Pegawai

Diyan Nur Rakhmah
Karya Diyan Nur Rakhmah Kategori Catatan Harian
dipublikasikan 31 Januari 2017
Pegawai

Namanya Bonus Demografi.
Konon menurut hasil kajian para ahli ekonomi dan pembangunan, pada tahun 2020-2030, Indonesia akan menerima Bonus Demografi, yaitu kondisi di mana penduduk dengan umur produktif, jumlahnya menjadi sangat besar dibandingkan dengan penduduk di usia lanjut dan belia.

Bonus demografi, di satu sisi menguntungkan dari sisi pembangunan, karena lebih besarnya jumlah penduduk dengan umur produktif, akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ke tingkat yang lebih tinggi. Pun sama halnya dengan beban sosial, yang diharapkan berkurang, mengingat lebih rendahnya jumlah penduduk usia lanjut dan usia belia dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yang berarti beban ekonomi atas penduduk usia belia dan lanjut tersebut juga menurun jumlahnya.

Sayangnya, Bonus Demografi tadi, bukannya tanpa cela. Kesiapan negara dan dunia kerja menampung ketersediaan lapangan dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan 70% angkatan kerja produktif di tahun 2020-2030 tersebut dipertaruhkan. Jangan sampai yang kemudian muncul adalah tidak terakomodirnya para angkatan kerja produktif dan kompeten, pada bidang pekerjaan yang sesuai dan selayaknya dengan kompetensinya.

Setiap angkatan kerja yang mana merupakan "hasil dari proses bernama pendidikan", sejatinya berhak dan berkehendak mendapatkan pengembalian positif atas proses pendidikan yang selama ini dijalananinya. Pastinya setiap orang yang bekerja, mengharapkan tidak sekadar dapat bekerja dan menghasilkan materi atas pekerjaannya. Adil secara materi, memuaskan secara "hati". Tapi seringnya, tak sedikit mereka yang bekerja harus alakadarnya menerima kenyataan, bahwa pekerjaan yang selama ini dijalaninya, hanya sekadar "penghidupan" -tempat mencari materi untuk sekadar bertahan hidup, dan bukannya "kehidupan" -tempat yang memberikan alasan untuk "tetap hidup".

Banyak orang yang bekerja terjebak, pada rutinitas pekerjaan yang melulu sama, menjemukan dan lantas miskin kreativitas, padahal lembaga pendidikannya dulu, membenihkan keyakinan dalam hati, bahwa mereka bisa berbuat lebih banyak dari rutinitas-rutinitas itu.

Celakanya, lembaga tempat bekerja, seringnya tidak memiliki "political will" untuk lebih memperjuangkan tenaga-tenaga kerja yang dimilikinya, pada bidang-bidang pekerjaan yang memang benar-benar tepat, berdaya secara kompetensi, sekaligus bermanfaat secara organisasi.

Dalam ilmu manajemen, Gregory Nuun mengajarkan banyak hal tentang perlunya menempatkan seseorang pada kapasitasnya, baik sebagai individu, pekerja, manusia.
“The right man in the right place, at the right time, can steal millions”. Idealis, dan pada praktiknya tak jarang utopis.

Pada dasarnya, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan banyak hal yang sesuai dengan apa yang dimilikinya, uang, pekerjaan, penghidupan, masa depan.
Pun sama halnya dengan organisasi tempat bekerja, punya kewajiban menempatkan tenaga-tenaga kerja di dalamnya, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Lembaga harus dapat menjadi "nyawa" yang menghidupkan semangat dan hati pekerja dalam bekerja, bukan hanya semata berorientasi pada tujuan dan kepentingan organisasi, sambil secara tidak sadar "mematikan"ghiroh para pegawainya untuk tetap hidup dalam kreatifitas dan semangatnya untuk bekerja membangun dirinya dan bangsanya.

Diakui atau tidak, manajemen sumber daya manusia di banyak lembaga di Indonesia, belum sepenuhnya lepas dari ketidakteraturan , tanpa perencanan dan pemetaan yang ideal, yang pada akhirnya, pun tidak jauh halnya dengan program-program pengembangan kompetensi SDM yang pada ujungnya hanya berakhir pada program penyerapan anggaran semata. Pegawai tetap tidak berdaya, bekerja apa adanya, karena enggan lepas dari zona nyaman rutinitas kerja yang melulu itu-itu saja. Pada pegawai yang idealis dengan keyakinan kompetensinya dalam bekerja, dibiarkan tumpul dan kehilangan arah dengan sistem manajemen SDM yang konvensional dan kaku terhadap budaya rotasi dan mutasi pegawai.

Maka jangan lagi, bekerja hanya untuk penghidupan, pekerja hanya untuk "menghidupkan". Tapi selayaknya, pekerja juga berhak atas "kehidupan" -idealisme, kompetensi, pilihan dan keyakinannya dapat berbuat lebih dengan apa yang mereka miliki untuk negeri ini.

 

 

 

gambar diambil dari : https://www.merdeka.com/peristiwa/pegawai-pemda-paling-banyak-lakukan-korupsi.html

  • view 98

  • Dicky Armando
    Dicky Armando
    9 bulan yang lalu.
    Pertama, saya suka sumber gambar thumbnailnya, bikin tertawa, wakakakkaka, keren.
    Yang kedua, saya tambahkan bahwa ada baiknya karyawan yang digaji oleh negara punya aturan sama--seperti dengan karyawan swasta: bisa dikeluarkan dengan SP3 jika bermasalah. Jika dilakukan, menurut saya, maka oknum karyawan yang digaji poleh negara akan berpikir dua kali jika mau nambah libur tahun baru atau hari raya lainnya. Hanya pendapat pribadi.