Dr. Umar S. Bakry: MEMAKNAI DEMOKRASI PANCASILA YANG DIPERBAHARUI

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Project
dipublikasikan 08 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

13.1 K Hak Cipta Terlindungi
Dr. Umar S. Bakry: MEMAKNAI DEMOKRASI PANCASILA YANG DIPERBAHARUI

MEMAKNAI DEMOKRASI PANCASILA YANG DIPERBAHARUI

Dr. Umar S. Bakry

Lewat tulisan berjudul “Paska Pilkada Jakarta: Perlunya Menegaskan Komitmen pada Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui”, Denny JA membawa kita pada suasana kebatinan politik dalam sidang BPUPKI 1945. Saat itu para tokoh bangsa bahu membahu merumuskan dasar negara sebagai pedoman bersama untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Perdebatan keras terjadi, terutama antara kelompok tokoh Islam dan Nasionalis-sekuler. Kalangan Islam berprinsip bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan, karena Islam menurut mereka tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga hubungan sesama manusia, lingkungan dan alam semesta. Kalangan Nasionalis adalah kelompok yang berprinsip bahwa ad-Din wa ad-Daulah (agama dan negara) harus dipisahkan secara tegas dan proporsional, dengan keyakinan bahwa fungsi agama hanya mengurusi ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kehidupan akhirat dan urusan pribadi saja. Negara merupakan masalah politik yang berurusan dengan duniawi.

Kala itu Soekarno sudah mengungkapkan kekhawatirannya secara terbuka mengenai implikasi negatif yang akan muncul jika kalangan Islam memaksakan kehendaknya. Ia cemas kalau banyak bagian dari negara ini akan memisahkan dari Republik Indonesia yang mendasarkan diri pada agama Islam. Tokoh Nasionalis-sekuler, Soepomo, juga menegaskan bahwa jika negara Islam diciptakan di Indonesia maka sudah pasti persoalan minoritas dan masalah-masalah kelompok kecil agama dan yang lainnya akan muncul. Meskipun Islam menjamin kelompok agama lain sebaik mungkin, kelompok-kelompok minoritas tersebut tetap tidak merasakan keterlibatannya dalam negara.

Akhirnya para pendiri bangsa menyepakati Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Rezim Soekarno menetapkan Demokrasi Pancasila sebagai satu-satunya sistem yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Rezim Soeharto selama 30 tahun juga mendasarkan diri pada Demokrasi Pancasila. Namun demikian pemerintahan otoritarian Soekarno maupun Soeharto mengimplementasikan Demokrasi Pancasila sesuai dengan penafsirannya sendiri. Bukan berdasarkan kesepakatan nasional yang bersumber dari dialog pemikiran dari berbagai elemen bangsa. Akibatnya, baik Demokrasi Pancasila semasa Soekarno maupun Soeharto mendapatkan penolakan warga dalam bentuk runtuhnya kedua rezim tersebut.

Kegagalan Demokrasi Pancasila versi Soekarno dan Soeharto membangunkan kembali wacana tentang Islam dan Negara, termasuk isu tentang Negara berazaskan Islam. Setidaknya diskursus tentang perlunya kejelasan relasi antyara Islam dan Negara mencuat kembali pada awal era Reformasi. Indikator paling jelas diantaranya adalah menguatnya gagasan pencantuman syariat Islam dalam dalam amandemen UUD 1945 setiap kali dilaksanakan sidang tahunan MPR hasil Pemilu 1999. Di lain pihak upaya perlawanan dari kaum Nasionalis-sekuler terhadap integrasi Islam dan Negara juga tidak pernah redup. Salah satu contohnya ketika Presiden PKS Hidayat Nur Wahid akan dilantik menjadi Ketua MPR konon sempat diminta bersumpah untuk setia pada Pancasila, UUD, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Pilkada DKI Jakarta 2017 sekali lagi telah menjadi manifestasi nyata dari masih adanya pergulatan antara kalangan Islam dan Nasionalis-sekuler dalam kehidupan politik di Republik ini. Tak dapat disangkal, Pilkada Jakarta telah membuat warga terbelah. Apa yang dikhawatirkan Soepomo dan Soekarno menjadi nyata. Sebab itu saya sepakat dengan Denny JA, dalam waktu dekat bukan mustahil Indonesia akan terkoyak dan tidak stabil, jika kita tidak berusaha keras merumuskan kembali sistem berbangsa dan bernegara dalam bentuk aturan main yang berwibawa, akomodatif, dan disepakati sebagai “the only game in town”.

Setelah hampir dua dasawarsa hidup di era Reformasi, kita baru menyadari bahwa Republik ini ternyata belum memiliki sebuah sistem politik yang disepakati dan dihormati oleh semua elemen bangsa. Sebuah sistem yang semua warganya merasa terlibat dalam ruh yang sama. Pilkada Jakarta tiba-tiba menyentak kesadaran bersama kita sebagai bangsa bahwa masih ada masalah mendasar dalam kehidupan bersama yang belum kita selesaikan. Yakni membangun sebuah sistem yang menjadi landasan bersama yang dapat menjadi common denominator seluruh warga, semua kelompok, semua agama, dan semua kepentingan.

Denny JA menawarkan sebuah konsep yang diberi nama “Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui”. Menurut Denny, konsep demokrasi ini berbeda dengan Demokrasi Pancasila era Soekarno maupun Soeharto. Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui juga tidak dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi liberal seperti yang berlaku di Barat, juga bukan mengarahkan menjadi negara Islam seperti di Timur Tengah. Semua sistem tersebut tidak cocok dipaksanakan di Indonesia. Dalam berbagai survei yang dilakukan LSI maupun LSN, terbukti tidak lebih dari 10 persen publik yang menghendaki sistem demokrasi liberal, bentuk negara Islam, maupun sistem Demokrasi Pancasila era Soekarno dan Soeharto.

Paska Pilkada Jakarta, Denny JA mengajak kita merenung dan mendiskusikan akan dibawa kemana negara Indonesia dengan konsep Demokrasi Pancasila yang diperbaharui. Para elit, politisi berpengaruh, pemimpin pemerintahan, pengusaha, pemimpin partai, pemimpin ormas berpengaruh, pemimpin organisasi keagamaan, intelektual dan opinion makers yang berbeda pandangan, perlu didengar. Demokrasi Pancasila yang diperbaharui tidak boleh menjadi sistem yang rapuh sebagaimana Demokrasi Pancasila versi Soekarno dan Soeharto yang dibangun semata-mata dari pemahaman subyektif penguasa. Demokrasi Pancasila yang diperbaharui hendaklah dirumuskan berdasarkan pemahaman inter-subyektif seluruh elemen bangsa (termasuk yang selama ini kita identifikasi sebagai kelompok garis keras). Sehingga dengan demikian sistem Demokrasi Pancasila kita yang baru benar-benar dapat menjadi rule of the game yang berwibawa dan tahan lama.

Menurut Denny JA prinsip demokrasi apapun hanya akan kuat jika dikawinkan dengan kultur lokal yang dominan. Untuk konteks Indonesia, goresan agama dalam batin masyarakat terbukti sangat mendalam. Sebab itu Demokrasi Pancasila yang kita perbaharui baru akan bisa mengakar dan memiliki daya tahan jika mengakomodasi kondisi itu dalam sistem kelembagaannya. Saya menafsirkan kultur lokal yang dominan itu sebagai keyakinan mayoritas masyarakat. Sebab itu Demokrasi Pancasila yang diperbaharui (jika tidak cepat lapuk seperti Demokrasi Pancasila versi Soekarno dan Soeharto) harus akomodatif terhadap keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia.

Pergulatan panas kelompok Islam dan Nasionalis-sekuler, sebagaimana terjadi dalam Pilkada Jakarta 2017, menurut saya akan terus berulang atau menyebar ke daerah-daerah lain apabila kita tidak segera memiliki aturan main yang akomodatif terhadap keyakinan mayoritas. Dalam konteks ini, saya setuju dengan gagasan Denny JA yang merekomendasikan peran agama yang lebih besar di ruang publik, sehingga praktek dan keberagaman paham agama yang ada terlindungi sangat kuat. Saya juga setuju bahwa pemerintah perlu membuat UU untuk lebih melindungi keberagaman agama dan kebebasan mereka beribadah dan bersosialisasi di ruang publik. Spektrum gagasan yang ada dalam masyarakat juga harus diakomodasi. Tidak boleh di Republik ini orang dihukum karena memiliki gagasan atau opini yang berbeda.

Namun dalam konteks mengakomodasi kultur dominan atau keyakinan mayoritas masyarakat, saya sedikit gagasan saya yang berbeda dengan Denny JA. Menurut saya, mengakomodasi keyakinan mayoritas berarti menjadikan nilai-nilai (values) mayoritas publik sebagai sumber perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian jika keyakinan atau values yang diyakini mayoritas publik menolak perilaku LGBT (misalnya), kita harus dapat menghormati keyakinan atau values tersebut. Dengan kata lain, kebebasan berekspresi sebagaimana kita rekomendasikan dalam sistem Demokrasi Pancasila yang diperbaharui tetap harus peka terhadap keyakinan agama dari mayoritas publik. Jika Negara mentoleransi berbagai bentuk perilaku dan ekspresi kebebasan yang tidak parallel dengan values mayoritas maka kelompok mayoritas akan merasa tergores karena diabaikan keyakinannya.

Kelompok mayoritas yang merasa tidak nyaman hidup dalam sistem yang berlaku, berpotensi menimbulkan instabilitas dalam sistem itu sendiri. Menurut saya, Demokrasi Pancasila yang diperbaharui akan bernasib sama dengan Demokrasi Pancasila versi Soekarno dan Soeharto jika tidak mengakomodasi keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Sudah jelas bahwa mayoritas ummat Islam Indonesia menolak bentuk negara Islam. Yang mereka harapkan adalah penghormatan terhadap nilai-nilai dan keyakinan keagamaan mereka.

Ini hanya merupakan salah satu contoh dari koreksi kecil saya terhadap pemikiran besar Denny JA. Berbagai wacana dari aneka kelompok masyarakat terbuka untuk diberikan guna memaknai, mengisi dan melengkapi gagasan Demokrasi Pancasila yang diperbaharui yang dilontarkan pendiri LSI tersebut. Bagi saya, Denny JA dengan gagasannya itu dapat disebut sebagai seorang negarawan yang selalu peduli pada keselamatan negara dan bangsanya. Jika ide besar Denny JA ini dianggap angin lalu oleh semua elemen bangsa, terutama oleh para politisi berpengaruh, bukan mustahil masyarakat Indonesia bisa terbelah seperti warga Jakarta selama Pilkada.

 

 

 

     

  • view 83