Meneguhkan Kembali Rumah Bersama Bernama Indonesia

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Renungan
dipublikasikan 18 Juli 2018
Meneguhkan Kembali Rumah Bersama Bernama Indonesia

 

Meneguhkan Kembali Rumah Bersama Indonesia, Setelah Menurunnya Pendukung Pancasila.

 

Denny JA

 

Suatu ketika John F Kennedy berseru. Jika kita tak bisa mengakhiri perbedaan, setidaknya bersama kita bisa membuat dunia lebih aman untuk hidup dalam keberagaman dan perbedaan.

 

Apa yang dinyatakan Kennedy sebelumnya sudah dijalankan oleh Founding Fathers kita, antara lain Bung Karno, Mohamad Hatta, Mohammad Yamin, Ki Bagoes Hadi Koesoema, AA Maramis. Di tahun 1945, melalui sidang BPUPKI, mereka merumuskan dasar kesepakatan bernegara.

 

Seperti yang dapat kita baca dalam notulensi rapat, terjadi perdebatan hangat. Apakah Indonesia akan dibangun sebagai negara agama? Ataukah negara sekuler ala barat? Di tahun 1940an, memang dunia tengah penuh dengan hiruk pikuk pertarungan ideologi. Tak hanya soal negara Islam dan demokrasi sosial ala Eropa Barat, tapi juga tumbuh paham sosialisme hingga Komunisme.

 

Karena pada pendiri bangsa tak bisa mengakhiri perbedaan, mereka pun berkompromi mencari jalan tengah. Bung Karno mampu merumuskan embrio titik tengah ini, yang diberi nama Pancasila. Lima Sila itu terasa menjadi kompromi yang mengakomodasi prinsip penting aneka paham dan ideologi besar zaman itu.

 

Pancasilapun tumbuh bersama dengan tumbuhnya negara Indonesia. Ia menjadi simbol perekat yang menyatukan Aceh hingga Papua, yang sangat beragam dari sisi etnik dan agama. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, Pancasilapun menjadi identitas nasional.

 

-000-

 

Apa yang terjadi jika Pancasila kehilangan kekuatan simboliknya  sebagai perekat keragaman bangsa? Apa yang terjadi jika Pancasila memudar selaku identitas nasional?

 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) menememukan data yang kecut itu. Sejak tahun 2005, lalu 2010, 2015 hingga 2018, warga pro Pancasila terus menurun dari 85,2 persen menuju 75.3 persen. Selama 13 tahun terakhir, dukungan warga kepada Pancasila menurun sekitar 10 persen.

 

Di sisi lain, di era yang sama, pendukung NKRI bersyariah naik 9 persen. Publik yang pro NKRI bersyariah tumbuh dari 4,  6%   (2005) menjadi 13,2% (2018), 13 tahun kemudian.

 

Pada level ini, Pancasila masih mayoritas,  masih menjadi perekat bangsa, masih menjadi identitas nasional. Tapi jika trend menurun itu tak dihentikan secara sistematis, purposif dan massif, bisa jadi dari dukungan 75%, dukungan atas Pancasila menjadi 65%, 55% dan akhirnya malah minoritas.

 

Jika ini terjadi, yang dipertaruhkan tak hanya nasib Pancasila. Tapi yang beresiko adalah bangunan negara Indonesia sendiri. Apakah teritori provinsi Aceh yang mayoritasnya Muslim dan Bali yang mayoritasnya Hindu dan Papua yang mayoritasnya Kristen masih bisa bersama  dalam bendera merah putih?

 

Sebelum too late and too little, dari sekarang perlu dibuatkan counter culturenya. Trend Pancasila harus dibalik kembali. Bagaimana cara membalik trend itu?

 

Kita pahami dulu variabel penyebab menurunnya Pancasila. Dalam survei LSI, ditemukan 3 variabel yang saling jalin menjalin.

 

Ketika data dibedah, penurunan dukungan atas Pancasila banyak terjadi di kalangan masyarakat penghasilan rendah, warga beragama Islam, namun di semua level pendidikan.

 

Penyebab pertama menurunnya dukungan atas Pancasila adalah isu ketimpangan ekonomi. Warga dari wong cilik hidup dalam situasi jarak ketimpangan semakin tinggi.

 

Data BPS dari pemerintah soal kooefisien Gini menunjukkan hal itu. Di tahun 2007, koofisien Gini masih di angka 0,35 persen. Tapi angka itu terus menaik hingga 0, 41 persen di tahun 2011-2015. 

 

Koofisien Gini sebuah metode untuk mengukur kesenjangan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi koefisien Gini, semakin timpang masyarakat itu. Sebuah berita baik di tahun 2017, BPS menunjukkan data Koofisien Gini mulai menurun ke angka 0,39 persen.

 

Ketimpangan yang semakin melebar sangat rentan dengan isu keadilan. Rentan pula mereka dibujuk untuk meyakini bentuk perjuangan lain yang lebih menjamin keadilan.

 

Ada variabel ketidak puasan ekonomi, dan isu keadilan sosial yang dialami oleh mereka yang meninggalkan Pancasila.

 

Penyebab kedua bersemai paham lain di luar Pancasila. Beragam warna dan spektrum politik yang datang sebagai alternatif, dari yang kiri hingga kanan. Bagi warga yang inginkan keadilan sosial, paham alternatif yang populis akan sangat membujuk.

 

Yang lebih banyak terambil hari ternyata dari warga bergama Islam. Paham alternatif yang datag lebih bernuansa agama.

 

Terdapat variabel tumbuhnya paham lain di luar Pancasila yang populis, bernuansa keadilan sosial dan kuat daya tarik agamanya.

 

Penyebab ketiga, terjadi sesuatu pada Pancasila itu sendiri. Zaman sudah sedemikian berubah. Pancasila tak lagi disosialisasikan dengan spirit zaman baru, era milenial, yang tak lagi pas dengan kebijakan Top-Down. 

 

Ini era Bottom-Up, dari masyarakat untuk masyarakat. Turunnya dukungan atas Pancasila itu diakibatkan pula oleh sebut saja melemahnya “marketing Pancasila.” Semakin jarang terdengar di ruang publik para juru bicara paham Pancasila yang tak hanya cemerlang tapi relevan dengan zamannya.

 

Dibandingkan ideologi militan lain, Pancasila kalah dari sisi sosialisasi.

 

-000-

 

Apa yang harus dilakukan? What Should be Done?

 

Sisi keadilan sosial yang bernuansa ekonomi tentu harus dibenahi dengan kebijakan ekonomi kongkret. Namun untuk penyebab non-ekonomi, jawabnya adalah marketing!

 

Pancasila harus dimarketingkan kembali. Itu dimulai dengan tafsir Pancasila yang lebih segar.

 

Dalam sejarahnya, Pancasila pernah ditafsir dalam Orde Demokrasi Terpimpin. Namun sisi buruk Orde ini, presiden terlalu berkuasa, bahkan sempat diangkat menjadi presiden seumur hidup. Bahkan presiden pernah pula melampaui konstitusi karena ia berkuasa membubarkan parlemen, padahal kekuasaan itu tak diberikan konstitusi yang berlaku.

 

Pancasila pernah pula ditafsir dalam Orde Baru. Sekali lagi sisi buruk orde ini karena diterapkannya dwi fungsi ABRI. Korps militer yang memegang senjata juga berperan politik. Akibatnya negara (State) terlalu kuat. Masyarakat  (society) terlalu lemah.

 

Baik Orde Lama ataupun Orde Baru tumbang. Pancasila tetap survive. Agar tetap surive, Pancasila jangan lagi ditafsir dengan sistem sosial yang masih “coba-coba” dan trial and error.

 

Pelajari saja sejarah. Dari 191 negara nasional yang berdaulat, di puncak paramida terdapat belasan negara nasional yang makmur, tumbuh ilmu pengetahuan, dan paling membuat bahagia rakyatnya. Sudah berkembang world happiness index untuk mengukur tingkat kebahagian warga negara.

 

Apa ciri belasan negara yang sukses itu? Mereka tak hanya negara di Eropa atau Amerika Serikat, tapi juga di Australia, Asia dan Amerika Latin. Mereka menerapkan hidup berkonstitusi yang menjalankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

 

Saatnya Pancasila di era Google dan milenial ini ditafsir dengan prinsip yang sejalan dengan pokok pokok demokrasi modern dan Hak Asasi Manusia

 

-000-

 

Buku kecil ini ditulis untuk menjadi panduan cara hidup dalam masyarakat yang majemuk, yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Agar Indonesia menjadi rumah bersama yang damai dan melindungi keberagaman, apa yang perlu diketahui? Apa yang jangan dilakukan? Apa yang boleh dilakukan? Apa yang harus dilakukan. Buku ini menjawab pertanyaan dasar itu dengan cara yang sederhana.

 

Dalam Bab  5 hingga Bab 11, buku ini mengkisahkan dengan kasus, teori dan panduan sederhana cara memelihara rumah bersama bernama Indonesia.

 

Dalam Bab 1 hingga Bab 4, buku ini memulai dengan kasus terorisme, yang dilanjutkan dengan sebab musababnya.

Mengapa membahas terorisme? Iru karena terorisme itu bentuk paling ekstrem dari musuh bersama  hidup yang damai di ruang publik. 

 

Bahkan dibtahun 2018, evolusi terorisme di Indonesia sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Survei LSI Denny JA bulan Juli 2018 menunjukkan tingginya kekhawatiran itu. Sebanyak 82 persen warga makin prihatin dengan terorisme yang melibatkan ibu rumah tangga beserta anak anak.

 

Selanjutnya buku kecil ini akan diterjemahkan ke dalam manual pelatihan. Membalikkan trend pro Pancasila agar dominan kembali juga membutuhkan para juru bicara dan pejuang. Para juru bicara ini perlu dilahirkan dan difasilitasi agar beranak pianak.***

 

Juli 2018

 

Pengantar buku Denny JA dkk: Rumah Bersama Bernama Indonesia: Dari Terorisme Menuju Toleransi Masyarakat yang Majemuk (2018)

  • view 631