang, yang hilang bukan sekadar tempatnya atau tutup proses belajar mengajarnya—tetapi terancam juga ruh pendidikan agama di level masyarakat yang selama ini banyak digawangi kiai-kiai NU secara swadaya.  

Namun, NU yang menutup rapat-rapat pintu dialog pun perlu dikritik. Dalam prinsip demokrasi dengan azas pancasila, musyawarah tak boleh dinihilkan. NU perlu juga membuka pintu dialog untuk bersama-sama mencari solusi terbaik bagaimana agar eksistensi madin tetap terjaga, bahkan menjadi lebih baik pelaksanaannya (termasuk soal peningkatan insentif para pengajarnya). Apalagi jika mengingat bahwa madin justru merupakan penjaga gawang toleransi dan radikalisasi, lucu saja justru jika pemerintah ingin mencegah radikalisme melalui perpres PPK tetapi malah justru mengancam penjaga gawangnya.

Keempat, masyarakat perlu diberitahu dan disadarkan bahwa polemik ini bukanlah polemik NU vs Muhammadiyah. Para pimpinan kedua ormas ini, termasuk para aktivis dan intelektual di dalamnya, memiliki tanggungjawab moral untuk menghimbau warganya agar menahan diri dari membenturkan dua organisasi terbesar di nusantara ini. Bukan malah memanaskan tungku emosi masyarakat apalagi menghimbau untuk melakukan demo besar-besaran ke jalanan, dengan dibumbui kata-kata provokatif yang tidak perlu seperti ‘jihad’ atau ‘revolusi’. 

Debat mengenai kebijakan LHS dan rencana perpres PPK perlu dikembalikan kepada substansinya. Bahwa ia berorientasi pada pemenuhan hak dan kewajiban guru, memberikan kesempatan untuk siswa dan orangtua agar bisa memiliki waktu bersama lebih banyak, menciptakan sinkronisasi pelaksanaan hari dan jam kerja pegawai pemerintah, dan lebih jauh lagi penguatan pendidikan karakter yang merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.

*** 

Akhirnya, saya ingin menutup tulisan ini dengan sebuah optimisme: Keterlibatan masyarakat dalam sebuah diskusi dan debat kebijakan publik adalah pertanda yang baik tentang kian matangnya demokrasi kita. Perhatian banyak elemen bangsa, termasuk NU dan Muhammadiyah, terhadap suatu model kebijakan adalah bukti berperan dan hadirnya civil society dalam proses-proses kebangsaan.

Dengan frame of refrence dan field of experience semacam itu, rasanya semua pihak perlu menurunkan ego politiknya masing-masing, mengesampingkan agenda kepentingan kelompoknya masing-masing, untuk bersama-sama bahu membahu dan bersinergi di atas kesadaran untuk membela dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.

 

Jakarta, 15 Agustus 2017

FAHD PAHDEPIE

- Warga MuhammadiNU

  • view 1.4 K