Akhmad Sahal: Pembaharuan Demokrasi Pancasila dan Ancaman “NKRI Bersyariah”

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Project
dipublikasikan 16 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

13.1 K Hak Cipta Terlindungi
Akhmad Sahal: Pembaharuan Demokrasi Pancasila dan Ancaman “NKRI Bersyariah”

Pembaharuan Demokrasi Pancasila dan Ancaman “NKRI Bersyariah”

Akhmad Sahal


Dalam tulisannya “Perlunya Menegaskan Komiten pada Demokrasi Yang Diperbaharui,” Denny J.A. mengajukan platform pembaharuan demokrasi Pancasila sebagai alternatif yang dipilihnya ketimbang platform-platform politik lain yang menyeruak belakangan ini, termasuk platform Negara Islam atau NKRI Bersyariah.

Di mata Denny J.A., platform Negara Islam yang menghendaki agar prinsip hukum Islam diterapkan dalam ruang publik tidak cocok jika dipaksakan di Indonesia. Bukan hanya karena mayoritas muslim Indonesia yang moderat lebih memilih mendukung Pancasila dan menolak ide Negara Islam. Tapi juga karena NKRI berdiri di atas faham kebangsaan modern, di mana basis keanggotaannya ditentukan bukan oleh agama seperti pada masa pra modern, melainkan nasionalitas. Dan prinsip kesetaraan warga negara yang terangkum dalam konsep citizenship adalah pilar utama kebangsaan kita.

Pembaharuan demokrasi Pancasila seperti diusulkan Denny J.A. memang merupakan suatu keniscayaan saat ini apabila kita ingin membela Pancasila dan NKRI di tengah maraknya radikalisme Islam yang ingin menegakkan Khilafah dan membuang NKRI sama sekali, atau masih tetap memakai NKRI tapi dengan diganti karakter kebinekannnya menjadi NKRI Bersyariah.

Wacana tentang NKRI Bersyariah gencar dikampanyekan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan ormas radikal lain. Dalam berbagai kesempatan, imam besar FPI Rizieq Shihab menyatakan tekadnya untuk mewujudkan penerapan syariah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi FPI, NKRI Bersyariah merupakan manifestasi pelaksanaan sila pertama Pancasila, yang menurut mereka merupakan sila tentang tauhid. Dalam salah satu ceramahnya, Rizieq Shihab menyatakan: “Ketuhanan yang Maha Esa tidak lain dan tidak bukan adalah laa ilaaha illallah (tiada Tuhan selain Allah). Nah jika asas-nya sudah tauhid, maka segala bentuk perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa secara otomatis harus dibatalkan.”

Dengan mengibarkan panji “NKRI bersyariah,” FPI selintas tampak mengakui keabsahan NKRI, berbeda dengan HTI yang memvonis NKRI sebagai thaghut dan kafir. Namun pengakuan tersebut hanyalah pintu masuk bagi FPI cs untuk menggolkan agenda penerapan syariah sebagai hukum nasional. Bisa dikatakan, Negara bersyariah adalah Piagam Jakarta dalam versinya yang baru. Dengan demikian, perbedaan antara FPI dan HTI sejatinya hanya pada level taktik/ metode. Tujuan mereka sebenarnya sama, yakni penegakan Negara Syariah, entah dengan nama Khilafah (yang melampaui sekat-sekat nation-state), atau negara dalam kerangka nation-state.


Pancasila: Bertuhan Tuhannya Sendiri

Problem utama platform NKRI Bersyariah bukanlah pada pemahaman para pendukungnya bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa identik dengan tauhid, melainkan pada pemutlakan pemahaman tersebut sebagai satu-satunya makna sila pertama Pancasila. Lebih-lebih lagi kalau dari situ kemudian disimpulkan bahwa konsekuensi dari sila pertama adalah bahwa NKRI mesti berdasarkan syariah, yang dianggap sebagai buah dari keyakinan tauhid itu sendiri. Muslim yang mengakui Pancasila juga banyak yang memaknai sila pertama sebagai sejalan dengan prinsip tauhid. Masalah baru muncul ketika pemahaman itu dimutlakkan sebagai ukuran tunggal dalam memaknai sila pertama Pancasila. Dan itulah sikap para pendukung NKRI Bersyariah.

Pemonopolian tafsir sila pertama semacam itu jelas bertentangan secara diametral dengan ide dasar Pancasila itu sendiri, yang merupakan common platform bagi bangsa Indonesia yang berbineka. Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena dengan cara itulah kebhinnekaan terjaga. Ikatan politik yang mendasarinya bukanlah sentimen primordial, melainkan kesatuan sebagai bangsa. Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan warga Muslim dan non-Muslim dalam persaudaraan kebangsaan. Para pendiri bangsa kita menyadari, tuntutan menerapkan Piagam Jakarta dalam konteks Indonesia yang majemuk akan berujung pada perpecahan bangsa dan sektarianisme politiik.

Watak Pancasila sebagai common platform kebhinnekaan tercermin, misalnya, pada rumusan Sukarno dalam pidatonya tentang Pancasila yang monumental pada 1 Juni 1945: “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya.”

Dengan menyatakan “bertuhan Tuhannya sendiri,” Sukarno tak hanya mengakui karakter keberagamaan bangsa Indonesia yang beragam. Sang proklamator juga menegaskan kesetaraan hak penganut agama. Seorang penganut agama, sembari meyakini kebenaran agamanya, dituntut juga untuk mengakui hak para penganut agama lain untuk meyakini kebenaran agama mereka.

Dalam perspektif Pancasila, setiap pemeluk agama bebas meyakini dan menjalankan ajaran agamanya, tapi mereka tak berhak mendesakkan sudut pandang agamanya untuk ditempatkan sebagai tolok ukur penilaian terhadap pemeluk agama lain. Tak ada sudut pandang agama apa pun yang boleh mendominasi sudut pandang agama lain. Tak ada satu kelompok agama mana pun yang berhak menilai agama lain dari sudut pandang sendiri. Bung Karno lantas mewanti-wanti agar bangsa Indonesia “berTuhan secara kebudayaan” dengan saling menghormati antar pemeluk agama, dan tak terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai “egoisme agama.”

Egoisme agama semacam ini niscaya bertentangan dengan visi Bung Karno tentang Negara Indonesia sebagai “semua milik semua,” bukan hanya menjadi milik satu golongan tertentu, mayoritas atau minoritas. Kata Bung Karno: “Kita hendak mendirikan suatu negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, tapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua.”

Ketuhanan yang maha Esa mesti dipahami secara kebudayaan. Kata Bung Karno: “Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain.”

Dari sini menjadi jelas, pemutlakan pemahaman tentang sila pertama seperti yang dilakukan FPI cs dengan NKRI Bersyariah pada dasarnya adalah “egoisme-agama” yang justru membatalkan karakter kebhinnekaan yang note bene adalah raison d’etre NKRI.

Negara Pancasila Sudah Syar’i

Probem serius lain: jargon “NKRI Bersyariah” mengasumsikan bahwa NKRI yang mendasarkan diri pada Pancasila tak sejalan dengan Syariah, bahkan mungkin dianggap bertentangan dengan Syariah. Karena itu mereka mendesakkan platform NKRI Bersyariah.

Pandangan semacam ini jelas menyelisihi sikap dan pandangan mayoritas musli Indonesia yang direpresentasikan oleh NU dan Muhammadiyah. Bagi dua ormas islam terbesar Indonesia tersebut, Negara Pancasila untuk konteks Indonesia justru sesuai dengan prinsip Syariah, justru syar’i.

Dengan keputusannya itu, NU dan Muhammadiyah selintas tampak tidak menerapkan syariah dalam bernegara. Tapi itu hanya lahiriahnya saja. Dari segi substansi, mereka justru menerapkan tujuan utama syariah, yakni merealisasikan kemaslahatan bersama yang notabene merupakan tujuan syariah. NU dan Muhammadiyah menyadari, tuntutan menegakkan dawlah Islamiyah atau khilafah dalam konteks Indonesia yang majemuk akan berujung pada perpecahan bangsa dan sektarianisme politiik yang justru bertentangan dengan prinsip maslahat.
Dalam Sidang Tanwir 2012 di Bandung, Muhammadiyah menegaskan posisinya bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional terbaik untuk bangsa yang majemuk untuk mencapai cita-cita nasional. NKRI bagi Muhammadiyah merupakan negara perjanjian atau kesepakatan (Darul ‘Ahdi), negara kesaksian atau pembuktian (Darus Syahadah), dan negara yang aman dan damai (Darussalam).
Negara Perjanjian adalah negara yang didirikan atas tegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian dan kesepakatan di antara warganya. Selain sebagai Negara Perjanjian, NKRI juga merupakan Negara Kesaksian atau Darus Syahadah. Syahadah yang merupakan kata dalam bahasa Arab mengandung arti kesaksian, tapi juga bisa berarti pembuktian. Dengan begitu, Darus Syahadah adalah negara di mana warga negara atau kelompok warga negara berlomba-lomba memberikan kesaksian dan pembuktian kepada warga atau kelompok warga negara lain tentang usaha dan kontribusi mereka dalam mewujudkan cita-cita nasional. Dalam istilah Al-Qur’an yang sangat popular di Muhammadiyah, fastabiqul khairat (berlomba-lombalah dalam kebaikan). Dengan begitu, Negara Kesaksian secara normatif menuntut warganya untuk memberikan pengabdian mereka bagi negara, sebagai manifestasi komitmen mereka terhadap cita-cita bersama. Pengabdian warga Negara ini termanifestassikan, misalnya, dalam sikap taat hukum dan taat konstitusi.

Begitu juga dengan NU. Berdasarkan pertimbangan keagamaan yang diyakini oleh para ulama NU, NU mengambil sikap secara tegas menerima Pancasila, dan sikap itu diambil berdasar pertimbangan fikih (hukum Islam). Dengan demikian, menurut NU, tidak ada alasan untuk mempertentangkan antara Islam dan Pancasila sebagai bentuk final. NU tidak lagi mempersoalkan antara negara Pancasila dengan negara Islam.

Gus Dur dalam artikelnya “NU dan Negara Islam,” menegaskan penolakannya terhadap ide negara Islam karena hal itu memberangus heterogenitas Indonesia. Ia juga memaparkan bahwa sikap NU yang menerima keabsahan NKRI bersandar pada keputusan Muktamar NU tahun1935 di Banjarmasin bahwa kawasan Hindia Belanda wajib dipertahankan secara agama. Alasannya: kaum muslim bisa bebas menjalankan ajaran Islam. Selain itu, di kawasan itu dahulu sudah ada Kerajaan Islam. Atas dasar itulah NU menyatakan komitmennya kepada republik kita, yang berdasarkan Pancasila dan bukan Islam. Ini ditunjukkan, misalnya, dengan Resolusi Jihad mempertahankan republik yang dikeluarkan PBNU pada 22 Oktober 1945.

Walhasil, NKRI tidak dirancang untuk mengistimewakan satu keompok agama di atas kelompok agama lain. NKRI tak diniatkan untuk memperlakukan kaum minoritas sebagai the others. Baik yang Muslim maupun yang non-Muslim sama-sama menjadi pemilik yang sah republik kita, republik yang dalam bahasa Sukarno disebut sebagai “negara semua untuk semua,” di mana egoisme agama melalui platform NKRI Bersyariah tak mendapat tempat. Menegakkan NKRI Bersyariah sama halnya dengan menabuh lonceng kematian bagi NKRI.

  • view 84