Pro Keberagaman Versus Pro Keberagaman dalam Pilkada Jakarta

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Politik
dipublikasikan 11 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

12 K Hak Cipta Terlindungi
Pro Keberagaman Versus Pro Keberagaman dalam Pilkada Jakarta

Renungan Paska Pilkada dan Pengadilan Ahok

Pro Keberagaman Versus Pro Keberagaman
di Pilkada Jakarta

Denny JA

Huston Smith seorang scholar terpandang ahli perbandingan agama. Bukunya The World's Religion terjual lebih dari 2 juta kopi. Ia mendalami aneka agama dan keberagaman pandangan di dalamnya.

Kutipan yang terkenal dari Huston Smith: "All Isms end up in schism." Semua paham yang ada, agama ataupun ideologi sekuler, ketika berevolusi dan membesar akan berakhir dalam spektrum penafsiran yang bertentangan. Selalu terjadi schism, polarisasi pandangan dalam batin internal agama atau ideologi itu.

Dalam Islam, misalnya, lahir Sunni versus Syiah. Dalam Kristen, lahir Katolik versus Protestan. Dalam Marxisme, lahir komunisme versus Marxis yang anti komunisme.

Kadang pertengkaran Sunni versus Syiah, lebih keras ketimbang Islam vs Kristen. Hal yang sama terjadi dalam pertengkaran internal Protestan vs Katolik. Atau antar penganut paham Marxisme A VS Marxisme B, Kapitalisme A VS Kapitalisme B, Demokrasi A VS Demokrasi B, Nasionalisme A VS Nasionalisme B, dan aneka isme lainnya.

Dalam pilkada Jakarta, kita juga menyaksikan pertengkaran dua jenis aktivis, intelektual yang keduanya mengklaim pro keberagaman. Pertengkaran dua kubu ini tak kalah sengitnya.

Yang satu pro Ahok, yang satu anti Ahok. Yang satu mengharamkan digunakannya UU penistaan agama untuk Ahok, yang satu membolehkan bahkan menganjurkan. Yang satu menolak bekerja sama dengan kelompok yang dianggap intoleran, yang satu tidak mempermasalahkannya.

-000-

Data sudah berbicara. Yang menangkan Anies-Sandi bukanlah semata Islam radikal, sebagaimana banyak diulas media barat.

AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik) asosiasi lembaga survei pertama di Indonesia. Di tahun 2009, AROPI berhasil mematahkan dua UU di MK yang melarang diumumkannya quick count di hari pemilu. Berkat perjuangan AROPI, kini kita menikmati quick count. Kita tahu siapa yang menang pemilu sebelum KPU memutuskan seminggu atau sebulan kemudian.

AROPI baru saja mengumumkan temuannya. Penganut Islam Radikal, jika didefisinikan menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, hanyalah di bawah 10 persen dari populasi Jakarta. Mustahil komunitas 10 persen semata bisa memenangkan Anies-Sandi yang memperoleh 58 persen dukungan.

Terdapat lebih dari 90 persen pemilih Jakarta yang tidak mengidealkan negara Islam. Mereka pro keberagaman. Mereka pro demokrasi. Justru di segmen ini, kontribusi paling besar kemenangan Anies Sandi.

Dalam komunitas 90 persen populasi Jakarta, terdapatlah dua kubu pro keberagaman itu. 42 persen di kubu Ahok. 48 persen di kubu Anies.

Pro keberagaman versus pro keberagaman. Ternyata populasi pro keberagaman yang memilih Anies-Sandi lebih banyak dibandingkan pro keberagaman yang memilih Ahok.

Mengapa? Apa perbedaan sesungguhnya dari konsep pro keberagaman pro Ahok vesus pro keberagaman kontra Ahok?

-000-

Dua kubu pro keberagaman itu terpolarisasi dalam perbedaan atas tiga isu penting. Memang belum ada konsep utuh menyeluruh masing masing kubu untuk menggambarkan konsep mereka. Saya mencoba mengkonstruksilannya dari serpihan argumen yang berserakan.

Untuk memudahkan analisa, saya sebut saja pro Keberagaman yang memilih Ahok dengan Kelompok A. Yang satunya kelompok kontra A.

Isu satu: Ahok baik atau buruk untuk keberagaman?

Kelompok A: Ahok baik untuk keberagaman. Jika ia terpilih apalagi di ibu kota akan menjadi contoh revolusioner. Bahwa mayoritas dan minoritas kini tak menjadi masalah di ruang publik.

Ahok yang triple minority (agama, etnis, pendatang), dipilih oleh mayoritas populasi DKI dalam pemilu bebas dan langung. Ini lompatan signifikan bagi perjuangan tanpa diskriminasi.

Virus ini segera menjadi pesan ke suluruh air. Indonesia sudah berada dalam kultur demokrasi dan kebhinekaan yang matang. Sangat sangat matang.

Kelompok kontra A: Ahok buruk untuk keberagaman. Justru untuk kepentingan keberagaman, Ahok harus dikalahkan.

Ia tidak peka dengan emosi massa, apalagi yang sensitif soal agama. Kehadiran Ahok justru memberikan panggung kepada Islam garis keras untuk tampil dan membesar.

Kita memang butuh tokoh minoritas untuk menang dalam teritori mayoritas sebagai contoh. Tapi tokohnya harus yang friendly, yang bersahabat, yang tidak dianggap mengancam. Ahok bukan tipe itu. Ia bahkan berkasus "menista" agama mayoritas.

Ahok harus dikalahkan bukan karena ia minoritas. Ia harus dikalahkan karena dapat lebih merusak keberagaman yang masih labil. Jika yang dicap menista agama menang, polarisasi akan semakin merusak keberagaman yang masih labil.

Kita harus menunggu tokoh minoritas lain yang lebih sesuai. Spirit mengalahkan Ahok justru untuk keberagaman jangka panjang yang lebih stabil.

Isu dua: Perlu atau Dilarang menerapkan UU Penistaan Agama?

Kelompok A: Jangan pernah menggunakan UU penistaan agama. UU itu bertentangan dengan sistem demokrasi. Kali ini Ahok korbannya. Besok lusa pihak lain atau anda sendiri.

Menggunakan UU penistaan agama merupakan penghianatan atas prinsip demokrasi, HAM dan Kebhinekaan. Siapapun yang mendukung penerapan UU penista agama penghianat keberagaman!

Kelompok kontra A: Bahkan di negara demokrasi seperti Denmark, Kanada dan Jerman, UU Penistaan agama juga diterapkan. Itu hal yg sah saja. Sejarah masing masing negara menghasilkan nuansa demokrasi yang berbeda.

Toh UU itu pernah diuji melalui proses lembaga demokratis di MK. Dalam proses ini UU itu diperkuat. UU itu hadir dalam hukum nasional. Law enforcement atas UU yang ada justru bagian demokrasi.

Silahkan UU itu dibawa kembali untuk dibanding ke MK. Atau dihapus oleh UU Perlindungan Umat Beragama yang baru. Tapi sekali UU itu masih ada, masih berlaku pastilah ia sah, halal, dan sesuai dgn prinsip demokrasi untuk dieksekusi.

Isu Ketiga: Boleh atau dilarang bekerja sama dengan kelompok toleran dalam pilkada/pemilu?

Kelompok A: Jangan pernah bekerja sama dengan kelompok intoleran, spt FPI, HTI , dll. Mereka anti keberagaman. Bekerja sama dengan mereka itu seperti memelihara anak macan. Ketika membesar, dirimu pun akan dilahapnya. Keberagaman dalam bahaya.

Mereka yang bekerja sama dengan kelompok intoleran menghianati keberagaman. Itu sama dengan memelihara perusak di rumah sendiri.

Kelompok kontra A: Demokrasi itu untuk semua, apalagi ormas yang berbadan hukum yang sah. Bekerja sama dengan siapapun yang dibolehkan hukum nasional adalah pilihan taktis yang valid belaka. Mereka yang dianggap intoleran punya hak sosial yang sama, yang dilindungi konstitusi.

Apakah kerja sama dalam pilkada Jakarta akan membuat kelompok intoleran membesar? Pasar bebas dunia gagasan akan membuat kelompok apapun yang ekstrem tetap minoritas.

Dunia modern selalu multi isu. Hal yang biasa di satu isu, aneka kelompok bersatu untuk sebuah kepentingan. Untuk isu lain, kelompok yang bersatu itu bahkan bertentangan. Itulah demokrasi. Take it easy!

Tak ada masalah membuat koalisi politik yang taktis untuk satu kepentingan. Itu hal yang lazim belaka.

-000-

Para pendukung pro keberagaman harus mulai membuka mata. Bahwa ada schism, ada banyak mazhab dalam paham keberagaman sendiri.

Mereka harus menyadari hukum gagasan seperti yang disebut Huston Smith: "Every ism end up in schism."

Jangan merasa gagasan kubu mereka sebagai satu satunya pewaris yang sah pejuang keberagaman. Di luar mereka seolah murtad belaka.

Pada titik inilah kita mengaminkan John Rawls ketika ia mengatakan: Kelompok toleran yang tidak toleran kepada hak hidup gagasan yang berbeda dengan mereka (yang mereka anggap gagasan intoleran), sesungguhnya sudah mengubah watak mereka sendiri menjadi bagian dari kelompok intoleran.

Apakah ini berarti kita harus mendukung gagasan intoleran? NO! Kita lawan gagasan mereka di ruang publik. Namun kita hormati hak hidup mereka selama mereka memang ormas yang sah berdasarkan hukum Indonesia.

Tapi pemerintah harus menjadi wasit yang tegas menghukum siapapun yang melakukan kekerasan, pemaksaan dan kriminal.

Jika ruang publik seperti ini bisa terbentuk di Indonesia, saya menyebutnya sistem Demokrasi Pancasila yang diperbaharui.***

Mei 2017

 

  • view 39