KurinduITD - STOP Kekerasan Atasnama Negara!

erna
Karya erna  Kategori Renungan
dipublikasikan 20 November 2016
KurinduITD - STOP Kekerasan Atasnama Negara!

#KurinduITD-STOP Kekerasan Atasnama Negara!

 

Manusia selain sebagai mahkluk biologis juga diidentifikasikan sebagai mahkluk sosial sehingga manusia akan selalu senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia dan mahluk hidup lainnya. Aristoteles, berkata manusia itu “zoon politicon”, maka manusia harus memiliki aturan dan dimana ada masyarakat di situ ada hukum atau dikenal dengan istilah ubi societas ibi ius.  Hal ini juga selaras dengan pemikiran Thomas Hobes mengenai sifat dasar manusia yang dikenal dengan istilah “homo homini lupus” dimana manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.  Sifat agresifitas manusia akan melahirkan kekacauan jika tidak ada perangkat hukum yang mengaturnya. Sehingga dalam perkembangan Negara, hukum tersebut lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Tegasnya, tidak ada suatu masyarakat dan negara yang beradab tidak memerlukan hukum. 

Negara modern mempunyai arti sebagai suatu institusi yang memiliki arsitektur rasional melalui pembentukan struktur penataan yang rasional, dimana salah satu perkembangan penting yang pertama adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan dengan menghancurkan otonomi dari komunitas-komunitas lokal pada masa pra negara modern.  Konsep kedaulatan negara yang muncul berbarengan dengan perkembangan tersebut tidak menghendaki untuk bersikap toleran terhadap komunitas lokal yang asli. Kedaulatan negara tidak membiarkan adanya kekuasaan lain dalam wilayahnya. Sejak saat itu, institusi publik pertama harus diakaitkan dengan kepala negara. Oleh karena itu, hukum yang ada adalah merupakan suatu hukum negara. Berbeda dengan sebelumnya, kita sebut pada era natural law dimana tradisi masyarakat dalam natural law lebih didasarkan pada hukum alam, dimana manusia memiliki insting atau tindakan yang cenderung survival. Pergeseran tadisi natural law pada modern state memiliki pengaruh yang signifikan dalam melihat individu sebagai manusia sosial dalam masyarakat. 

Perkembangan humanitarianisme dalam modern state menempatkan posisi manusia sebagai posisi sentral dimana manusia sebagai individu memiliki hak kemerdekaan dan sebagai individu poliitik harus mematuhi segala peraturan yang dibuat Negara.  Artinya, manusia sebagai individu sejatinya tidak memiliki kedaulatan penuh dalam melakukan aktivitas maupun perilakunya.  Dalam hal ini Locke mengungkapkan teori yang dikenal dengan istilah kontrak sosial.  Dalam pandangan Locke bahwa Negara dan masyarakat melakukan perjanjian atau disebut kontrak sosial dimana setiap individu wajib menyerahkan kedaulatannya agar ada aturan-aturan yang mengikatnya.  Artinya, dalam tesis ini manusia sebagai individu yang terikat oleh Negara maka individu tersebut dilihat sebagai warga Negara.

Negara sebagai institusi yang mengatur kehidupan setiap individu dan dalam hal ini Negara juga memliki perangkat hukum, aturan, nilai, aktor politik elite dan perjanjian sosial.  Lantas, bagaimana manusia yang jika dilihat memiliki peran sentral dari humanitarianisme dapat memiliki hak merdeka dan berdaulat? Sementara, Negara telah membatasi gerak-gerik dan perilaku manusia. Lebih mengkhawatirkan lagi, Negara dengan segala perangkat hukumnya memliki otoritas untuk bersikap represif dan otoriter terhadap warganya.  Hal ini yang terlihat dalam realitas politik pada masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Negara cenderung represif dalam mengatur aktivitas masyarakat. Bahkan masyarakat yang tidak mematuhi aturan dan dianggap membangkang akan dilabeli sebagai masyarakat “subversive”.

Negara menurut Weber (1864-1920) adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan kekerasan terhadap warganya.  Dalam perkembangannya, kekerasan negara menjadi suatu praktek fenomenal dalam penyelenggaraan Negara Indonesia.  Hal ini dapat kita lihat dari sejarah panjang kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun- khususnya operasionalisasi dari pola pemerintahan yang dianut- yang telah mencatat berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia di berbagai sektor kehidupan, yang kemudian turut andil menciptakan krisis  bangsa yang kini terjadi dalam era transisi menuju demokratisasi.

Hegemoni yang disertai dengan kekerasan menjadi salah satu ciri dari pemerintahan orde baru telah banyak memakan korban dalam jumlah yang sangat besar. Salah satu yang paling menonjol adalah pemusnahan kelompok sayap kiri yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi-organisasi afiliasinya. Dan kasus-kasus kemanusiaan lainnya di hampir seluruh kawasan di negeri ini seperti kasus 27 Juli, tragedi Makassar Berdarah, peristiwa Timor Timur, kasus pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua, peristiwa Talang Sari, kasus penembakan misterius (petrus), peristiwa Tanjung Priok, penculikan aktifis-aktifis pro demokrasi ataupun berbagai konflik etnis kolektif di masyarakat yang mengindikasikan ketelibatan langsung aparat negara di dalamnya maupun upaya pemeliharaan potensi konflik yang dihasilkan dari ketimpangan sosial, ekonomi dan politik oleh negara.

Ada yang mengerikan dalam peristiwa runtuhnya Orde Baru yang kemudian terekam dalam puisi Denny Ja berjudul Sapu Tangan Fang Yin, berikut kutipannya:

Waktu itu usianya dua puluh dua

Terpaksa kabur dari Indonesia, negeri kelahirannya

Setelah diperkosa segerombolan orang

Tahun 1998, dalam sebuah huru-hara.

 

Apa arti Indonesia bagiku?

bisik Fang Yin kepada dirinya sendiri.

Ribuan keturunan Tionghoa meninggalkan Indonesia:

Setelah Mei yang legam, setelah Mei yang tanpa tatanan

Setelah Mei yang bergelimang kerusuhan.

Ada yang haru dalam penggalan puisi tersebut dimana kekerasan telah membuat sebagian kelompok minoritas menjadi korban. Sebuah kondisi yang menjadi ancaman nyata bagi masa depan kemanusiaan dan demokrasi. Amnesia sejarah yang terjadi di masyarakat, pada awalnya karena kekerasan negara yang menimpa siapa saja terus menerus ditutup-tutupi, dianggap tidak ada, dilupakan, sampai kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah.

Dalam hal ini,  kekerasan negara akan menjadi suatu hal yang mengerikan jika situasi tersebut diterima dan ditiru oleh warga negara, tanpa melalui pemikiran kritis. Apabila dominasi negara semakin mengental dengan logika kekuasaan sedemikian rupa, maka tidak menutup kemungkinan siapa pun akan menggunakan negara beserta aparaturnya melakukan praktek-praktek illegal, semisal praktek politik, praktek bisnis dan lainnya, yang semasa Orde Baru hal ini dilakukan oleh militer, birokrat dan interaksi yang kolaboratif antara pemodal dengan kaum teknokrat sipil. Akibatnya berbagai konflik antara warga negara dan negara dengan muatan ekonomi maupun politik kerap kali mencuat ke permukaan, secara otomatis warga negara menjadi satu entitas yang terus-menerus dirugikan dan timbul pelanggaran hak asasi manusia didalamnya. Maka, sudah saatnya seruan pada para pemimpin kita untuk berhenti melakukan kekerasan atasnama negara. #LombaKurinduITD

 

 

 

 

 

 

 

Biografi Penulis

Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Sosiologi di Universitas Sebelas Maret

  • view 214