Syaefudin Simon: Ahok Effect dan Pudarnya Demokrasi Pancasila

Denny JA
Karya Denny JA Kategori Project
dipublikasikan 08 Mei 2017
Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Demokrasi Pancasila yang diperbaharui


Demokrasi Pancasila yang diperbaharui

Kategori Acak

13.5 K Hak Cipta Terlindungi
Syaefudin Simon: Ahok Effect dan Pudarnya Demokrasi Pancasila

Ahok Effect dan Pudarnya Demokrasi Pancasila
Syaefudin Simon

Pilkada DKI yang mengharu biru nurani publik, meninggalkan “sesuatu” yang selama ini telah dianggap selesai: sentimen agama yang bersenggama dengan demokrasi. Deretan demo massif – baik pra maupun paska Pilkada – adalah pertunjukan telanjang dari komunitas tertentu yang mengatasnamakan agama untuk menekan demokrasi. Parahnya, demo massif yang menumpang “kendaraan demokrasi” itu dimanfaatkan pula oleh kelompok-klompok tertentu yang selama ini mengusung slogan antidemokrasi. Fenomena tersebut makin menguat di ranah publik karena adanya Ahok Effect. Yang mencemaskan Ahok Effect ini akan makin meluas lagi di masa depan. Ini terjadi, karena “kondisi Indonesia yang beragama (baik warna kulit maupun agama) merupakan lahan subur untuk menumbuhkan Ahok Effect.

Sebuah status dari Taufan Hidayat di Facebook, Jumat (5/5) lalu, menohok kelompok demonstran Hizbut Tahrir: Anda (Hizbut Tahrir) bisa berdemo dengan mengusung jargon khilafah di negeri demokrasi. Tapi apakah di negeri khilafah para aktivis demokrasi bisa berdemo dengan mengusung jargon demokrasi? Sebetulnya pertanyaan Taufan Hidayat di atas bisa ditujukan kepada komunitas lain – seperti FUI, FPI, dan kelompok pengusung Wahabi-Salafi. Kelompok-kelompok tersebut adalah beberapa contoh kelompok yang terus menerus berkampanye antidemokrasi di Indonesia (yang nota bene menganut sistem demokrasi) dengan menumpang kendaraan demokrasi itu sendiri. Jika Hizbut Tahrir tujuannya sudah terformulasikan dengan kelas – sistem khilafah, sebuah sistem kenegaraan sederhana di masa awal Islam – maka konsep negara yang ditawarkan FUI, FPI, dan Wahabi-Salafi masih belum terformulasi dengan jelas. Kenapa demikian? Mereka mungkin masih mencari “icon” negara yang non-demokrasi, tapi berhasil menyelenggarakan pemerintahan dengan bagus. Dalam arti, rakyat mepunyai saluran untuk merengkuh hak-hak sipilnya di lembaga negara dan negara mempunyai sistem hukum yang mengakomodasi tuntutan rakyat. Sayangnya, icon negara semacam itu belum ada di negara yang menganut sistem Islam. Taufan Hidayat seharusnya bisa menantang lebih jauh: tunjukkan negara Islam mana yang bisa menjalankan demokrasi ekonomi dan hukum seperti negara-negara sekuler di Skandinavia seperti Denmark, Norwegia dan Finlandia. Taufan bisa berteriak: Semua negara-negara yang memakai sistem Islam saat ini, jelas-jelas telah mengingkari prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan humanisme seperti yang tercantum dalam Piagam Madinah.

Denny JA dalam tulisannya berjudul Jangan Benturkan Keindonesiaan Versus Keislaman, mengakui bahwa agama, khususnya Islam, menancap sangat dalam pada batin bangsa Indonesia. Pemahaman mereka atas ajaran agama akan mewarnai orientasi dan pedoman perilaku bangsa Indonesia. Pertanyaannya kemudian: apakah gambaran itu akan secara otomatis menyebabkan rakyat Indonesia niscaya memilih negeri bersistem Islam atau khilafah? Dalam survey LSI Denny, ternyata mendalamnya keiman-islaman bangsa Indonesia, tidak serta merta mempengaruhi pilihan dalam sistem bernegara. Dari 85% lebih umat Islam Indonesia kurang dari 10 persennya yang menginginkan Indonesia menjadi Negara Islam. Meski demikian, kentalnya keislaman tersebut bisa dijadikan instrumen untuk menggiring massa dalam menolak ide-ide demokrasi sekuler yang muncul di ranah publik. Dan itulah yang terjadi ketika mengamati dem antiahok. Allan Nairn benar ketika menjelaskan bahwa agama adalah “penekan” demokrasi yang ampuh di Indonesia. Tapi Allan salah ketika membuat kesimpulan linier bahwa agama dan sistem pemerintahan di Indonesia bersifat transaksional dan korelatif.

Apa pun alasannya, kasus Pilkada Jakarta cukup menjelaskan bagaimana sentimen agama digunakan untuk menjatuhkan paslon gubernur non-Islam. Kaum Islamist yang kemudian memberikan contoh Ignasius Jonan dan Maria Elka Pangestu yang perjalanannya mulus di kabinet untuk membuktkan bahwa umat Islam masih komit dengan demokrasi – mereka lupa bahwa Jonan dan Elka adalah pembantu presiden yang dipilih atas dasar hak prerogatif presiden. Jelas beda dengan kasus Pilkada DKI.
Benar bahwa Indonesia bukan Negara Islam. Tapi sebagai anggota puak Melayu, bangsa Indonesia niscaya tercirikan dengan Islam seperti halnya rakyat Malaysia, Pathani (Thailand), dan Mindanau. Bambang Pranowo dalam disertasinya, Islamic Tradition In Rural Jawa (Monash University) menyatakan bahwa Islam kini teah menjadi identitas budaya Jawa dan Inonesia. Ini terjadi karena budaya Jawa telah terserap hampir di semua infrastrktur politik dan negara Indonesia. Kondisi inilah, yang mungkin, menyebabkan Denny JA menyarankan bahwa demokrasi di Indonesia harus memberikan peran agama yang besar di ruang publik. Untuk itu, tulis Denny, pemerintah harus membuat Undang-Undang Perlindungan Kebebasan Umat Beragama.
Undang-undang semacam itu sebetulnya sudah ada. Namun belakangan ini, ketika pemerintah harus mengakomodasi kepentingan partai-partai politik berbasis Islam untuk memikat konstituennya, undang-undang perlindungan kebebasan beragama menjadi loyo. Energinya terserap oleh trik-trik partai-partai berbasis Islam yang mau tak mau harus “menyihir umat” yang bernostalgi ingin hidup di Negara Islam zaman Rasul. Itulah sebabnya organisasi semacam Hizbut Tahrir bisa survive bahkan mampu mengembangkan sayapnya di Indonesia. Celakanya, Hizbut Tahrir pun mengaku mengikuti demokrasi Pancasila yang mengakomodasi peran agama. Hizbut Tahrir tampaknya lupa bahwa Demokrasi Pancasila hanya melihat dan memandang agama sebagai esensi, bukan institusi yang menunggangi negara. Mungkin Hizbut Tahrir bisa belajar dari kaum Syiah ketika mengakui kekhilafahan Abu Bakar, padahal hadis Nabi menyatakan sepeninggal Rasul, khalifah adalah Ali. Kemudian timbul wacana, Abu Bakar adalah khalifah politik. Dan hadist Nabi yang dimaksud adalah khalifah spiritual.

Esensi sistem sebuah negara dalam konsep Islam maupun demokrasi sebetulnya hampir sama. Keduanya menginginkan rakyat yang taat hukum sesuai kesepakatan berasama; rakyat yang hidup dalam platform keadilan tanpa diskriminasi, dan tegaknya kesejahteraan bersama.Bedanya hanya pada, yang pertama menjunjung nama Allah sebagai rujukan tertinggi. Kedua, menjungung kemanusiaan sebagai rujukan tertinggi. Sebetulnya, keduanya bisa dipertemukan kalau kita mendalami dunia sufisme. Seperti dilantunkan Rumi: Aku mencari Tuhan, yang kutemukan adalah Diriku. Jika konsep khilafah menjejak pada khasanah sufime tadi, niscaya Hibut Tahrir pun dapat mengakomodasi demokrasi. Gibran menyebutkan Yesus sebagai Manusia Biasa, Qur’an menyebutkan Muhamad sebagai manusia Biasa, dan Islam meyebukan Manusia adalah khalifah Allah – atau pengganti Tuhan di muka bumi – maka kalau bangsa Indonesia mau membuka wawasan yang menembus langit, sebetulnya tak ada dikhotomi diametral antara Islam dan demokrasi. Tapi sayang, sumbu pendek telah membakar emosi umat sebelum tujuan esensi demokrasi yang (identik dengan Piagam Madinah) tumbuh berkembang. Pinjam istilah Kyai Hasyim Muzadi, inti demokrasi Pancasila adalah musyawarah. Musyawarah adalah kesepakatan. Dan kesepakatan hanya bisa tercapai jika masing-masing pihak mau menghargai pendapat dan pikiran pihak lain, kemudian mengakomodasinya. Seperti kesepakatan para founding fathers bangsa Indonesia yang menyetujui Pancasila sebagai Dasar Negara dan kemudian mencoret tujuh kata (Piagam Jakarta) dalam preambul UUD 45.

  • view 140