Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasil (Yang Diperbarui)

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Project
dipublikasikan 19 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

12.2 K Hak Cipta Terlindungi
Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasil (Yang Diperbarui)

Analisis Survei Nasional LSI, 19 Mei 2017

Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila (Yang Diperbarui)

Denny JA

Woodrow Wilson tipe pemimpin yang sangat jarang. Awalnya ia seorang akademisi ilmu politik yang dihormati dan kemudian menjadi presiden dari John Hopkins University (1902-1910). Namun situasi politik pelan pelan menuntunnya terpilih menjadi presiden Amerika Serikat dua periode (1913-1921).

Ia menjadi pemimpin politik dan akademik sekaligus. Ketika ditanya apa yang membuatnya sukses sebagai pemimpin, dan berhasil memimpin universitas dan negara, Wilson menjawab. Telinga seorang pemimpin harus terbuka dalam gelombang yang sama dengan suara komunitasnya dan suara rakyatnya.

Dengarkan suara mereka yang kau pimpin. -Dengarkan dengan telinga yang benar. Itu kiat sederhana Wilson.

Saatnya kitapun membuka telinga, mendengar suara rakyat. Saatnya kita mendengar bagaimana pandangan rakyat seluruh Indonesia soal situasi muthakir? Bagaimana mereka melihat polarisasi masyarakat terutama setelah pilkada Jakarta.

Selama ini yang kita dengar hanya suara elit saja. Atau suara rakyat Jakarta saja. Bagaimana dengan suara rakyat Indonesia di 34 propinsi?

-000-

Mayoritas publik Indonesia, sebanyak 72.5 persen, tak nyaman dengan berlanjutnya polarisasi masyarakat pro dan kontra Ahok. Polarisasi itu dinilai sudah melampaui persoalan pilkada dan potensial melonggarkan kebersamaan sebagai satu bangsa.

Sebesar 75 persen rakyat menginginkan pemerintah beserta penentu kecenderungan masyarakat menegaskan kembali komitmen menjadikan demokrasi pancasila sebagai perekat. Namun demokrasi pancasila yang dimaksud bukan pola kenegaraan era Orde Baru dan bukan sistem sebelum amandemen UUD 45.

Demikianlah salah satu temuan survei nasional LSI Denny JA. Survei nasional ini dibuat khusus untuk membaca situasi nasional paska pilkada Jakarta. Responden sebanyak 1200 dipilih berdasarkan multi stage random sampling. Wawancara tatap muka dengan responden dilakukan serentak di 34 propinsi dari tanggal 5-10 mei 2017.

Survei ini dibiayai sendiri sebagai bagian layanan publik LSI Denny JA. Margin of error plus minus 2.9 persen. Survei dilengkapi dengan riset kualitatif seperti FGD, media analisis, dan depth interview nara sumber.

-000-

Pilkada Jakarta menarik perhatian nasional. Sebanyak 75.8 persen penduduk Indonesia mengetahui dan mengikuti kontroversi yang muncul dalam pikada. Hanya 9. 5 persen yang menyatakan tak mengikuti dan tak tahu soal pilkada Jakarta. Sisanya, 14.3 persen menjawab rahasia atau tak menjawab.

Berlarutnya kontroversi pilkada Jakarta hingga lahirnya gerakan lilin dan pro kontra membuat kekhawatiran. Sebesar 72.5 persen merasa tak nyaman. Mayoritas itu berpandangan polarisasi itu tak lagi sehat. Hanya sebesar 8.7 persen menyatakan polarisasi yang ada tidak mengkhawatirkan. Sisanya 18.8 rahasia dan tak jawab.

Mayoritas publik ingin pemerintah dan penentu kecenderungan untuk lebih membuat upaya ekstra merekatkan masyarakat. Tapi sistem kenegaraan apa yang dipilh yang bisa merekatkan kembali masyarakat?

Hanya 2.3 persen publik Indonesia menginginkan demokrasi liberal seperti yang dipraktekkan di Barat. Kecilnya prosentase ini sangat mengagetkan. Kata liberal dan kata barat di belakang kata demokrasi mungkin punya konotasi negatif dalam kesadaran publik.

Hanya 8.7 persen yang menginginkan Indonesia mengadopsi negara Islam seperti di Timur Tengah. Sungguhpun 85 persen penduduk Indonesia Muslim namun hanya sedikit sekali menginginkan agama menjadi bentuk negara.

Mayoritas publik 74 persen menginginkan demokrasi Pancasila sebagai sistem negara dan perekat. Kata Pancasila di belakang demokrasi itu sudah sedemikian mengakar dalam benak publik. Sebanyak 15 persen rahasia dan tak menjawab.

-000-

Besarnya rakyat Indonesia yang menginginkan demokrasi pancasila bervariasi di aneka segmen masyarakat. Namun di semua segmen itu, mayoritas menginginkan Demokrasi Pancasila.

Tapi apakah demokrasi pancasila yang dimaksud oleh responden? Yang pasti 68, 7 persen menyatakan itu bukan demokrasi pancasila era Orde Baru. Itu bukan demokrasi pancasila sebelum amanden UUD 45.

Elemen penting demokrasi pancasila Orde Baru sudah ditinggalkan sejak era reformasi dan turunnya Suharto. Dwi fungsi militer, utusan golongan yang tak dipilih di MPR, presiden sebagai mandataris MPR, dan terbatasnya kebebasan berserikat serta beropini, itu elemen Orde Baru yang tidak disukai rakyat masa kini.

Namun demokrasi pancasila yang lebih detail, yang disetujui publik luas, memang sulit dieksplor melalui kuesioner survei opini publik.

Saya (Denny JA) mencoba menyusun konsep demokrasi pancasila yang diperbaharui. Data survei dan instrumen riset lain menjadi fondasinya.

Ini lima elemen demokrasi pancasila yang diperbaharui. Tambahan kata "yang diperbarui" di belakang demokrasi pancasila sebagai pembeda dengan demokrasi pancasila era pak Harto.

Bisa pula digunakan bahasa dunia digital. Jika demokrasi pancasila masa Pak Harto disebut demokrasi pancasila 1.0, maka demokrasi pancasila yang diperbaharui, disebut demokrasi pancasila 2.0.

Pertama, demokrasi pancasila mengadopsi mekanisme politik umumnya demokrasi seperti di negara maju. Demokrasi pancasila juga mengadopsi aneka hak asasi manusia yang dirumuskan PBB.

Itu persyaratan minimal sebuah sistem kenegaraan untuk sah disebut demokrasi modern. Termasuk di dalam prinsip itu kesamaan hak sosial politik ekonomi semua warga negara, apapun identitas sosialnya. Hak persamaan kaum minoritaspun sentral untuk dilindungi.

Kedua, namun berbeda dengan demokrasi di dunia barat, agama memainkan peran sentral dalam mayoritas prilaku warga. Hadirnya kementrian agama menjadi modifikasi demokrasi pancasila. Di negara demokrasi lain, tak mengenal kementrian agama.

Ketiga, hadirnya UU yang melindungi kebebasan agama dan kepercayaan masyarakat. Justru karena peran agama yang lebih besar dalam prilaku masyarakat, perlu ada UU yang melindunginya.

Aneka aturan soal agama saat ini berserak serak dalam aneka peraturan lain. Saatnya itu semua disatukan, namun dalam kerangka UU yang lebih melindungi kebebasan agama. UU itu belum ada dan sedang dimatangkan di kementrian agama.

Keempat, Pancasila menjadi perekat bangsa. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai simbol kebersamaan. Masing-masing tokoh berpengaruh agama melihat Pancasila sebagai "common ground," titik tengah yang bisa disepakati.

Dan akan jauh lebih mengakar jika Pancasila dilegitimasi sebagai mutiara yang terdapat dalam ajaran agama dan kepercayaannya sendiri.

Kelima, pemerintah di bawah presiden dimandatkan konstitusi dan undang undang menjaga dan melindungi keberagaman itu. Gagalnya pemerintah menjaga keberagaman dan persatuan dapat menjadi bahan untuk memecat presiden.

-000-

Presiden Jokowi baru saja menyerukan masyarakat untuk menghentikan semua aksi yang memperuncing polarisasi. Ujar presiden, hentikan saling hujat, saling fitnah, saling demo, karena kita bersaudara.

Seruan presiden itu sejalan dengan temuan survei LSI Denny JA yang ingin semua kita merekatkan kembali kebersamaan. Tanggal 20 Mei 2017 menjadi momentum yang baik untuk kembali menegaskan demokrasi pancasila yang diperbaharui untuk dijadikan aturan main bersama.

Jangan terlalu lama kita berkubang dalam peristiwa yang sudah lewat. Segetir apapun peristiwa itu. Satukan enerji mencari titik temu aturan main bersama di ruang publik agar harmoni, bersatu dan damai menaungi aneka keragaman dan kepentingan.

Kita jadikan "Demokrasi Pancasila yang diperbarui" (apapun namanya sejauh dengan substansi yang sama) sebagai "the only game in town."

***

  • view 791

  • Janni Wirakusumah Morales
    Janni Wirakusumah Morales
    4 bulan yang lalu.
    Maaf, betul Anies B dulu kuliahnya jurusan ilmu politik. Berarti bisa jadi menjadi president spt Woodrow Wilson

  • Janni Wirakusumah Morales
    Janni Wirakusumah Morales
    4 bulan yang lalu.
    Akademisi menjadi pemimpin? Apakah ini merefer ke Anis? Oops.. ilmu politik, bukan Anis, Denny? Wait, tapi Denny bukan akademisi, ttp politician or political consultant. Wah jadi gagal fokus dgn point utama Denny yaitu harus mau mendengar suara rakyat. Bukankah dari dulu selalu didengungkan begitu? Suara rakyat bukan hanya verbal lho. Perpecahan, kebingungan dan ketidakmengertian, kesedihan, dll, juga suara rakyat.
    Bbrp hal yg harus di review dari tulisan Denny:
    1. Sebetulnya this mumbo jumbo tidak akan terjadi bila politicians termasuk konsultannya tidak mempolitisasi agama secara besar2 an.
    2. Kita sejak dari dulu berpedoman pada demokrasi pancasila koq. NKRI dgn pancasila tidak ingin menjadi negara Islam atau negara liberal, but hey read # 3. Jadi tidak perlu merubah atau me-renovasi pancasila. Tidak perlu ada "demokrasi pancasila yg diperbaharui" (Analogi dgn ejaan yg disempurnakan?) Implementasi demokrasi pancasila saja yg harus diperkuat.
    3. Waktu pilkada, sebagai konsultan Denny menyatakan asal legal boleh menggunakan segala cara untuk memenangkan pemilu. Itu bukan demokrasi pancasila yg memfokuskan kepentingan pancasila dan masyarakat. Banyak di WA ini yg berusaha mengingatkan Denny.
    4. Kesimpulan? Tulisan ini khusus monolog untuk Denny sendiri lho untuk berkontemplasi. Bukankah membingungkan public bila one day you're a politician yg menghalalkan segala cara termasuk politisasi agama, selesai pilkada and the damage has been done chameleon-ly menjadi repentant poet yg menyesali the damage that has already been done dan motivator yg menulis meng-gebu2 supaya negara kembali mencintai keberagaman. Maaf, again, bukankah ini sebetulnya bahan kontemplasi untuk Denny sendiri?
    5. Sekali lagi uraian satu s/d lima yg Denny uraikan sudah ter-inferred, hanya penguraian demokrasi pancasila ke tahap2 pelaksanaannya yg mungkin perlu penambahan. Nah yang jadi pertanyaan. Koq di tulis "Kelima, pemerintah di bawah presiden dimandatkan konstitusi dan undang undang menjaga dan melindungi keberagaman itu. Gagalnya pemerintah menjaga keberagaman dan persatuan dapat menjadi bahan untuk memecat presiden.?" Wow.. hint hint... pak Jokowi bisa dipecat krn situasi yg sedang terjadi sekarang ini? Is this the end goal of this writing? Mungkin saya cuma sedikit suspicious saja. Maaf. Mohon maaf ini ditulis di publik tanpa editan, krn kebetulan nulisnya di telepon (not a very good excuse ... I know.. I know, saya sudah minta maaf kan? Maklum baru pertama kali ini menulis/berkomentar disini. Peace!)