Yudi Latif Belajar Menjadi Pejabat Negara: Copy Rights dan Pancasila

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Enterpreneurship
dipublikasikan 11 Februari 2018
Yudi Latif Belajar Menjadi Pejabat Negara: Copy Rights dan Pancasila

Yudi Latief Belajar Menjadi Pejabat Negara

- Kisah Copy Rights dan Pancasila

Denny JA

Di sebuah grup WA, Yudi Latief, asyik berkreasi. Kini Yudi sudah menjadi pejabat negara, pimpinan UKP Pancasila. Hari itu, 10 Feb 2018, di grup WA NewsPropAds Indostudies, Yudi mengkopi, memotong dan memberikan keterangan pada foto aneka tokoh dunia. Ia sedang asyik.

Yang sempat saya lihat, gambar yang digunakan Yudi adalah foto selebriti dunia Angelina Jolie, Dalai Lama dan Bunda Theresia. Mereka sedang melambaikan tangan dengan lima Jari. Lalu satu persatu foto itu diberi komentar dan disebarkan oleh akun yang kita tahu dari Yudi Latief: Angelina Jolie pun menebar salam Pancasila. Kamu?

Komentar yang sama dilakukan akun itu pada Bunda Theresia dan Dalai Lama. Bunda Theresia pun menebar salam Pancasila. Kamu? Dalai Lama pun menebar salam Pancasila. Kamu?

Pro dan kontrapun muncul dalam WA grup itu, termasuk dari saya. Antara lain: Apakah Yudi sadar ia sekarang ini pejabat negara? Apakah ia tahu tak boleh sembarangan menggunakan foto orang lain, apalagi tokoh dunia, untuk kampanye gagasan, sebelum izin yang bersangkutan? Apakah ini bagian kerja dari UKP Pancasila?

Jika Yudi sudah mendapatkan copy rights dari tokoh tersebut, dan juga dari pemilik foto, tak ada masalah soal itu. Jika belum, Nah Ini!

Kasus Yudi Latief dan Angelina Jolie jadi menarik dan penting, jika kasus ini diangkat ke level lebih besar. Betapa kita semua, secerdas apapun, seikhlas apapun niat, ternyata harus juga belajar cara menjadi pejabat negara. Harus tahu the Do’s and Don’ts, apa yang harus dan apa yang jangan.

Kita ternyata, oh ternyata, butuh waktu untuk belajar menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden. Tak terkecuali para aktivis dan intelektual. Termasuk untuk tahu hal yang sangat elementer yang ternyata banyak dari kita yang juga alpa.

Saya pun teringat kisah 7 bulan lalu.

-000-

Hari itu, hati saya bergetar. Rabu 7 Juni 2017, Presiden Jokowi melantik Yudi Latief sebagai pimpinan UKP PIP (Unit Kerja Presiden bagian Pembinaan Ideologi Pancasila). Ini badan yang akan membantu presiden merumuskan arah kebijakan sekaligus pembinaan ideologi Pancasila.

Tak nanggung, untuk menjalankan badan baru ini, Yudi Latief dibantu sembilan dewan pengarah. Nama mentereng ada di sana: Megawati Soekarnoputri, Tri Sutrisno, KH Makruf Amien, Said Aqiel Siraj, Sudamek, dan sebagainya. Ini kombinasi pimpinan partai terbesar, ketua organ ulama terbesar, organisasi Islam terbesar, pengusaha besar dan sesepuh TNI yang dihormati.

Hati saya tergetar karena saat itu belum lama lepas dari suasana pilkada Jakarta. Publik pecah akibat pro kontra Ahok. Isu agama dalam politik meruncing. Astaga, itu pilkada cukup melelahkan.

Dalam drama pilkada Jakarta yang berlangsung kurang lebih setahun, Saya kehilangan banyak sahabat. Aneka grup social media yang sebelumnya akrab dan asyik, tutup. Di luar WA, anggotanya seolah bermusuhan.

Hadirnya Spirit Pancasila melalui UKP sungguh segar. Ia bisa menjadi simpul baru dari tali Indonesia yang sempat terputus di sana dan di sini.

Sayapun tergetar, rekan sesama aktivis, penulis dan intelektual, Yudie Latif diangkat menjadi pimpinan. Keseriusan Yudi Latief soal pemikiran Pancasila, juga komitmennya atas keberagaman tiada diragukan.

Satu satunya yang saat itu mengkwatirkan saya: seberapa lama waktu yang dibutuhkan Yudi Latief untuk belajar menjadi pejabat negara dan pemimpin sebuah lembaga negara.

Untuk memimpin organ besar dengan skala nasional, itu tak hanya menyangkut keahlian tingkat gagasan. Ia juga perlu management skills, tertib prosedural, dan daya tahan atas intrik tingkat tinggi.

Namun keraguan saya ini dikalahkan oleh harapan. Sejak mendalami demokrasi, saya prihatin absennya negara yang mayoritas warganya Muslim untuk tumbuh menjadi negara demokrasi yang terkonsolidasi. Dalam rating Freedom House, misalnya, tak ada negara muslim yang statusnya Free (murni). Yang ada hanya Partly Free dan Not Free.

Demokrasi yang tumbuh di Indonesia potensial menjadi kasus sukses negara yang mayoritasnya Muslim. Jembatannya mungkin pancasila. Indonesia potensial mengembangkan varian demokrasi dari demokrasi pada umumnya menjadi Demokrasi Pancasila.

Tapi bagaimana konsep dasarnya Demokrasi Pancasila? Dimana letak diferensiasi pada tingkat kelembagaan dan gagasan?

Jelas demokrasi Pancasila harus tetap menghadirkan semua fasilitas sistem demokrasi. Tapi pada saat yang sama, Ia juga peka atas agama yang goresannya sangat dalam pada batin masyarakat Indonesia.

Era pak Harto sudah merumuskan satu sistem yang disebut Demokrasi Pancasila. Namanya sudah bagus. Tapi isi sistem era pak Harto itu tak memenuhi kualifikasi minimal demokrasi. Tiada supremasi sipil di sana. Kebebasan organisasi dan pendapat sangat dibatasi.

Karena itu pula saya ikut mengembangkan istilah Demokrasi Pancasila yang diperbaharui. Saya buatkan satu survei nasional yang khusus. Saya pun menulis banyak artikel soal itu.

Nama Demokrasi Pancasila tetap saya gunakan. Namun gagasan dan kelembagaan di dalamnya saya kembangkan untuk tetap memenuhi kualifikasi demokrasi.

Sekeras apapun kerja saya, agar punya pengaruh nasional, tetap perlu ada peran pemerintah sendiri. Perlu ada elaborasi lebih massif dari pemerintah sendiri untuk mematangkan varian demokrasi versi Indonesia.

itulah sebabnya. Hati saya tergetar ketika mengetahui UKP Pancasila resmi dibuat. Ketuanya: Yudi Latief dilantik. Saya bergetar karena besarnya harapan atas lembaga ini juga pimpinannya.

-000-

Harapan saya mulai mengecil ketika membaca pernyataan Yudi Latif sendiri setelah dilantik. Ujarnya jangan berharap banyak. Kewenangan kami terbatas.

Lembaga UKP Pancasilapun ternyata bukan permanen. Ia melekat pada Jokowi selaku presiden. Jika Jokowi tak lagi presiden, lembaga ini bisa berlanjut. Bisa juga tidak. Itu tergantung kebijakan presiden berikutnya.

Yang lebih membuat harapan saya mengecil adalah soal dana. Ujar Yudi, untuk tahun 2017, anggaran nasional UKP PIP hanya 12 milyar saja.

Wow, ujar saya dalam hati. Untuk ideologi sepenting Pancasila, pemerintah hanya anggarkan setahun 12 milyar rupiah. Sementara APBN setahun 2017 itu sebesar 2.080 trilyun rupiah. Berarti anggaran Pancasila ini hanya 0,000005 persen dari APBN (hadir lima NOL di belakang koma).

Jika dibagi total populasi 250 juta rakyat Indonesia, angkanya jelas. Anggaran 12 milyar ini sama dengan biaya sekitar 40 rupiah per kepala per tahun untuk biaya sosialisasi Pancasila.

Seketika muncul prihatin. Ini pasti pemerintah sedang tak punya uang. Hutang sedang bertumpuk. Sehingga biaya konsolidasi ideologi negara hanya 40 rupiah per kepala per tahun. Itu sama dengan 0,000005 persen dari keseluruhan dana APBN.

Harapan saya mengecil lagi ketika melihat ketua UKP Pancasila Yudi Latif asyik meng copy-paste tokoh dunia, menambah komentar seolah tokoh dunia itu sedang kampanye Pancasila.

Apakah tak ada lagi dana untuk marketing yang lebih elegan, untuk ideologi sepenting Pancasila? Ataukah Yudi Latief lupa ia sedang menjadi pejabat negara? Jika ia buat salah yang terkena bukan hanya dirinya pribadi, tapi pemerintah Indonesia? Apa iya, UKP tega membiarkan pimpinan terhormatnya menjadi agen marketing Pancasila dengan cara “biaya gratisan” ambil foto dunia di sana dan di sini?

Jika ternyata UKP Pancasila sudah mendapatkan izin dari tokoh itu Angelina Jolie, Dalai Lama dan Bunda Theresia, mohon lupkan topik itu dalam esai ini. Jika ternyata tak ada izin, Presiden Jokowi agaknya perlu membuat team ad hoc.

Team ini bertugas memberi pembekalan bagi pejabat negara untuk tahu apa yang harus dan jangan. Ini agar siapapun yang sedang belajar menjadi pejabat negara, tak terlalu lama belajarnya. Dan tak terlalu fatal kesalahannya.

Asyiknya dalam dunia aktivis adalah seperti ini. Bung Yudi Latiefpun pasti tersenyum membaca tulisan saya. Ia tahu ini adalah dukungan padanya, dengan cara yang tak biasa.

Bung Yudi pun tahu, betapa kami sama sama suka dengan Dalai Lama. Bunda Theresia. Dan tentunya Angelina Jolie.***

Feb 2018

 

  • view 228