Hendrajit: Menggagas Rekonstruksi Nasional

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Project
dipublikasikan 21 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

12 K Hak Cipta Terlindungi
Hendrajit: Menggagas Rekonstruksi Nasional

Saatnya Seluruh Komponen Bangsa Menggagas Rekonstruksi Nasional

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute.

Meskipun belum terang benar ihwal gagasan seputar Demokrasi Pancasila yang diperbaharui, saya menyambut baik prakarsa Bung Denny JA membahas wacana ini. Setidaknya Bung Denny telah memberi ruang bagi berbagai komponen strategis bangsa, untuk membincangkan kembali Pancasila, Dasar Falsafah bangsa yang sepertinya sejak era Pasca Reformasi terkesan mati suri. Ada dalam tiada.

Dalam keikutsertaan saya secara pribadi dengan berbagai kalangan yang menghendaki kaji ulang Undang-Undanbg Dasar 1945 hasil empat kali amandemen dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah krusial bangsa kita saat ini bukan soal demokrasi. Melainkan adanya gerakan secara sistematis untuk mematikan jatidiri dan karakter khas kita sebagai bangsa.

Maka itu, untuk melengkapi beberapa pandangan dan tanggapan yang dipresentasikan beberapa kawan lainnya, izinkan saya untuk fokus mengulas sekilas Pancasila itu sendiri.

Sebab setelah menyelami ihwal Pancasila berikut sejarah dan asal-usulnya sejak para founding fathers (bapak Pendiri Bangsa) berkumpul dan bermusyawarah untuk mufakat sejak Mei hingga 18 Agustus 1945 Dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tak berlebiuhan jika saya kataqkan bahwa lahirnya Pancasila sebagai filsafah negara atau dasar negara, sejatinya merupakan buah dari lokal jenius bangsa Indonesia. Yang lahir dari pertemuan pikiran sadar dan alam bawah sadar kearifan lokal bangsa Indonesia.
Sehingga kalaupun Bung Denny JA berpandangan perlunya memperbaharui Demokrasi Pancasila, yang tentunya saya belum punya bayangan sama-sekali model dan formatnya seperti apa, saya kira kita harus bertumpu pada pola pikir dan cara pandang yang tadi saya maksud. Pancasila adalah personfikasi dari kekuatan kepribadian bangsa. Maka sudah seharusnya jika dalam merancang dan menggagas sistem politik baru apakah Demokrasi Pancasila atau apapun namanya, harus bertumpu pada kesadaran bahwa Pancasila adalah wujud dari kearifan lokal bangsa. Wujud dari sebuah keyakinan yang telah menjelma menjadi sebuah kenyataan yang membara.

Menyadri hal itu, bukan suatu kebetulan ketika salah seorang founding fathers kita Bung Karno berpidato di rapat pleno BPUPKI pada 1 Juni 1945, justru menawarkan pokok bahasan tentang apa landasan dan fondasi bangsa yang mau didirikan, dan bukannya membahas apa bentuk negara seperti kerajaaqn atau republik. Sebab sebagai seorang arsitek, saya bisa bayangkan imajinasi yang ada di benak Bung Karno. Bahwa kalau dianalogikan sebagai rumah, maka Pancasila itu fondasi. Bukan pilar atau pancangan bangunan yang modelnya bisa disesuaikan dengan model bangunan rumah itu sendiri.
Itu sebab saya tidak setuju dengan Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar, yang mana Pancasila dan UUD 1945 diposisikan tidak dalam satu persenyawaan dan satu tarikan nafas. Padahal dalam Pembukaan UUD 1945 secara tersurat nyata jelas bahwa Pancasila itulah yang menjadi ruh dari UUD 1945. Yang menjiwai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi bagaimana mungkin muncul logika empat pilar sehingga Pancasila dan UUD 1945 dalam posisi paralel? Dalam kekacauan pola pikir dan cara padang seperti itu, pada perkembangannya Pancasila telah keluar dari jatidirina sebagai dasar falsafah negara dan fondasi. Praktis, negeri kita merupakan negara tanpa filsafat.

Padahal, kalau menilik kesejarahannya, Pancasila sebagai fondasi atau dasar negara sejak periode 1945-1965 di era Sukarno, maupun yang kemudian berlanjut pada periode 1967-1998, maka Pancasila berhasil membuktikan dirinya bukan saja merupakan ketahanan budaya, melainkan juga mampu menjelma menjadi ketahanan nasional.

Dalam tataran ini kontribusi para pemuka agama, utamanya dari kalangan tokoh pergerakan kemerdekaan yang punya otoritas keagamaan seperti Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Haji Agus Salim, nyatanya cukup besar dalam ikut mengisi kandungan dari yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila.

Para founding fathers telah berhasil kut andil mempersenyawakan daya spiritual agama (ruh) ke dalam Pancasila. Bukan mempersenyawakan agama dan negara dalam kerangka ideologis sebagaimana sangkaan banyak kalangan dan para sejarawan sejak dulu hingga kini.

Maka itu ketika muncul pandangan mengenai urgensi untuk memperbahrui Demokrasi Pancasila atas dasar adanya pandangan bahwa telah terjadi ketidakserasian antara agama dan negara, saya kira kurang tepat sasaran.

Suasana kebatinan bangsa sejauh yang saya serap saat ini, bukan pada perlunya Demokrasi Pancasila diperbarui. Melainkan adanya kegelisahn yang semakin menguat bahwa sejak reformasi 1998 hingga kini, para elit strategis bangsa justru semakin menjauhi dan menafikan kodrat Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang saya ibaratkan seperti fondasi rumah itu tadi.

Celakanya, tren ini justru berlangsung dan semakin intensif di bawah payung produk-produk hukum dan perundang-undangan sebagai derivasi atau turunan langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil empat kali amandemen.

Perkembangan inilah yang terus-terang sungguh merisaukan. Sebab sontak, saya teringat penulis Swedia, Jury Lina. Dalam bukunya Architects of Deception the Concealed History of Freemasonry berpandangan bahwa ada tiga cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri:
Kaburkan sejarahnya.

Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya.

Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif.

Barang tentu yang dimaksud Jury Lina adalah ketika negara asing berupaya menaklukkan sebuah bangsa melalui cara dan sarana-sarana non-militer, atau yang kerap saya istilahkan sebagai Perang Nir-Militer.

Dengan makna lain, penaklukkan suatu negara melalui serangan-serangan non-militer ke sektor ideologi, politik-ekonomi, dan sosial-budaya.

Ironisnya, seperti diutarakan oleh Profesor. Dr. Kaelan, M.S, dalam bukunya bertajuk Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada itu menulis bahwa justru Bangsa Indonesia sendirilah yang saat ini merupakan satu-satunya bangsa di dunia yang telah mengubur jatidirinya dalam-dalam.

Meskipun provokatif, namun pandangan Prof Kaelan tersebut rasa-rasanya beralasan untuk menggugah kembali kesadaran dan keterlenaan kita saat ini akibat eforia reformasi sejak 1998.

Betapa perkembangan saat ini bukan karena Demokrasi Pancasila mengalami stagnasi. Justru karena sebagai fondasi negara Pancasila telah diabaikan dibuat mati suri. Dibilang mati belum, namun dibilang hidup dia kehilangan daya hidup dan vitalitasnya. Maka yang mengkhwatirkan kemudian, bangsa dan negara kita saat ini justru mengalami de-spiriualisasi agama. Dan demoralisasi spiritual.

Itulah hakekat sesungguhnya dalam memaknai dan membaca serangkaian peristiwaq dan rentetan episode menyusul merebaknya kasus Surah al Maidah ayat 51 yang bermuara pada Aksi bela islam 411 212.

Kalau mau membuat Demokrasi Pancasila sesuai ajakan bung Denny JA, saya kira ini merupakan sebuah momentum yang amat bagus bagi semua komponen strategis bangsa untuk kembali berpaling pada sejarah asal usul Pancasila. Sebagai dasar untuk secara bersama-sama melakukan Rekonstruksi Nasional. Kenapa?

Banyak kalangan boleh saja tahu sejarah muasal lahirnya Pancasila. Namun hanya segelintir orang yang menyadari betapa lahirnya Pancasila sejatinya merupakan pertemuan antara pikiran sadar dan bawah sadar masyarakat di bumi nyusanbtara, yang dilahirkan melalui wasilah berbagai komponen strategis masyarakat di bumi nusantara yang dipercaya kala itu sebagai para utusan di Sidang BPUPKI dan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Sehingga tal berlebihan jika Pancasila kita pandang sebagai maha karya yang lahir dari local genius atau kearifan lokal bangsa. Dengan makna lain, Pancasila merupakan hasil daya cipta para bapak pendiri bangsa, utamanya Bung Karno. yang kelak menjadi presiden pertama RI.

Maka selain cukup beralasan, dalam perkembangan kesejarahnnya,, sejarah telah membuktikan ketika fondasi rumah tidak beres maka krisis dan kekacauan memancar di bangunan rumah dan interior design dalam rumah. Itulah akar masalah di permukaan yang berlangsung saat ini yang titik puncaknya menjelma dalam Aksi Bela Islam 411 dan 212.

Menyadari hal itu solusinya bukan pembaharuan tapi rekonstruksi nasional. Mengembalikan Pancasila pada kodrat dan jatidirinya sebagai dasar negara atau fondasi, dan bukan sebagai salah satu dari empat pilar.
Lantas, bagaimana solusi yang kiranya bisa menjembantani upaya ke arah rekonstruksi nasional seperti yang saya maksud?

Usul sederhana saya, hidupkan kembali filsafat Pancasila. Tanpa dijembatani oleh hidupnya filsafat Pancasila, maka kalau dianalogikan dalam Islam, Pancasila hanya berhenti sebagai syariat. Tapi tidak pernah beranjak jadi tarekat, hakekat dan makrifat. Kita sebagai bangsa akan gagal menyerap hikmah dan ibrah dari Pancasila.

Maka kita perlu menggagas gerakan yang mana berbagai komponen strategis bangsa tergugah kesadarannya untuk menghidupkan kembali Filsafat Pancasila. Apalagi negara kita ini, sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit, filsafat kita pun pada gilirannya ikut punah bersamanya.

Padahal kalau kita pelajari sejarah pergolakan politik Jepang, sekadar sebagai rujukan perbandingan, yang kemudian mengubah era Shogun Tokugawa ke era Restorasi Meiji pada 1867, ternyata bukan dengan serta merta gara-gara tekanan dan paksaan dari Komodor Perry. Melainkan karena para elit Jepang sudah siap lahir-batin. Sudah punya kontra skema untuk menghadapi skema Komodor Perry yang semangatnya adalah hendak menjajah atau mengkolonisasi Jepang.

Tekanan eksternal Komodor Perry justru dijadikan stimulator bagi kalangan progresif di internal para elit nasional Jepang dan memanfaatkan momentum untuk melakukan gerakan progresif revolusioner di internal Jepang itu sendiri, seraya menyingkirkan kaum konservatif dan reaksioner yang selama ini bersembunyi dan mengatas-namakan Shogun Tokugawa.

Sebab sebelum adanya ancaman dari Komodor Perry, di kalangan intelektual Jepang sudah terjadi pergolakan pemikiran dan filsafat.

Sehingga ketika Jepang akhirnya tunduk pada desakan Komodor Perry untuk membuka daerah-derah pelabuhannya kepada Barat, Jepang justru memanfaatkan terjalinnya kontak dengan Barat, untuk mempelajari kekuatan rahasia keberhasilan negara negara Eropa dan Amerika. Sebab para elit progresif Jepang sudah punya skema, strategi dan sistem untuk menangkal pengaruh asing.

Sehingga Jepang sebagai kekuatan kolektif bangsa sudah siap lahir-batin untuk berubah dan berhadapan dengan pengaruh budaya dan peradaban dari negeri dan bangsa asing, yang dalam hal ini berasal dari budaya dan peradaban Barat.

Sehingga akhirnya Jepang bukan saja mampu menyerap keunggulan Barat, namun saat yang sama malah mengilhami Jepang untuk menghidupkan jatidiri dan budaya bangsanya untuk pergerakan maju ke depan yang bersifat progresif. Bukan mundur ke belakang yang bersifat retrogresif. Dengan begitu, Jepang berhasil jadi negara maju dan modern, seraya tetap jadi Jepang dan tidak jadi kebarat-baratan.

Suasana kebatinan seperti di Jepang inilah yang tidak ada di kalangan para elit strategis bangsa kita menjelang kejatuhan Suharto pada Mei 1998. Alhasil, berbede dengan succes story Restorasi Meiji 1867, lengsernya Suharto justru jadi pintu masuk liberalisasi politik dan ekonomi yang sejatinya atas tuntunan dari skema kepentingan beberapa korporasi multinasional dari Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, dan bahkan saat ini Cina.

Dengan kata lain, Indonesia Pasca Suharto, ditandai oleh ketidaksiapan para elit strategis untuk menyusun kontra skema terhadap kepentingan kapitalisme global sehingga kita tidak punya skema, strategi dan sistem. Dalam konteks inilah, menarik jika bung Denny JA menggulirkan sebuah wacana menarik tentang Pembaruan Demokrasi Pancasila. Jangan-jangan, urgensi pembaharuan Demokrasi Pancasila disebabkan karena reformasi sejak 1998 berjalan tanpa tuntunan skema, stretegi dan sistem.

Kembali ke perbandingannya dengan Jepang. Mengapa Jepang bisa begitu sedangkan kita ketika jalin kontak dengan Barat malah jadi orang yang kehilangan jatidiri? Jawabnya sederhana, karena kita tidak punya filsafat, begitu masuk pengaruh luar, malah memicu pikiran dan jiwa kita semakin kacau dan tidak tertata.

Maka itu, Filsafat Pancasila bisa jadi jembatan menuju rekonstruksi nasional atas dasar rujukan dan landasan yang tepat. Sebab melalui Filsafat Pancasila, kita akan disadarkan kembali betapa Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia dan telah melekat pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius.

Nilai-nilai tersebut yang kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa (Founding Fathers) diolah yang kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.
Berdasarkan itu, maka pada hakekatnya bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga asas atau Tri Prakara (menurut istilah Prof Notonegoro) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan secara yuridis menjadi dasar filsafat negara, sudah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat istiadat dan kebudayaan dalam arti luas (Pancasila Asas Kebudayaan).

Kedua, Demikian juga unsure-unsur Pancasila telah terdapat pada Bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama-agama (nilai-nilai religius) (Pancasila Asas Religius).

Ketiga, Unsur-unsur tadi kemudian diolah, dibahas dan dirumuskan secara seksama oleh para pendiri negara dalam Sidang-Sidang BPUK, Panitia Sembilan. Setelah bangsa Indonesia merdeka rumusan Pancasila calon dasar negara tersebut kemudian disahkan oleh PPKI sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia dan terwujudlah Pancasila sebagai asas kenegaraan (Pancasila asas kenegaraan). (Kaelan: hal 42, 2015).

Dengan begitu jelaslah sudah, bahwa agenda strategis yang mendesak adalah Rekonstruksi Nasional atas dasar Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau fondasi bangunan rumah, baru kemudian kita musyawarahkan bangunan dan interior desgin baru macam apa yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman.

Selain daripada itu, sudah saatnya untuk menggagas kembali gerakan sadar geopolitik sebagai Ilmunya Ketahanan Nasional. Geopolitik yang secara sederhananya bersendikan pemahaman tentang geoekonomi, geostrategi(lokasi dan letak geografis negeri kita dengan negara lain) dan geokultural, pada perkembangannya sangat membantu kita untuk kembali kenal diri, tahu diri, dan tahu harga diri.

Terkait gagasan tersebut, maka gagasan Bung Denny JA untuk menggulirkan wacana memperbaharui Demokrasi Pancasila, kiranya patut kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya. Setidaknya, Pancasila akan kembali jadi pokok bahasan publik setelah sekian lama kita abaikan, sehingga seolah-olah tidak ada.

  • view 80