Setelah Setya Novanto Tersangka, Kemana Politik Golkar?

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Politik
dipublikasikan 18 Juli 2017
Setelah Setya Novanto Tersangka, Kemana Politik Golkar?

Setelah Setya Novanto Tersangka, Kemana Politik Golkar?
Denny JA

Segera setelah Setya Novanto ditetapkan tersangka oleh KPK, Golkar akan terpolarisasi dalam tiga kubu politik. Seberapa cepat Golkar terkonsolidasi kembali, bersatu kembali, akan menentukan seberapa siap Golkar menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Kubu mana yang dominan di Golkar paska penetapan Novanto sebagai tersangka akan menentukan pula arah politik Golkar terhadap pemerintah dan pencapresan Jokowi kembali.

Imajinasi ini muncul ketika mendapatkan kabar itu. Setya Novanto yang selama ini tak pernah berhasil dijerat oleh aparat hukum akhirnya terkena oleh KPK. Entah kebetulan atau tidak, KPK mengumumkan Setya Novanto selaku tersangka E-KTP di "angka cantik serba 7": 17 -07 -2017.

-000-

Sebulan sebelum bulan Ramadhan, saya diajak bicara oleh elit Golkar yang mengklaim mendapat informasi penting. Menurutnya, Setya Novanto dipastikan akan menjadi tersangka KPK. Selanjutnya hanya masalah waktu saja kapan status tersangka diumumkan.

Saya bertanya padanya seberapa siap Golkar menghadapi badai internal kembali. Golkar baru saja terkonsolidasi 14 bulan lalu, sejak Setya Novanto terpilih ketum bulan Mei 2016. Sebelumnya, Golkar terpecah dan memerlukan waktu satu setengah tahun untuk konsolidasi. Yaitu ketika Munas Ancol di bulan Desember 2014 memunculkan "ketum tandingan" Agung Laksono melawan ketum Munas lain Aburizal Bakrie. Di era ini berita soal Golkar acapkali soal pertengkaran dua kubu dan proses pengadilan yang rumit.

Setelah percakapan itu, saya banyak jumpa elit Golkar dan mengikuti perkembangan partai ini dari dekat. LSI selalu diundang untuk presentasi survei muthakir setiap kali Golkar melakukan rapimnas. Pada Rapimnas Golkar Mei 2017 di Balikpapan, bahkan puisi saya "Bukan Kami Punya," dibacakan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Suka ataupun tak suka, Golkar sudah menjadi fondasi bangunan politik nasional. Golkar yang kuat atau lemah, Golkar yang bersatu atau berkonflik, Golkar yang tenang atau yang marah akan ikut menentukan bulan dan lonjong politik nasional.

Walau penetapan tersangka Novanto sudah diduga oleh banyak elit Golkar sendiri, ketika penetapan itu resmi, tetap saja terjadi gejolak. Hal yang biasa jika gejolak akan melahirkan perbedaan respon politik.

Sejauh pengamatan saya akan ada lima tokoh yang menentukan kemana arah politik Golkar paska penetapan Novanto tersangka. Mereka adalah Setya Novanto sendiri yang masih sah selaku ketum Golkar dan memiliki loyalis dalam pengurus inti Partai Golkar masa kini.

Kedua adalah Aburizal Bakrie yang secara formal kini menjabat ketua Dewan Pembina Partai Golar. Di samping dekat dengan pemerintah, Aburizal juga tetap dianggap mentor politik KMP, partai yang tidak menjadi bagian pemerintah.

Ketiga adalah Jusuf Kala. Ia mantan ketum Golkar dan kini menjabat wakil presiden. Walau pengaruhnya tak sekuat dulu, ia tetap menjadi senior bagi faksi politik tertentu di Golkar, terutama Indonesia Timur.

Keempat adalah Luhut Panjaitan. Secara formal Luhut tidak menjabat dalam kepengurusan Golkar. Tapi sebagian elit Golkar meyakini suara Jokowi dapat didengar melalui arahan politik Luhut.

Kelima adalah Akbar Tanjung. Ia sudah menjadi legenda di Golkar. Arahan politiknya soal Golkar tetap punya nilai berita bagi pers dan pendukung setianya, walau tak sehebat dulu.

-000-

Sinerji lima tokoh ini, dan tarikan kepentingan politik jangka pendek bagi Golkar sendiri sebagai institusi akan membelah Golkar dalam tiga kelompok politik.

Pertama, kelompok yang berjuang agar Munas Golkar tak lagi terlaksana hingga Novanto menyelesaikan tugasnya setidaknya melewati tahun 2019. Secara resmi, Novanto terpilih sebagai ketum hingga tahun 2020. Jika tak bisa selesai hingga tahun 2020, setidaknya Novanto tetap sebagai ketum Golkar mengantarkan Golkar dalam event penting Pileg dan Pilpres 2019.

Kelompok ini tentunya berisi para loyalis Novanto dalam kepengurusan inti partai. Bergantinya Novanto jika ada Munaslub akan juga menyebabkan posisi mereka di partai bergeser. Bangun dan jatuhnya mereka seiring juga dengan bangun dan jatuhnya Novanto.

Kelompok ini mungkin akan kecewa dengan Jokowi yang tak bisa melindungi Novanto secara politik. Mereka sudah bekerja ekstra menjadi partai pertama yang mencapreskan Jokowi kembali. Tapi KPK memang tak bisa disentuh, dan Novanto tetap tersangka.

Namun kelompok ini tak ada pilihan lain kecuali tetap mendukung Jokowi. Mereka goyah dalam opini publik. Tanpa dukungan Jokowi mereka akan semakin goyah. Dukungan kepada Jokowi diharapkan juga tak ada intervensi diam diam pemerintah untuk ikut melengserkan Novanto dalam Munaslub sebelum 2019.

Kedua, kelompok pro Munaslub tapi juga pro Jokowi. Kelompok ini peduli dengan nasib Golkar pada pemilu 2019 jika ketumnya tersangka. Golkar akan sangat mudah digoreng lawan. Bisa jadi Golkar untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu tidak berada di nomor satu atau nomor dua.

Sebagian yang tadinya pro Novanto akan berpindah pada posisi politik baru. Mereka ingin Golkar punya ketum baru. Itu hanya sah melalui munaslub segera mungkin agar siap menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Bahkan mereka ingin pula siap menghadapi Pilkada 2018 dengan ketum baru.

Orientasi politik kelompok kedua ini tetap pro pemerintah dan pro pencapresan Jokowi. Kelompok ini memberikan proposal yang mereka anggap lebih menarik kepada pemerintah. Kubu ini akan meyakinkan Jokowi bahwa Golkar akan lebih kuat mendukung Jokowi jika ketum barunya tak bermasalah secara hukum.

Ketiga, kelompok pro Munaslub namun tak lagi buru buru pro Jokowi. Bagi kelompok ini, tak ada keuntungan bagi Golkar mendukung Jokowi terlalu dini. Terbukti secara politik ketum Golkar tak bisa dilindungi. Ini era transparansi. KPK jauh lebih independen dibandingkan yang diharapkan oleh politisi gaya lama.

Kelompok ini juga melihat Jokowi tidak sepopuler SBY di era periode pertama. Dua tahun sebelum pilpres 2009, ketika SBY akan menjabat presiden kedua kalinya, dukungan pada SBY dalam pilpres berikutnya, SBY selalu berada di atas 55 persen untuk simulasi tiga tokoh. Sedangkan Jokowi di era yang sama, simulasi hanya dua tokoh saja, dukungan (elektabilitas) atas Jokowi di bawah 50 persen.

Kepastian Jokowi terpilih kembali dalam masa dua tahun sebelum pilpres 2019 tak sekuat potensi terpilihnya kembali SBY dalam dua tahun sebelum 2009. Bagi kubu politik ketiga ini, lebih baik Golkar "wait and see" melihat siapa yang lebih berpeluang menjadi presiden 2019 nanti.

Kubu ketiga ini tak akan secara frontal melawan Jokowi. Namun mereka juga tak akan membabi buta dan terlalu semangat mencapreskan Jokowi terlalu dini.

Tiga kubu ini akan saling memperkuat posisi. Sangatlah mungkin dan wajar saja jika Golkar kembali mengalami gejolak internal. Yang belum kita tahu, seberapa parah gejolak internal itu? Seberapa lama Golkar kembali terkonsolidasi? Dari tiga kubu politik di atas, kubu mana yang akhirnya membawa Golkar kembali terkonsolidasi paska penetapan Novanto tersangka KPK.

-000-

Tak ada demokrasi yang kuat tanpa kehadiran partai yang kuat. Golkar adalah partai paling senior dan paling berpengalaman dibanding semua partai yang ada. Bahkan pendiri aneka partai baru masa kini, dulu juga adalah tokoh Golkar di eranya: Surya Paloh (Nasdem), Prabowo (Gerindra), Wiranto (Hanura), SBY (Demokrat), Edi Sudrajat (PKPI).

Kita hanya berharap Golkar secepatnya terkonsolidasi kembali. Politik nasional tak akan stabil jika Golkar bergolak terlalu lama.
***

  • view 1.3 K