Apa Kabar Honorer?

Dicky Armando
Karya Dicky Armando Kategori Lainnya
dipublikasikan 30 Maret 2017
Apa Kabar Honorer?

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setelah lahirnya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), istilah “Pegawai Honorer” diganti menjadi “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja” (PPPK), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Entah apa yang mendasari seseorang untuk menjadi PPPK, tentunya macam-macam alasan dengan latar belakang yang berbeda. Namun ada dua hal yang mungkin harus ditanyakan sebelum menjadi seorang PPPK:

  1. Ingin mengabdi kepada negara.
  2. Ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar bisa “mengamankan” penghasilan bulanan dan mendapatkan uang pensiun.

Hal-hal di atas terlihat mirip, namun sebenarnya berbeda. Jika Anda ingin mengabdi atau berbakti kepada negara—maka bisa dilakukan dengan berbagai cara, tidak harus menjadi seorang PPPK. Membuka lapangan pekerjaan baru adalah sebuah cara untuk berbakti kepada negara—bahkan jauh lebih nyata. Meski begitu, seandainya alasan pertama yang dipilih—tidaklah terlalu buruk, karena ada sikap “patriot” di dalamnya.

Alasan kedua tidak cukup baik, karena sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita bisa mencari akal untuk memenuhi kebutuhan hidup, intinya adalah memaksimalkan daya pikir dan kreatifitas.

Beberapa orang mungkin tidak sadar—bahwa menjadi PPPK tidak selalu menguntungkan. Contohnya mereka menghabiskan banyak waktu tanpa adanya kenaikan karir, beda halnya dengan karyawan swasta. Namun para PPPK ini memiliki “mimpi” yang juga tak boleh disalahkan, yaitu sebagian kalangan beranggapan bahwa menjadi seorang PNS berarti sebuah kehidupan yang terjamin.

Tidak adanya peraturan yang tegas dan jelas mengenai pengangkatan PPPK menjadi PNS semakin menambah kerugian.

Said Syamsul Bahri—Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Pekanbaru—menjelaskan bahwa banyak honorer daerah saat ini dirumahkan karena APBD daerah tak sanggup bayar.

Sementara, Wakil Ketua Fraksi PDIP—Arief Wibowo—menyatakan bahwa agar para tenaga honorer, bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap), dan pegawai pemerintah non PNS bersatu mendukung revisi UU ASN, agar terbuka jalan bagi mereka untuk dijadikan PNS.

Solusi bagi generasi masa depan negara ini agar tidak berebut menjadi PPPK atau PNS adalah dengan cara mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang tepat—sesuai bakat dan minat masing-masing. Dengan kemampuan tersebut, nantinya akan muncul bibit-bibit unggul dengan “kekuatan spesial” yang mampu bersaing di masyarakat.

---

Pontianak, 30 Maret 2017

Dicky Armando

 

Referensi:

  • “Bayar Honorer Saja Daerah Sudah Sulit, Apalagi...”. JPNN(dot)com. 25 Maret 2017. Web. 26 Maret 2017.
  • “Presiden tak Mungkin Angkat Honorer Usia Lebih 35 Tahun”. JPNN(dot)com. 22 Maret 2017. Web. 26 Maret 2017. 

  • “Status dan Gaji Pegawai Honorer”. Hukumonline(dot)com. 23 Marer 2016. Web. 26 Maret 2017. 

 

Sumber foto: Pixabay.com 

  • view 310