Menyoal Pejabat Publik Sulawesi Tenggara

Duliaman
Karya Duliaman  Kategori Politik
dipublikasikan 16 Juni 2018
Menyoal Pejabat Publik Sulawesi Tenggara

Menyoal Pejabat Publik Sultra
Oleh: Duliaman

Sulawesi Tenggara akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan paling hangat dan hebat di tengah masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, dalam waktu yang begitu singkat pejabat publiknya mulai dari tingkatan gubernur sampai kepala daerah menjadi penghuni rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagian sudah menjalani vonis pengadilan. Rentetan perisitiwa tangkap menangkap antara pejabat publik di Sultra dengan lembaga anti rasuah menjadi tontonan yang tidak terelakkan di tengah masyarakat. Kondisi ini membawa efek psikologis yang begitu besar sebab masyarakat mulai merasakan kegelisahan akibat terungkapnya kasus oleh KPK yang berefek menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat publik. Yang paling merasakan beban psikologis efek dari 'aib' para pejabat publik di atas adalah masyarakat Sulawesi Tenggara.
Masih terngiang dalam ingatan publik dimana beberapa waktu lalu secara tiba-tiba Gubernur Sultra non aktif Nur Alam di 'amankan' lembaga anti rasuah akibat dari dikeluarkannya izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan tambang yang dinilai izin tersebut cacat hukum yang berefek kepada kerugian negara. Sebelumnya juga Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun mendapatkan 'hadiah' yang sama akibat dari upaya menyuap hakim MK di kala itu. Belum sembuh 'trauma' psikologis masyarakat, muncul lagi kasus yang sama di pusat ibu kota Sultra (Kendari) Walikota non aktif Adriatma Dwi Putra (ADP) yang baru dilantik beberapa bulan, di 'amankan' lagi KPK sebab dari penyuapan. Kali ini tidak tangung-tanggung, mantan Walikota Kendari Asrun sekaligus calon gubernur yang juga ayah dari ADP, juga ikut di seret. Inilah musibah yang sedang dirasakan masyarakat Sultra. Tidak sampai disitu, beberapa hari lalu publik di gegerkan lagi oprasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat yang ayahnya calon wakil gubernur. Kasusnya sama yaitu penyuapan. Inilah menjadi sorotan publik, sebab hari ini pejabat publik Sultra menjadi 'naik kelas' akibat dari rentetan peristiwa yang sedang hot di tonton tersebut.
Realitas diatas menjadi musibah kolektif bagi masyarakat Sultra, sebab mereka adalah figur yang lahir dari pilihan hati nurani masyarakat Sultra. Ini tidak bisa dinafikan, karena dalam perjalanannya, tokoh-tokoh Sultra tersebut telah meletakkan pondasi pembangunan di Sultra dan daerah-daerah tempat mengabdinya. Mereka adalah figur yang menjadi panutan sekaligus sorotan masyarakat. Namun demikian, itulah konsekuensi jabatan, selain melahirkan kemaslahatan dan popularitas bagi masyarakat banyak, juga melahirkan kemerosotan di tengah masyarakat jika 'aib' tersebut mencuat dan menjadi konsumsi masyarakat.
Maraknya pejabat publik di Sultra yang berurusan dengan lembaga hukum, melahirkan spekulasi dan pertanyaan di tengah masyarakat. Perbaikan tata kelola pengelolaan pemerintahan termasuk transparansi politik anggaran daerah masih menjadi episentrum kebijakan bagi pejabat publik yang di pilih rakyat. Bahkan KPK hari ini telah melakukan upaya-upaya pencegahan secara terintegrasi di Sultra. Namun demikian, upaya-upaya positif tersebut belum mampu menghadirkan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan jauh dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi ini melahirkan pertanyaan besar sebenarnya apanya yang salah, sistem pengelolaan pemerintahan atau justru para pengambil kebijakan ini yang tergoda dan bernafsu dengan jabatan yang di emban?
Sultra dengan potensi dan keunikannya yang berbeda, menjadi magnet tersendiri bagi para pemimpin di daerah ini untuk mengambil peran kepemimipinan yang bisa menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ini bisa di buktikan dengan munculnya berbagai program pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Sultra termasuk daerah-daerah di dalamnya muncul dengan gagah berani yang tidak mau ketinggalan dengan daerah lain yang sudah lebih duluan maju. Wajah daerah kita saat ini sudah jauh berbeda bila dibandingkan degan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, kemajuan daerah ini menyisahkan masalah dasar yang belum ada solusinya yaitu pemimpin kita terjerat dengan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
Sekali lagi Sultra menjadi sorotan publik, menurut salah satu komisioner KPK, Basaria Panjaitan di beberapa media, bahwa Sultra hari ini masuk dalam kawasan zona merah. Artinya bahwa Sultra menjadi daerah 'binaan' KPK di masa ke depan dan pejabat publik kita masuk dalam pantauan prioritas. Cikal bakalnya adalah karena sudah enam pejabat publik baik Kepala Daerah termasuk Gubernur yang berurusan dengan KPK. Ini menjadi warning bagi pejabat publik kita. Masihkah jumlah 'pasien' KPK tersebut terus bertambah? Meskipun pintu untuk bertambahnya kasus seperti di atas masih menganga lebar, kita semua berharap musibah ini jangan lagi terulang di masa yang akan datang. Cukup sudah musibah besar ini menguras energi kita. Kita ingin daerah dan pemimpin kita disebut-sebut dengan prestasi dan kebaikan yang membanggakan di masa ke depan.
Tarbiyah Ramadhan
Sejatinya bulan suci ramadhan selain untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba kepada Sang Khalik, juga bisa dijadikan momentum untuk mendidik manusia menjadi manusia yang lebih baik. Puasa untuk menahan hawa nafsu dan segala sesuatu yang bisa membatalkannya selama sebulan penuh adalah langkah tarbiyah yang paling efektif yang bisa mengembalikan manusia kembali bersih. Puasa menjadi penting untuk membumi hanguskan segala sesuatu yang bisa merugikan fikir dan hati manusia. Pendidikan terbaik ini diturunkan langsung Sang Khalik kepada kita guna untuk mengembalikan kita menjadi fitrah dan nilai tarbiyah ramadhan ini bisa di implementasikan pada berbagai lini kehidupan dan profesi setelah selesai ramadhan. Ini bisa menjadi referensi dasar bagi pejabat publik yang ada di daerah ini. Tarbiyah moral dalam momentum ramadhan di yakini akan mampu menghindarkan pejabat publik untuk berhadapan dengan penegak hukum. Memang di sadari bahwa menjadi pejabat publik membawa konsekuensi tanggung jawab yang begitu besar dan berat yang akan di pertanggung jawabkan dunia akhirat. Namun demikian, jabatan yang di emban akan menjadi salah satu pintu pahala yang besar manakala digunakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Menutup tulisan sederhana ini, harus disadari bahwa jabatan adalah amanat yang harus di jaga dengan baik dan selalu berhati-hati. Mengutip kalimat A. Malik Madaniy bahwa jabatan adalah amanat yang harus diwaspadai bukan sebagai nikmat yang perlu di syukuri. Semoga.
Penulis adalah Generasi Muda Buton Tengah, Peminat Sosial

 

 

 

  • view 37