Ali Munhanif: Momentum Pelembagaan Pancasila

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Project
dipublikasikan 08 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

12.2 K Hak Cipta Terlindungi
Ali Munhanif: Momentum Pelembagaan Pancasila

Momentum Pelembagaan Pancasila

Ali Munhanif

Ketika Denny JA mengundang saya untuk menulis sebuah tanggapan tentang gagasan Pembaharuan Demokrasi Pancasila, sulit bagi saya untuk menyikapi bagaimana harus menyambut undangan ini. Undangan itu tentu saja sekaligus tantangan, dan tujuannya juga mulya. Tetapi segera setelah merenungkan secara mendalam tantangan itu, perasaan saya diliputi sejumlah kebimbangan.

Pertama, untuk pertamakalinya sejak rezim Orde Baru beserta perangkat kelembagaannya tumbang pada 1998, ajakan memperbincangkan kembali Pancasila secara serius dibuka. Tapi bagi kalangan yang mengamati bagaimana Pancasila diposisikan dalam diskursus politik Indonesia, perbincangan tentang itu seperti menghadapi dua tabu sekaligus.

Tabu karena Pancasila hampir identik dengan alat kelembagaan Orde Baru untuk melegitimasi perilaku rezim, sehingga membuka kembali perbincangan tentangnya sudah pasti akan dibaca sebagai upaya menghidupkan kembali otoritarianisme, kekerasan, dan penindasan politik.


Tabu yang lain adalah Pancasila terlanjur menjadi kesepakatan oleh hampir semua komponen politik bangsa—baik di partai politik, perkumpulan kedaerahan, maupun ormas Islam, atau organisasi civil society lain—sebagai “bentuk final” dari cita-cita kenegaraan. Begitu idealnya mereka memposisikan Pancasila, sehingga perbincangan kembali Pancasila bisa dituduh sebagai pelanggaran kesepakatan nasional tadi.

Menyambut niat baik Denny JA tidaklah cukup mengiyakannya saja, tetapi juga mencari celah yang tepat di mana saya bisa menyumbangkan sisi penting dalam menemukan visi baru demokrasi Pancasila.

Kedua, undangan Denny JA bisa dibilang datang tepat waktu. Meskipun isu Pancasila adalah isu klasik tentang hubungan Islam dan negara, undangan tadi datang ketika akhir-akhir ini bangsa Indonesia seperti terbelah akibat gejolak sosial, politik dan keagamaan yang diakibatkan oleh proses Pilkada DKI 2017. Kegelisahan utama akan kebangkitan isu SARA dipicu oleh meningkatnya mobilisasi agama untuk tujuan-tujuan politis.

Pilkada yang pada awalnya bertujuan memilih pemimpin daerah telah berubah jauh menjadi pintu masuk mobilisasi SARA yang sudah pasti berpotensi memecah belah sentimen kebangsaan masyarakat.
Pilkada memang berjalan lancar, dan pemenangnya juga sudah ditetapkan.

Tapi efek mobilisasi SARA dalam Pilkada tadi tampaknya akan mewariskan persoalan sosial politik dan kebudayaan yang jauh melampaui tujuan Pilkada itu sendiri. Ia memberi pertanda bahwa, jika tidak ditata ulang apa makna demokrasi Pancasila, bukan tidak mungkin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghadapi ancaman serius di mana ketegangan hubunganAgama dan Negara akan terus timbul.

Di tingkat ini, bukan saja kita sulit merajut kembali ketegangan di antara keduanya, perpecahan NKRI yang bersumber pada konflik SARA pun tak terelakkan. Di situ, ajakan Denny JA untuk membuka diskursus baru tentang demokrasi Pancasila patut diapresisasi.

**
Isu penting yang diunggah Denny JA adalah posisi agama dalam visi dan praktik demokrasi Pancasila. Benarkah mobilisasi agama akan terus meningkat di masa depan dan menjadi batu loncatan bagi politik Islam untuk melembagakan visi keagamaan yang melekat dalam ideologi “Negara Islam”?

Akankah kekuatan mobilisasi agama berlanjut, dan bisa direproduksi untuk artikulasi kepentingan-kepentingan politik-agama dalam koridor demokrasi Indonesia?
Harus diakui, mobilisasi agama di ruang publik berkenaan Pilkada DKI Jakarta sangatlah mengagumkan, sekaligus memilukan.

Bukan saja berhasil memenangkan Calon Gubernur dan Wakilnya dalam meraih kursi pimpinan daerah di DKI Jakarta, tetapi juga menghasilkan sebuah capaian politik-keagamaan yang akan dikenang sepanjang masa dalam sejarah politik di tanah air, yakni Aksi Bela Islam 212.

Tetapi jika dilihat dari pentingnya isu protes yang melandasi dukungan terhadapnya, keberhasilan Aksi 212 mengisyaratkan cerita lain. Yaitu bahwa, telah terjadi penyempitan agenda politik dari perjuangan mendirikan negara Islam, penerapan shari’ah, menolak sekularisme, dll., menjadi keprihatinan pada aspek-aspek inti (core issues) dari doktrin agama, termasuk isu tentang penodaan agama, Muslim vs. kafir, menolak shalat jenazah dan semacamnya.

Karakter mobilisasi politik Islampun bergeser secara substantif. Di masa lalu politik Islam didefiniskan sebagai “perjuangan ideologis” yang bertujuan menegakkan konstitusi Islam pada negara nasional, di mana institusi dan otoritas agama mengambil peran dalam tata kelola negara, hukum dan kebudayaan.

Dewasa ini politik Islam telah bertransformasi menjadi “pergulatan identitas kultural”yang memposisikan diri sebagai aspirasi menjaga publik dari efek buruk modernisasi, seperti pudarnya tradisimasyarakat relijius, meluasnya gaya hidup urban, dan perbaikan akhlaq.

Oleh karenanya, sukses Aksi 212 yang didukung oleh hampir seluruh komponen ormas Islam itu terlihat kontras ketika dibenturkan dengan realitas pahit politik Islam dalam mengarungi demokrasi sejak 1999. Pertama, dari pemilu ke pemilu perolehan suara partai Islam tidak pernah meningkat—untuk tidak mengatakan merosot.

Kekuatan elektoral gabungan partai-partai Islam (PPP, PKB, PAN, PKS dan PBB) tidak beranjak antara 32 dan 36 persen.Artinya, keberhasilan mobilisasi massa dengan menggunakan simbol dan ritual keagamaan tadi tidak tercermin dalam mobilisasi elektoral Islam.

Kedua, makin terserapnya civil society berbasis Islam ke dalam pusaran dunia teknokratik akibat terjadinya konvergensi politik (political convergence) antara Islam dan negara. Konvergensi di sini merujuk pada proses politik dan kelembagaan di mana agenda kultural dari ideologi Islam semakin terwadahi dalam institusi penyelenggaraan negara.

Gejala ini memberi jalan bagi aktivis Muslim berpartisipasi dalam urusan birokrasi dan administrasi negara, baik di kementerian, parlemen maupun lembaga lain.
Akibatknya, kepemimpinan sosial-keagamaan di akar rumput kehilangan daya tarik, yang untuk kemudian diambil alih oleh golongan Muslim baru yang bermunculan.

Inilah yang menjelaskan mengapa ormas Islam yang dipandang radikal seperti FPI, FUI dan HTI, atau da`i tak dikenal pada basis institusi sosial lama sepertiNU dan Muhamnmadiyah, memenangkan hati umat akhir-akhir ini.


Di era Orde Baru, konvergensi Islam dan negara difasilitasi oleh langkah rezim untuk mengakomodasi kepentingan umat dalam struktur dan lembaga negara. Di era reformasi, meski partai Islam gagal mencantumkan kembali Piagam Jakarta dalam UUD 1945, konvergensi politik dilangsungkan pada institusi di bawahnya dan dilakukan dengan cara-cara yang demokratis.

Memang tidak akan terjadi transformasi konstitusional menuju negara Islam, tetapi pelembagaan identitas agama pada institusi-institusi publik kian hari kian mewarnai tata kelola pemerintahan kita.


Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2015) mencatat, sejumlah UU yang secara eksplisit bermuatan Islam disahkan antara 2004 dan 2013: UU Peradilan Agama, UU Pendidikan Tinggi, UU Pengelolaan Zakat, UU Wakaf, UU Pengelolaan Haji, UU Pornografi, dan UU Perbankan Syariah.

Trend ini berjalan paralel dengan disahkannyasekitar 367 legislasi daerah dalam bentuk Perda bernuansa agama (2005-20013). Tak terhitung lagi jumlah Peraturan Gubernur, Bupati atau Walikota yang meneguhkan pelembagaan identitas Islam di berbagai daerah.

**
Di sinilah meningkatnya mobilisasi agama akhir-akhir ini harus dimaknai: ia menjadi jembatan bagi arah baru transformasi, di mana aspek-aspek yang terkait dengan ideologi negara Islam mengelupas (dislodged) menanggalkan atau tepatnya menyisakan isu-isu inti doktrinal semisal penodaan agama dan membela fatwaulama.

Menariknya, isu-isu tadi masih menjadi concernbagi sebagian elit Islam yang, pada situasi tertentu, berhasil mengolahnya untuk artikulasi kepentingan ekonomi, politik dan kebudayaan.


Saya berpendapat bahwa proses-proses demokratis dalam mobilisasi agama—sekeras apapun--berjalin kelindan dengan makin kuatnya komitmen umat Islam pada NKRI dan Pancasila sebagai bentuk final dari cita-cita kenegaraan.

Ini berarti konflik konstitusional antara Islam dan negara sekuler telah selesai (settled). Proses historis yang turut menyumbangkan settlement tersebut adalah gerakan Pembaharuan Islam pada 1970an dan warisan kebijakan Orde Baru.


Namun karena penataan desain kelembagaan pada institusi-institusi di bawah konstitusi terus berjalan, mobilisasi agama untuk kepentingan politik akan tetap mewarnai pola kompetisi antar partai dan kelompok identitas, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsial.

Demokrasi tetap membuka ruang bagi kelompok politik manapun untuk semakin bergerak ke tengah, prgamatis dan menjadi moderat. Sehingga kemungkinan mobilisasi identitas agama akan melemahkan komitmen pada Pancasila, masih jauh hal itu terjadi.

Apa yang perlu ditekankan dalam perdebatan tentang “Demokrasi Pancasila yang Diperbaharui” adalah proses yang menegangkan dalam Pilkada DKI yang baru lalu itu dijadikan momentum untuk mencari format “jalan demokratis melembagakan Pancasila”.

Karenanya, bukan soal kesesuaian demokrasi dengan norma-norma Islam Indonesia yang menjadi perbincangan, tetapi bagaimana negara yang berdaulat seperti NKRI menyelesaikan gerakan-gerakan intoleran yang selama dua dasawarsa ini menghantui praktik demokrasi kita.

Pertumbuhan pesat gerakan sosial keagamaan yang mengusung ideologi kekerasan dan revolusi agama menjadi ancaman serius bagi daya tahan NKRI. Para pemangku kebijakan dan cendekiawan harus menyadari bahwa aksi intoleran yang terjadi di Indonesia dewasa ini adalah bentuk dari upaya menghidupkan ikatan ideologis dan primordial yang terbingkai dalam imaginasi tentang “negara alternatif”.


Sentimen akan tatanan alternatif ini terus muncul bersamaan dengan kekecewaan masyarakat akibat buruknya institusi-institusi kenegaraan yang kita bangun lewat demokrasi. Di mata masyarakat bawah, pemerintahan demokratis bukan saja belum mampu memenuhi janjinya meningkatkan kesejahteraan, tapi juga gagal dalam menjaga wibawanya akibat lemahnya penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan mencegah kekerasan di ruang publik.

Perpaduan antara kekecewaan dan kebebasan inilah yang menjadi akar dari mudahnya masyarakat dimobilisir untuk bergabung kedalam organisasi dan gerakan intoleran.

Dan mengamati artikulasi kelompok-kelompok intoleran, terdapat benang merah antara kekerasan yang timbul dengan sentimen negara alternatif yang diimpikan. Joel Migdal, sarjana sosial terkemuka yang mengamati proses pembentukan negara baru, mengingatkan: akan terjadi pertarungan visi antara “kekuatan tradisional seperti agamawan dan ulama” melawan “pemimpin negara yang baru merdeka” pada pasca Perang Dunia II.

Pertarungan itu memaksa para negarawan untuk menyelesaikan ketegangan antara keterikatan primordial seperti Islam versus negara yang berorientasi civic. Jika berhasil, negara tersebut akan tumbuh menjadi negara civic.

Namun jika gagal, ia akan terjebak menjadi negara lemah (weak state) berhadapan dengan loyalitas tradisional masyarakatnya.

Tantangan kita semua dengan demikian adalah menyikapi dengan tegas aksi-aksi intoleransi atas nama negara alternatif tadi. Berkaca pada pengalaman seperti Pakistan, merosotnya otoritas negara dan pemerintah Pakistan berjalan paralel dengan tingginya mobilisasi organisasi Islam garis keras yang mengedepankan “sistem Islami” sebagai alternatif dari sistem kenegaraan, meskipun secara formal negara ini memproklamirkan diri sebagai Republik Islam Pakistan.

***


Ada sejumlah strategi yang bisa diambil sebagai landasan untuk memulai memikirkan secara serius mengenai pelembagaan Pancasila—yakni menerjemahkan nilai-nilai kemanusiaan universal versi Indonesia tadi ke dalam kebijakan dan lembaga negara.

Pertama, memperkuat pemerintah daerah dengan visi pentingnya menjaga otoritas negara dari rongrongan intoleransi. Intoleransi di daerah mengambil bentuk yang bervariasi, bergantung pada konfigurasi kekuatan sosial, politik dan kultural di daerah itu.

Sehingga sudah semestinya pencegahan dini terhadap potensi intoleransi tidak semata-mata bersandar pada inisatif pusat, melainkan kepala daerah dan jajarannya di lini terdepan penangan konflik-konflik intoleran.

Pelembagaan Pancasila juga berarti memberdayakan institusi yang menjadi garda terdepan untuk ketertiban dan keamanan. Pada tingkat kementerian, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), dituntut untuk bisa lebih tegas terhadap perkumpulan, pergerakan dan organisasi yang jelas-jelas berseberangan dengan Pancasila.

Pada tingkat lembaga dibawahnya, ketegasan itu bisa dilimpahkan pada institusi kepolisian. Meskipun pemahaman Polisi tentang managemen penanganan organisasi intoleran masih perlu ditingkatkan, nilai strategis polisi terletak pada dua hal.

Selain mempunyai kewenangan memaksa untuk penegakan ketertiban masyarakat, polisi juga hadir di unit pemerintahan terendah dalam NKRI, yaitu kecamatan.

Selain itu, untuk kepentingan jangka panjang, pendidikan nilai-nilai civic keindonesiaan sudah saatnya dihidupkan kembali. Pemerintah perlu memiliki cetak biru kurikulum pendidikan civic yang melandasi terbentuknya NKRI, seperti memperkuat kemajemukan, kesatuan, dan identitas kebangsaan.

Dalam sejarah masyarakat apapun, pendidikan menjadi sarana paling efektif dan beradab untuk menyemaikan norma sosial dan budaya bersama. Bahkan, dengan strategi kurikulum yang baik, pendidikan agama sekalipun bisa diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai civic kebangsaan.

Tanpa sikap tegas soal intoleransi, bukan tidak mungkin NKRI berdasarkan Pancasila ini gagal menerjemahkan visinya mengenai negara modern yang maju dan berperadaban dan semakin terjebak menjadi negara lemah; suatu keadaan di mana negara atau pemerintahan tidak punya kapasitas kelembagaan untuk menginstitusionalisasikan warganya kedalam visi baru tentang tujuan bernegara.


ALI MUNHANIF
Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP);
Pengajar Ilmu Politik UIN Jakarta

  • view 39