Jonminofri: Bug pada Demokrasi Pancasila

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Project
dipublikasikan 08 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

12.2 K Hak Cipta Terlindungi
Jonminofri: Bug pada Demokrasi Pancasila

Bug pada Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila tidak berjalan mulus di Indnonesia di mata Denny JA. Seperti pada dunia teknonologi informasi, diduga ada bug pada demokrasi yang berjalan di Indonesia sejak zaman reformasi. Karena itu, Denny menawarkan up date untuk menghilangkan bug pada Demokrasi Pancasila yang diberi nama Demokrasi Pancasila yang Diperbarui.

Seperti pada aplikasi komputer, bug pada Demokrasi Pancasila sangat mengganggu. Ini kata Denny JA: Indonesia akan berada dalam ketidakpastian yang berlarut dan memundurkan semua pencapaiannya… jika para elit yang berpengaruh di negri ini tidak meneguhkan komitmennya kembali pada Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui. Mengerikan, kan?

Para penyusun aplikasi di komputer, sering tidak menjelaskan dengan pasti apa persisnya bug yang mengganggu itu. Mereka hanya mengatakan, “ini ada bug, harap di-up-date.” Denny pun begitu: tidak menjelaskan secara tegas apa yang salah pada Demokrasi Pancasila, dia hanya mengatakan ini penawarnya. Nah, bedanya dengan aplikasi: up date selalu diberikan oleh penyusun aplikasi itu, bukan oleh user. Tapi, Demokrasi Pancasila bukan aplikasi komputer, siapa saja bisa membuat up-date-nya jika diterima oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menerima atau menolak tawaran Denny ini tentu kita mencari jawaban atas dua pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, apakah benar ada bug di dalamnya? Jangan-jangan kita hanya “gaptek” memainkan Demokrasi Pancasila, lalu kita menyalahkan demokrasi Pancasila sebagai aplikasi? Atau ada pihak yang menyalahgunakan Demokrasi Pancasila untuk tujuan lain atau tujuan jangka pendek yang mementingkan kelompok sendiri?

Denny memberikan tiga isu yang harus ada pada Demokrasi Pancasila yang Diperbarui itu.

Isu pertama: memberikan peran agama yang lebih besar di ruang publik karena itu perlu dibuat UU Perlindungan Kebebasan dan Umat beragama. Hmmm… isu ini mengundang pertanyaan lebih jauh, seperti apa peran agama yang lebih besar di ruang publik itu? Bukankah gagasan yang berkembang sekarang ini adalah mari kita beramai-ramai membawa agama ke dalam hati masing-masing, bukan ke ruang publik?

Di ruang publik seyogianya kita mengedepankan aneka kesamaan sebagai sesama warga negara Indonesia. Jika mengedepankan perbedaaan, kita cenderung bertikai terus seperti perilaku pendukung calon gubernur DKI di media sosial. Apa pun yang dilakukan pihak sana, disalahkan pihak sini. Dan sebaliknya. Mestinya kita berperilaku seperti anggota keluarga bahagia: selalu mencari kesamaan agar saling menyayangi berlangsung panjang.

Praktik Pilkada Jakarta baru-baru ini memberikan pelajaran berharga untuk Indonesia: membawa agama ke ruang publik membuat luka baru di atas rasa benci lama pada pihak yang berbeda agama dan ras yang belum sembuh juga. Sampai kini pihak yang membawa iman dan agamanya di Pilkada masih bertikai dengan pihak yang menomorsatukan program. Pilihan membawa agama ke ruang publik hanya akan mempertebal lapisan diskriminasi pada masyarakat Indonesia. Buntutnya: warga nonmuslim tidak akan bisa menjadi pemimpin di negara ini. Hanya perlu mengatakan “pemilih pemimpin nonmuslim masuk neraka”,seorang pemimpin “kafir” yang mereka anggap telah bekerja sangat baik pun terjungkal dari kursi jabatannya.

Persoalan buat kita adalah bukan saja nasib pemimpin baik itu yang terjungkal. Lebih dari itu, rasa persatuan kita menjadi rusak.Keberagaman berubah arti dari menghargai perbedaan menjadi mencari-cari perbedaan. Sehingga kita menjadi seperti anggota keluarga yang selalu mengedepankan perbedaan, yang membuat semua anggota keluarga itu bertikai tanpa henti. Karena negara bukan keluarga, penyelesaiannya tidak bisa dengan “pisah ranjang” atau “bercerai”. Indonesia adalah keluarga sangat besar yang disatukan oleh Tuhan dengan Pancasila dan tidak bisa dipisahkan kecuali terjadi perang suadara. Ini makna NKRI harga mati yang sering diteriakan banyak orang belakangan ini.

Isu kedua dalam gagasan Demokrasi Pancasila yang Diperbarui juga mengundang perdebatan panjang. Sebab, dalam isu ini, menurut Denny, kita harus memberikan tempat pada gagasan intoleran dalam Demokrasi Pancasila. Kata Denny, sepanjang masih dalam bentuk gagasan, tidak masalah kaum intoleran mengembangkan pahamnya.

Nah, kaum intoleran ini bekerja seperti virus komputer. Virus komputer dirancang untuk mudah berkembang biak di dalam sistem. Mereka tidak punya toleransi. Apa saja yang mereka anggap salah,menyimpang, atau tidak sesuai dengan aturan mereka, akan disikat dengan kekuatan yang ada pada mereka. Jika kekuatan mereka besar, seperti virus pada komputer, mereka benar-benar bisa melumpuhkan sistem di mesin pintar itu.Tidak ada toleransi pada virus.Untuk mengamankan sistem, virus harus di-delete habis menggunakan program antivirus yang ampuh. Jika Anda pengguna komputer, jangan sekali-sekali memasukkan virus ke dalam komputer, apalagi memberi ruang untuk virus berkembang.

Cara bekerja gagasan intoleran persis seperti virus pada komputer. Mereka tidak membolehkan atau tidak membiarkan atau melarang hal-hal yang mereka anggap terlarang, atau salah, atau berbeda dengan mereka. Mereka tidak pernah istirahat menilai orang. Hidupanya sibuk memberi label pada teman, tetangga, tokoh, atau siapa saja yang terlihat salah di mata mereka atau melintas di media. Bila Natal tiba, mereka bergerombol keliling kota mencari pramuniaga muslim yang mengenakan pakaian warna merah ala sinterklas. Bila Ramadan datang mereka kerap menutup warung makan yang buka pintu di siang hari. Di luar Natal dan Ramadan mereka mecari penjual minuman keras di kafe, restoran, dan tempat lain. Intinya, mereka sering main hakim sendiri. Mereka berdalih bahwa Tuhan bersama mereka memerangi maksiat di tengah masyarakat.

Bukankah perang saudara di beberapa negara terjadi karena kaum intoleran merasa cukup kuat.Sebelum terjadi perang saudara, mereka tumbuh dari kecil dan membesar. Pada saat mereka semakin kuat, negara dan kaum toleran akhirnya kewalahan dan kalah menghadapi mereka.

Sedangkan isu ketiga,isu terakhir: ajakan kepada pemerintah menegakkan Law Enforcement.

Sebenarnya bagus juga gagasan Demokrasi Pancasila Diperbarui ini dilemparkan ke masyarakat.Setidaknya tulisan ini akan mengajak orang berfikir: bila masyarakat terbelah di dua kutub yang berseberangan seperti sekarang apa penyebabnya? Apakah benar ada “bug” pada konsep Demokrasi Pancasila sehingga kita membutuhkan konsep baru bernama Demokrasi Pancasila yang Diperbarui? Atau yang terjadi sebenarnya adalah kita lupa bahwa kita punya Pancasila? Yang kita ingat hanya bahwa kita adalah orang yang beriman dan bergama yang takut masuk neraka? Celakanya, ada orang yang bekerja dengan bayaran untuk meniup-niupkan pilih jagoan seiman agar Anda bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur: siapa pilihan Anda dalam Pemilu/Pilkada?

Jika akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa Demokrasi Pancasila perlu up date, salah satu isu yang harus disodorkan adalah elit politik harus mengedepankan kepentingan publik di atas segala-galanya, dan elit politik membuat karangan bunga ketika menerima jabatan baru dengan pesan: Saya berjanji tidak akan korupsi.

Jonminofri

  • view 38